Menteri Keamanan Israel Dituding Menghina Tahanan Perempuan Palestina: Kontroversi Video Viral Memicu Kecaman Internasional

- Ringkasan Singkat Video yang diposting Itamar Ben Gvir menampilkan konfrontasi dengan tahanan perempuan Palestina yang mengeluhkan kondisi penahanan.
- Menteri menanggapi keluhan dengan menyatakan bahwa kondisi penjara sudah "selesai" dan menolak meningkatkan standar hidup para tahanan.
- Komisi Urusan Tahanan dan organisasi hak asasi manusia mengutuk pernyataan tersebut sebagai bentuk intimidasi dan pelanggaran hak asasi.
Ringkasan Singkat
- Video yang diposting Itamar Ben Gvir menampilkan konfrontasi dengan tahanan perempuan Palestina yang mengeluhkan kondisi penahanan.
- Menteri menanggapi keluhan dengan menyatakan bahwa kondisi penjara sudah "selesai" dan menolak meningkatkan standar hidup para tahanan.
- Komisi Urusan Tahanan dan organisasi hak asasi manusia mengutuk pernyataan tersebut sebagai bentuk intimidasi dan pelanggaran hak asasi.
Dalam sebuah video yang diunggah ke platform X pada 30 Agustus, Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel, terlibat dalam dialog tegang dengan sekelompok tahanan perempuan Palestina. Seorang tahanan melaporkan bahwa mereka tidak mandi selama tiga hari, tidak menerima perawatan kesehatan yang memadai, dan pakaian mereka kotor. Menanggapi keluhan tersebut, Ben Gvir menyatakan, "Kondisi baik di penjara sudah selesai. Inilah situasi saat ini, dan saya bertanggung jawab langsung atas semuanya. Saya senang dengan kondisi ini."
Selain menolak memperbaiki fasilitas, Ben Gvir menambahkan bahwa keluhan para tahanan tidak diprioritaskan karena "warga Israel yang ditahan di Jalur Gaza juga tidak memiliki kondisi memadai." Pernyataan ini menimbulkan gelombang kecaman dari Komisi Urusan Tahanan dan organisasi hak asasi manusia Palestina, yang menilai rekaman tersebut sebagai bentuk intimidasi, penghinaan, dan pelanggaran martabat manusia.
Sejak menjabat pada akhir 2022, Ben Gvir telah memperketat kebijakan penahanan terhadap warga Palestina, termasuk pengurangan pasokan makanan dan air, pembatasan kunjungan keluarga, serta pembatasan waktu mandi. Pada 2025, ia menentang putusan pengadilan yang mewajibkan otoritas Israel memastikan tahanan Palestina menerima makanan yang cukup. Menurut data Komisi Urusan Tahanan, sekitar 9.400 warga Palestina, termasuk 88 perempuan dan lebih dari 350 anak-anak, saat ini berada di penjara Israel.
BERITA TERKAIT (Dunia)

Korea Utara Tolak Tuduhan FBI Soal Peretasan Binance, Kim Yo Jong Sebut Klaim AS Retorika Absurd

Gelombang Besar Pemilih AS Hadiri TPS Pemilu Sela, Dinamika Politik Global Dipertaruhkan

Lukashenko Dorong Donald Trump Jadi Sekjen PBB untuk Bersihkan 'Rawa-Rawa' Organisasi
