Muktamar ke-38 NU Dijuluki 'Muktamar Prabowo' – Antara Numerologi dan Politik

Ringkasan Singkat

• Ketua Gus Hasib mengaitkan tanggal Muktamar ke-38 Nahdlatul Ulama (NU) dengan angka kelahiran Presiden Prabowo Subianto.
• Penjelasan numerologi itu disampaikan dengan nada berseloroh, namun menimbulkan pertanyaan tentang politisasi agenda keagamaan.
• Gus Hasib menegaskan dukungan historis NU kepada pemerintah, menyebutnya sebagai “anjuran Nabi Muhammad”.

Jombang, 27 Agustus 2024 – Pada pembukaan Muktamar ke-38 Nahdlatul Ulama di Lapangan Untung Suropati, Tambak Rejo, Ketua Majelis Pondok Pesantren Bahrul Ulum, KH Mohammad Hasib Wahab Chasbullah atau lebih dikenal sebagai Gus Hasib, mengeluarkan pernyataan yang mengaitkan agenda keagamaan dengan angka kelahiran Presiden Prabowo Subianto. Ia menghitung tanggal 27 Agustus (27 + 2 + 7 = 9) dan menghubungkannya dengan angka 8 (Agustus) serta 2026 (2 + 6 = 8), menyimpulkan bahwa “muktamar ini muktamarnya Pak Prabowo”.

Gus Hasib menambahkan bahwa cara menghitung angka tersebut merupakan “ilmu otak‑atik” khas masyarakat Tambak Beras, sekaligus menegaskan rasa terima kasih pesantren atas kunjungan Presiden ke Pondok Pesantren Tebuireng. Ia menyoroti kehadiran Prabowo sebagai keempat kalinya Presiden mengunjungi pesantren tersebut, menyambutnya dengan “Ahlan wa sahlan”.

Selain itu, Gus Hasib mengenang Hadratussyaikh KH Wahab Chasbullah, pendiri dan penggerak awal NU, yang ia gambarkan sebagai ulama nasionalis yang menanamkan semangat cinta tanah air. Menurutnya, doktrin KH Wahab menegaskan bahwa “negara dan Islam, negara dan NU tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi uang logam”.

Penutup pidatonya menegaskan bahwa dukungan NU kepada pemerintah, dari era Soekarno hingga Prabowo, “bukan karena apa‑apa, melainkan anjuran Nabi Muhammad”. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana organisasi keagamaan dapat tetap independen ketika secara terbuka mengaitkan agenda keagamaan dengan figur politik tertentu.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua dimensi utama dalam pernyataan Gus Hasib. Pertama, penggunaan numerologi untuk “menyambungkan” Muktamar dengan Prabowo tampak seperti upaya simbolik yang berpotensi menormalisasi kehadiran politikus dalam ruang keagamaan. Praktik semacam ini bukan hal baru di Indonesia, namun ketika dilakukan oleh tokoh senior pesantren, ia dapat memperkuat narasi bahwa dukungan politik adalah bagian tak terpisahkan dari identitas keagamaan.

Kedua, klaim bahwa dukungan NU kepada pemerintah adalah “anjuran Nabi Muhammad” mengaburkan batas antara keagamaan dan politik. Sementara NU memang memiliki tradisi “politik Islam” yang pragmatis, mengaitkan kepatuhan politik dengan kewajiban agama berisiko menimbulkan tekanan pada anggota NU yang memiliki pandangan politik berbeda. Hal ini dapat mengurangi ruang kebebasan berpendapat dalam komunitas yang seharusnya menjadi tempat dialog terbuka.

Selanjutnya, pernyataan Gus Hasib tentang “ilmu otak‑atik” di Tambak Beras menyoroti budaya lokal yang menggabungkan kepercayaan tradisional dengan interpretasi modern. Meskipun bersifat ringan, hal ini memperlihatkan bagaimana simbolisme angka dapat dimanfaatkan untuk legitimasi politik. Peneliti harus menelusuri apakah fenomena serupa muncul di daerah lain dan bagaimana hal itu memengaruhi perilaku pemilih.

Akhirnya, penting bagi NU untuk menegaskan kembali prinsip independensi moralnya. Dukungan kepada pemerintah harus didasarkan pada kebijakan yang sejalan dengan nilai keadilan sosial, bukan sekadar afiliasi pribadi atau simbolik. Jika tidak, kredibilitas organisasi sebagai penengah moral dalam masyarakat Indonesia dapat tergerus.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apakah Muktamar ke-38 NU memang direncanakan untuk menonjolkan Presiden Prabowo?
  A: Tidak ada bukti resmi bahwa agenda Muktamar dirancang khusus untuk Prabowo; pernyataan Gus Hasib lebih bersifat simbolik.
• Q: Bagaimana sikap resmi Nahdlatul Ulama terhadap keterlibatan politikus dalam acara keagamaan?
  A: NU secara historis mengadopsi pendekatan pragmatis, namun menegaskan bahwa dukungan politik harus berlandaskan pada nilai keadilan dan kepentingan umat.
• Q: Apakah penggunaan numerologi dalam pidato keagamaan umum di Indonesia?
  A: Praktik simbolik seperti numerologi kadang muncul dalam budaya lokal, namun tidak menjadi bagian resmi ajaran Islam atau kebijakan organisasi keagamaan.