Krisis Listrik Pakistan Makin Parah: Pemadaman 16-24 Jam, Rakyat Miskin Terjepit

Ringkasan Singkat

• Pemadaman listrik bergilir di Karachi berlangsung hingga 24 jam sehari, mengganggu aktivitas dasar dan pasokan air.
• Lebih dari 615 feeder mengalami pemadaman hingga 12 jam per hari, dengan beban terberat ditanggung masyarakat berpenghasilan rendah.
• Krisis ini memicu kritik terhadap kinerja K-Electric dan privatisasi sektor kelistrikan Pakistan.

Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis listrik di Pakistan semakin meledak. Karachi, kota terbesar dan pusat ekonomi negara itu, kini dilanda pemadaman berkepanjangan yang memaksa warga hidup dalam kegelapan hingga 24 jam penuh. Aktivis hak asasi manusia dan kelompok sipil memperingatkan bahwa gangguan ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup keluarga miskin.

Mengutip Times of India dan ANI, Rabu (2/9/2026), pemadaman terjadi di wilayah seperti North Karachi, Nazimabad, dan sebagian Gulistan-i-Jauhar. Durasi mati listrik dilaporkan mencapai 16 hingga 24 jam, sementara jadwal resmi dari perusahaan listrik setempat, K-Electric, mencatat lebih dari 615 feeder mengalami pemadaman hingga 12 jam per hari. Dampaknya merambat ke pasokan air, karena pompa dan instalasi pengolahan bergantung pada listrik.

Qazi Khizer dari Human Rights Commission of Pakistan menegaskan, pemadaman panjang memperburuk kondisi kelas pekerja. “Bukan hanya ekonomi, tetapi juga kesehatan mental masyarakat,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa listrik seharusnya menjadi layanan dasar, bukan kemewahan. Gangguan ini juga menghantam sektor pendidikan dan pekerjaan, karena banyak aktivitas belajar dan bekerja yang membutuhkan pasokan listrik stabil.

Krisis ini kembali membuka luka lama tentang privatisasi K-Electric. Presiden Karachi Union of Journalists, Tahir Hassan Khan, mempertanyakan janji peningkatan teknologi dan operasional yang tak kunjung terwujud. Masyarakat menilai, perusahaan yang dulu milik negara itu justru gagal memberikan pelayanan andal, sementara tarif tetap membebani rakyat.

Analisis Pakar

Oleh: Siti Amalia, Pakar Ekonomi Makro dan Jurnalis Finansial

Krisis listrik di Pakistan bukanlah kejutan, melainkan puncak dari kegagalan tata kelola energi yang sistematis. Sebagai pakar ekonomi makro, saya melihat ini sebagai cerminan dari kebijakan energi yang tidak berpihak pada rakyat dan ketergantungan berlebihan pada bahan bakar fosil impor. Pakistan mengalami defisit neraca perdagangan yang kronis, dan ketika harga gas alam serta minyak dunia melonjak, subsidi listrik pun jebol. Akibatnya, perusahaan distribusi seperti K-Electric terjebak dalam lingkaran utang dan tidak mampu berinvestasi pada infrastruktur pemeliharaan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak multiplier effect terhadap perekonomian informal. Karachi adalah jantung industri dan perdagangan Pakistan. Pemadaman 16–24 jam berarti pabrik tutup, UMKM lumpuh, dan rantai pasok terganggu. Biaya oportunitasnya bisa mencapai miliaran rupee per hari. Namun, yang paling menyedihkan adalah beban tidak proporsional yang ditanggung masyarakat berpendapatan rendah—mereka tidak memiliki genset atau akses energi alternatif, sehingga aktivitas dasar seperti memasak dan menyimpan makanan menjadi perjuangan harian. Ini bukan lagi masalah teknis, tetapi sudah masuk ke ranah krisis kemanusiaan.

Dari sudut pandang kebijakan, saya menilai privatisasi K-Electric pada 2005 justru gagal menciptakan efisiensi karena lemahnya regulasi dan pengawasan. Pemerintah Pakistan dan otoritas energi nasional (NEPRA) seharusnya menerapkan skema insentif berbasis kinerja, bukan sekadar menaikkan tarif. Selain itu, diversifikasi energi—terutama pengembangan tenaga surya dan angin—harus menjadi prioritas, mengingat Pakistan memiliki potensi matahari yang melimpah. Namun, tanpa stabilitas politik dan kemauan untuk memberantas korupsi di sektor energi, investasi hijau tidak akan pernah terwujud.

Indonesia patut belajar dari kasus ini. Kita juga sering menghadapi ancaman pemadaman akibat ketergantungan pada batu bara dan infrastruktur tua. Jika tidak segera melakukan transisi energi dan memperkuat jaringan distribusi, bukan tidak mungkin kita mengalami nasib serupa. Krisis listrik di Pakistan adalah alarm bagi negara berkembang: energi yang andal bukan hanya prasyarat pertumbuhan, tetapi juga penentu keadilan sosial. Pemerintah harus berani mengambil langkah berani, termasuk mengkaji ulang skema privatisasi dan meningkatkan investasi publik di sektor energi terbarukan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa penyebab utama pemadaman listrik panjang di Pakistan?

A: Kombinasi dari krisis utang perusahaan listrik, kekurangan pasokan bahan bakar impor, infrastruktur tua, dan lemahnya pengelolaan pasca-privatisasi K-Electric.

Q: Bagaimana dampak pemadaman terhadap ekonomi Pakistan?

A: Gangguan produksi industri, penurunan produktivitas UMKM, dan peningkatan biaya operasional, yang pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi dan memicu inflasi.

Q: Apakah pemadaman hanya terjadi di Karachi?

A: Tidak, meski Karachi paling parah, krisis listrik juga melanda kota-kota lain di Pakistan. Namun, Karachi sebagai pusat ekonomi menjadi sorotan utama karena dampaknya yang luas.