Prabowo Janji Empat Layar Interaktif per Kelas untuk Sekolah NU—Janji atau Sekadar Penundaan Administratif?

Ringkasan Singkat

• Presiden Prabowo Subianto janji energi meminta maaf kepada Nahdlatul Ulama atas keterlambatan distribusi layar interaktif ke sekolah dan pesantren mereka.
• Penjelasan Prabowo: hambatan administratif antar‑kementerian, bukan kesalahan Kementerian Pendidikan.
• Komitmen baru: empat unit layar interaktif per kelas untuk seluruh lembaga pendidikan NU, melampaui alokasi satu unit untuk sekolah negeri.

Dalam sambutan yang sekaligus menjadi permohonan maaf, Prabowo Subianto mengakui bahwa banyak Nahdlatul Ulama (NU) belum menerima perangkat digitalisasi pendidikan yang dijanjikan. Pernyataan itu disampaikan pada pembukaan Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Jombang, Jawa Timur, Rabu (28/6).

"Saya mau minta maaf kepada Nahdlatul Ulama karena saya baru tahu bahwa layar interaktif panel banyak sekolah‑sekolah pesantren‑pesantren NU yang belum menerima," ujar Prabowo. Ia menuding penyebab keterlambatan pada "persoalan administrasi antar‑kementerian" dan menegaskan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) tidak bersalah karena urusan mereka terbatas pada sekolah negeri.

Menurut Prabowo, urusan sekolah dan madrasah yang berada di bawah naungan NU berada di ranah Kementerian Agama. Oleh karena itu, distribusi perangkat harus melibatkan kementerian yang mengelola pendidikan keagamaan. "Sekolah‑sekolah di bawah NU diurus oleh Menteri Agama, benar," tegasnya.

Meski penundaan menimbulkan kekecewaan, Prabowo menegaskan tidak akan ada kelas NU yang terabaikan. "Tidak ada masalah walaupun terlambat, semua ruang kelas sekolah‑sekolah NU akan menerima layar interaktif sama dengan semua sekolah negeri," katanya.

Untuk menebus keterlambatan, pemerintah akan mempercepat pemberian layar interaktif. Tahun lalu, setiap kelas di sekolah negeri menerima satu unit; tahun ini, masing‑masing akan menerima tambahan tiga unit. Namun, NU dijanjikan langsung empat unit per kelas, melampaui alokasi untuk sekolah negeri.

"Jadi utang saya kepada NU sudah agak terpenuhi," pungkas Prabowo, menutup pidato dengan nada yang terkesan menutup rapat.

Analisis Pakar

Janji Prabowo tampak menggoda, namun di balik retorika ada pertanyaan struktural yang belum terjawab. Pertama, ketergantungan pada koordinasi antar‑kementerian mengungkapkan kelemahan birokrasi yang sudah lama menjadi keluhan para pendidik. Jika distribusi perangkat digital memerlukan persetujuan ganda, maka prosesnya akan selalu terhambat, terlepas dari niat politik apa pun.

Kedua, alokasi empat layar per kelas untuk NU sekaligus menimbulkan potensi ketimpangan. Sementara sekolah negeri baru akan menerima satu layar tambahan, kebijakan ini dapat menimbulkan persepsi favoritisme sektoral yang berisiko memecah belah. Apakah kebijakan ini didasarkan pada data kebutuhan riil atau sekadar upaya politik menjelang pemilu?

Ketiga, tidak ada penjelasan rinci tentang sumber pendanaan, logistik, hingga pelatihan guru untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Tanpa infrastruktur pendukung—seperti jaringan internet stabil dan kurikulum yang terintegrasi—lima atau empat layar per kelas bisa menjadi barang mewah yang berdebu di pojok kelas.

Terakhir, permintaan maaf publik di depan Muktamar NU memang memberi kesan akuntabilitas, namun tidak mengubah fakta bahwa kebijakan ini baru diumumkan setelah kritik keras dari ormas. Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa perlu ada audit independen atas proses pengadaan dan distribusi, serta transparansi penuh mengenai alokasi anggaran. Hanya dengan itu janji politik dapat bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berkelanjutan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa layar interaktif untuk sekolah NU tertunda?
  A: Pemerintah mengakui adanya hambatan administratif antar‑kementerian, khususnya koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.
• Q: Berapa banyak layar interaktif yang akan diterima setiap kelas di sekolah NU?
  A: Empat unit per kelas, lebih banyak dibandingkan alokasi satu hingga tiga unit untuk sekolah negeri.
• Q: Apakah ada rencana pendanaan dan pelatihan guru untuk penggunaan layar interaktif?
  A: Hingga kini belum ada detail resmi; pemerintah belum mengumumkan skema pendanaan atau program pelatihan yang menyertainya.