Prabowo Gugat Pemerintah: Jangan Lupakan Jasa Ulama, Kunci Menuju Indonesia Maju?

Ringkasan Singkat
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tak boleh melupakan peran ulama dalam sejarah kemerdekaan.
- Ia menyoroti kontribusi Nahdlatul Ulama dan para kiai pada Pertempuran Surabaya 1945.
- Pernyataan ini mengandung kritik tersirat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan dimensi keagamaan dalam agenda pembangunan nasional.
Dalam sambutan pembukaan Muktamar ke‑35 NU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Kamis (27/8), Presiden Prabowo Subianto menegaskan satu hal: jangan sekali‑sekali melupakan jasa ulama. Ia meminjam istilah “Jas Hijau” sebagai lawan dari “Jas Merah” yang pernah diucapkan Soekarno, menekankan bahwa sejarah perjuangan tidak hanya tercatat di Jakarta, melainkan juga di medan‑medan pertempuran seperti Surabaya.
Prabowo mencontohkan peran Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang pada 22 Oktober 1945 mengeluarkan resolusi jihad. Resolusi itu menuntut para kiai, santri, dan pesantren untuk berperang melawan ancaman militer Sekutu dan NICA (Belanda). “Kemerdekaan diproklamasikan di Jakarta, namun diuji di Surabaya. Di sana, ulama‑ulama, kiai‑kiai, dan pesantren memainkan peran yang tak tergantikan,” ujar Prabowo.
Selain menyanjung peran historis, Presiden juga menyoroti warisan budaya patriotik NU, khususnya lagu Ya Lal Wathon yang diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Chasbullah sebelum proklamasi. “Lagu itu sudah memuat semangat nasionalisme, meski pada saat itu belum ada negara yang terbentuk secara jelas,” kata Prabowo, menegaskan bahwa nilai‑nilai keagamaan dan kebangsaan telah bersinergi sejak masa pra‑kemerdekaan.
Namun, di balik pujian tersebut, terdapat pertanyaan mendasar: apakah pernyataan ini sekadar retorika politik menjelang pemilihan, atau memang mencerminkan komitmen konkret pemerintah untuk mengintegrasikan peran ulama dalam kebijakan pembangunan? Kritik dari kalangan sekuler menilai bahwa mengangkat “Jas Hijau” dapat menjadi alat mobilisasi massa yang mengaburkan batas antara kepentingan politik dan keagamaan.
Analisis Pakar
Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua lapisan dalam pidato Prabowo. Pertama, ada upaya legitimisasi diri dengan menancapkan diri pada narasi perjuangan nasional yang sudah teruji waktu. Mengaitkan diri dengan Hasyim Asy'ari dan NU memberi sinyal bahwa ia menghormati akar‑akar keagamaan bangsa, sebuah strategi yang sangat efektif di tengah polarisasi identitas.
Kedua, pernyataan ini menyingkap kekhawatiran struktural: pemerintah pusat selama ini cenderung menomorduakan peran lembaga keagamaan dalam perencanaan pembangunan. Jika “Jas Hijau” hanya menjadi slogan, maka risiko selanjutnya adalah pengabaian kebijakan yang benar‑benar mengakomodasi aspirasi pesantren, kiai, dan organisasi keagamaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, serta keamanan.
Lebih jauh, mengangkat kembali resolusi jihad 1945 dapat menimbulkan interpretasi yang ambigu. Di satu sisi, itu mengingatkan pada semangat perlawanan terhadap penjajah; di sisi lain, tanpa konteks yang tepat, istilah “jihad” dapat disalahartikan dalam wacana modern yang sarat dengan sensasi terorisme. Pemerintah harus berhati‑hati agar tidak menimbulkan narasi yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal.
Terakhir, kritik paling tajam datang dari perspektif sekuler‑liberal yang menilai bahwa politik identitas keagamaan dapat mengalihkan fokus dari isu‑isu struktural seperti reformasi birokrasi, penanggulangan kemiskinan, dan inovasi teknologi. Jika “Jas Hijau” dijadikan agenda utama, maka agenda‑agenda tersebut berisiko terpinggirkan, memperparah ketimpangan pembangunan antara wilayah yang memiliki basis keagamaan kuat dan yang tidak.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
- Q: Apa yang dimaksud Prabowo dengan “Jas Hijau”?
A: Istilah “Jas Hijau” dipakai Prabowo untuk menekankan pentingnya mengingat jasa‑jasa ulama dalam perjuangan kemerdekaan, sebagai lawan dari “Jas Merah” yang mengingatkan pada bahaya melupakan sejarah. - Q: Bagaimana peran ulama dalam Pertempuran Surabaya?
A: Ulama, terutama yang tergabung dalam NU, mengeluarkan resolusi jihad, menggalang santri, dan menyediakan logistik serta moral bagi pejuang, sehingga menjadi faktor kunci dalam pertempuran melawan pasukan Sekutu dan NICA. - Q: Apakah pernyataan Prabowo akan memengaruhi kebijakan pemerintah?
A: Sampai saat ini belum ada
BERITA TERKAIT (Politik)

Presiden Prabowo Panggil Tim Ekonomi ke Istana untuk Koordinasi Kebijakan

Demokrat Nilai Gibran Tak Lagi Memenuhi Syarat Wapres Usai MA Putuskan Suket Tidak Sah

Klarifikasi Wamendagri: Insentif Rp1 Triliun untuk Pemda Cakup Stunting, Rumah, dan Inflasi
