Ekonomi Global Bergolak: Risiko Besar untuk APBN 2027, Apa Artinya bagi Bisnis Indonesia?
Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.

Ringkasan Singkat
- Ketidakpastian ekonomi global tetap tinggi, menambah beban perencanaan APBN 2027.
- Risiko eksternal—geopolitik, fragmentasi perdagangan, proteksionisme—memicu disrupsi rantai pasok, harga energi naik, dan inflasi persisten.
- Pemerintah dan bank sentral harus menyeimbangkan kontrol inflasi dengan dorongan pertumbuhan, sebuah dilema kebijakan yang berpotensi menahan aktivitas ekonomi.
Jakarta, CNBC Indonesia – Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, menegaskan bahwa ketidakpastian ekonomi global masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Pada rapat kerja pengantar asumsi dasar RUU APBN 2027 bersama Komisi XI DPR, ia mengidentifikasi serangkaian risiko eksternal yang diproyeksikan akan berlanjut hingga 2027.
“Berbagai risiko eksternal mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan global, hingga proteksionisme yang semakin menguat, terus membayangi prospek perekonomian dunia,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa gangguan pada rantai pasok, lonjakan harga energi, inflasi yang tetap tinggi, penurunan investasi, serta perlambatan pertumbuhan menjadi faktor utama yang dapat mengganggu stabilitas fiskal Indonesia.
Kondisi ini menimbulkan tekanan simultan pada harga komoditas, suku bunga, dan nilai tukar. “Dampaknya tidak hanya pada pasar internasional, tetapi juga pada ekonomi domestik, termasuk Indonesia,” tegasnya. Purbaya menyoroti dilema kebijakan yang dihadapi otoritas moneter dan fiskal: menjaga inflasi tetap terkendali tanpa mengekang pertumbuhan ekonomi secara berlebihan.
“Jika pengetatan kebijakan terlalu agresif, risiko menahan aktivitas ekonomi dan memperlambat pertumbuhan akan semakin besar,” pungkasnya, menegaskan perlunya kebijakan yang terukur dan responsif terhadap dinamika global.
Analisis Pakar
Sebagai seorang ekonom makro, saya melihat pernyataan Purbaya bukan sekadar peringatan retoris, melainkan sinyal bahwa pemerintah harus menyiapkan buffer fiskal yang lebih kuat. Ketidakpastian geopolitik—misalnya konflik di Eropa Timur atau ketegangan di Laut China Selatan—bisa memicu volatilitas harga energi dan komoditas secara tiba-tiba. Bagi perusahaan Indonesia yang bergantung pada impor bahan baku, hal ini berarti biaya produksi dapat melonjak, menurunkan margin, dan pada gilirannya menekan laba bersih.
Fragmentasi perdagangan dan proteksionisme menambah kompleksitas rantai pasok. Kebijakan tarif baru atau pembatasan ekspor-impor dapat mengubah pola aliran barang, memaksa pelaku bisnis untuk mencari alternatif pemasok atau beralih ke produksi dalam negeri. Ini membuka peluang bagi industri lokal, namun juga menuntut investasi modal yang signifikan dalam infrastruktur dan teknologi.
Inflasi yang persisten tinggi menimbulkan tekanan pada daya beli konsumen. Bank Indonesia dipaksa menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi, yang pada gilirannya meningkatkan biaya pinjaman bagi perusahaan. Di sinilah koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi krusial: pemerintah dapat menyalurkan stimulus terarah melalui insentif pajak atau subsidi energi, sementara bank sentral menjaga kebijakan suku bunga pada level yang tidak menghambat investasi.
Untuk APBN 2027, rekomendasi saya adalah memperkuat cadangan fiskal dengan mengoptimalkan penerimaan pajak digital, memperluas basis pajak, dan menunda atau menyesuaikan proyek-proyek infrastruktur yang memiliki ROI rendah. Di sisi lain, sektor swasta harus meningkatkan ketahanan rantai pasok dengan diversifikasi pemasok, mengadopsi teknologi digital untuk visibilitas real‑time, dan menyiapkan strategi hedging terhadap fluktuasi harga energi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
- Q: Apa saja risiko eksternal yang dapat memengaruhi APBN 2027?
A: Risiko utama meliputi ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, proteksionisme, disrupsi rantai pasok, kenaikan harga energi, inflasi tinggi, penurunan investasi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. - Q: Bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan kontrol inflasi dengan pertumbuhan ekonomi?
A: Dengan mengombinasikan kebijakan fiskal yang selektif (insentif pajak, subsidi energi) dan kebijakan moneter yang tidak terlalu agresif, serta memperkuat cadangan fiskal untuk menanggulangi guncangan eksternal. - Q: Apa implikasi situasi ini bagi investor domestik?
A: Investor harus memperhatikan volatilitas nilai tukar dan suku bunga, mengalokasikan portofolio ke sektor yang lebih tahan terhadap inflasi, serta mempertimbangkan diversifikasi ke aset riil atau instrumen lindung nilai.
BERITA TERKAIT (Ekonomi & Pasar)

BJS Buka Suara Dugaan Hilangnya Emas 2,2 Kilogram: Fasilitas Gadai Dinyatakan Lunas Sejak 2013

OJK Luncurkan Blueprint Strategis Keuangan Syariah, Targetkan Pertumbuhan Aset Melampaui 10%

DJP Klarifikasi Mitos Pajak Digital: Transfer Bank Bukan Objek PPN, Ini Mekanisme SPP-TDLN
