Pemerintah Beli Timah Rakyat: Solusi Cerdas atau Penutup Korupsi Besar?

Ringkasan Singkat

• Pakar hukum Romli Atmasasmita menyambut baik kebijakan pemerintah yang mengizinkan PT Timah membeli timah hasil tambang rakyat di Bangka Belitung.
• Mahkamah Agung menolak klaim kerugian negara sebesar Rp300 triliun, memisahkan kerugian finansial (Rp28 triliun) dan kerugian lingkungan (Rp271 triliun) dalam kasus korupsi tata kelola timah.
• Kebijakan ini bersifat sementara; pemerintah sedang menyiapkan Perpres pertimahan sambil membentuk tim khusus di bawah Yusril Ihza Mahendra untuk mengatur legalitas pembelian.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali menonjolkan diri sebagai “penyelamat” industri timah dengan memberi lampu hijau bagi PT Timah untuk membeli timah yang diproduksi oleh tambang rakyat di Provinsi Bangka Belitung. Langkah ini, yang diumumkan dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra, diklaim sebagai solusi darurat untuk menstabilkan pasokan dan mengurangi tekanan sosial di daerah tambang.

Namun, di balik narasi “pembelian timah rakyat”, terdapat dinamika hukum yang masih bergolak. Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini menolak perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengklaim kerugian negara mencapai Rp300 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola timah. MA memisahkan angka tersebut menjadi Rp28 triliun kerugian keuangan negara dan Rp271 triliun kerugian lingkungan, menyoroti betapa kompleksnya dampak korupsi di sektor pertambangan.

Menurut Romli Atmasasmita, pakar hukum yang menjadi narasumber utama, kebijakan pembelian timah oleh PT Timah lebih tepat dibandingkan menindak tambang rakyat secara kriminal. “Sudah tepat pemerintah beli tambang rakyat daripada menghukumnya,” ujarnya pada Senin (31/8). Romli menekankan bahwa regulasi yang mengatur perhitungan kerugian keuangan negara sudah ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 dan 3 Tahun 2026, yang menegaskan BPK sebagai otoritas yang berwenang.

Keputusan ini, bagaimanapun, bersifat sementara. Pemerintah tengah menyusun Perpres pertimahan yang diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pertimahan—istilah baru untuk legalisasi tambang rakyat. Sementara itu, tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Otto Hasibuan, ditugaskan merumuskan langkah kebijakan dan aspek legalitas pembelian timah.

Di satu sisi, kebijakan ini dapat dianggap sebagai upaya pragmatis untuk menenangkan konflik sosial dan mengamankan pasokan timah nasional. Di sisi lain, kritikus menilai langkah ini sebagai “tutup mata” terhadap akar permasalahan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Operasional PT Timah, Alwin Albar, dan pengusaha Harvey Moeis, yang kini telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat kebijakan ini sebagai contoh klasik “solusi jangka pendek yang menutupi kegagalan struktural”. Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk melindungi mata pencaharian warga tambang rakyat, namun mengandalkan pembelian timah oleh perusahaan milik negara tidak menyelesaikan masalah legalitas tambang, transparansi pendapatan, maupun pemulihan lingkungan. Tanpa regulasi yang kuat, pembelian ini berisiko menjadi “pembayaran siluman” yang menambah beban fiskal negara tanpa mengurangi kerugian lingkungan yang telah mencapai ratusan triliun rupiah.

Selanjutnya, keputusan MA yang memisahkan kerugian keuangan dan lingkungan menegaskan bahwa kerusakan ekosistem tidak dapat diukur dengan satu angka moneter. Namun, pemerintah tampaknya masih berpegang pada paradigma ekonomi sempit, mengutamakan angka penjualan timah daripada upaya rehabilitasi lahan, penegakan sanksi terhadap pelaku korupsi, dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme pertimahan yang transparan.

Penggunaan SEMA sebagai landasan hukum memang sah, namun implementasinya harus diikuti dengan audit independen yang melibatkan lembaga pengawas eksternal. Tanpa pengawasan yang ketat, BPKP dapat kembali menghasilkan angka-angka yang dipolitisasi, seperti klaim Rp300 triliun yang kini dipertanyakan. Pemerintah harus memastikan bahwa Yusril Ihza Mahendra tidak hanya menjadi juru bicara kebijakan, melainkan penggerak reformasi regulasi yang menutup celah-celah korupsi.

Akhirnya, kebijakan pembelian timah ini harus dipandang sebagai “jembatan transisi” yang harus segera digantikan oleh kerangka hukum yang komprehensif. Hanya dengan regulasi pertimahan yang jelas, mekanisme kompensasi lingkungan, dan penegakan hukum yang konsisten, Indonesia dapat mengubah tambang rakyat dari sumber konflik menjadi pilar pembangunan berkelanjutan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa pemerintah memutuskan membeli timah dari tambang rakyat?
  A: Kebijakan ini dimaksudkan untuk menstabilkan pasokan timah nasional, mengurangi konflik sosial, dan memberikan pendapatan sementara bagi penambang rakyat sambil menunggu regulasi pertimahan selesai.
• Q: Apa yang menjadi dasar hukum bagi BPKP menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi timah?
  A: Dasar hukumnya terletak pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 dan 3 Tahun 2026, yang menetapkan BPK sebagai otoritas yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara.
• Q: Kapan Perpres pertimahan diharapkan diterbitkan?
  A: Pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti, namun proses penyusunan telah dimulai dan dipercepat oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.