Sengkarut Karhutla dan Bayang-Bayang Oligarki: Istana Bantah Tunjuk Haji Isam Jadi Panglima Pemadam Api

Ringkasan Singkat

• Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi membantah keras rumor penunjukan pengusaha batu bara asal Kalimantan, Haji Isam, sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
• Karhutla hebat saat ini tengah melanda Sumatra dan Kalimantan, dengan Kalimantan Barat mencatatkan kerusakan terluas mencapai lebih dari 38 ribu hektare.
• Meskipun membantah adanya penunjukan khusus, pemerintah menegaskan bahwa seluruh elemen swasta dan masyarakat memang diimbau untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana ini.

Jakarta tengah diguncang isu sensitif di tengah kepulan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian pekat menyelimuti Kalimantan dan Sumatra. Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara meluruskan rumor liar yang beredar di media sosial mengenai keterlibatan taipan asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, yang diisukan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin penanggulangan bencana ekologis ini.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dengan tegas menepis kabar tersebut saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC). "Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu," ujarnya singkat namun lugas. Kendati demikian, Prasetyo tidak menampik bahwa pemerintah merangkul semua pihak, termasuk sektor swasta, untuk bahu-membahu memadamkan api. Namun, ia menggarisbawahi bahwa tidak ada mandat khusus atau penunjukan formal kepada figur tertentu di luar struktur kelembagaan negara yang sah.

Berdasarkan data mutakhir dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), total lahan yang hangus terbakar di seluruh Indonesia telah menembus angka mengerikan, yakni 72.798 hektare. Provinsi Kalimantan Barat menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luasan kebakaran mencapai 38.310 hektare, disusul Riau sebesar 16.249 hektare, dan Kalimantan Selatan seluas 8.019 hektare. Saat ini, lebih dari 57 ribu personel gabungan telah diterjunkan ke titik-titik api guna mencegah bencana kabut asap lintas batas negara kembali terulang.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis yang telah mengawal transisi kekuasaan dan dinamika ekonomi-politik di Indonesia selama puluhan tahun, saya melihat rumor penunjukan Haji Isam ini bukan sekadar "isapan jempol" media sosial biasa. Munculnya spekulasi ini mencerminkan persepsi publik yang mendalam tentang kuatnya pengaruh patronase politik dan gurita bisnis oligarki dalam lingkaran kekuasaan baru. Ketika bencana ekologis sebesar karhutla dikabarkan akan diserahkan penanganannya kepada seorang pengusaha tambang dan sawit raksasa, publik secara otomatis membaca adanya potensi konflik kepentingan yang sangat akut.

Bantahan dari Mensesneg Prasetyo Hadi memang secara formal meredam isu tersebut, namun tidak serta-merta menghapus pertanyaan mendasar: mengapa isu ini bisa muncul dan dipercaya publik? Jawabannya terletak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara seperti BNPB dan Kementerian LHK dalam mengatasi karhutla secara struktural. Ketika negara terlihat lamban dan kewalahan menghadapi api yang melahap puluhan ribu hektare lahan, ruang kosong tersebut dengan mudah diisi oleh narasi "penyelamat" dari kalangan taipan lokal yang memiliki logistik melimpah. Ini adalah sinyal bahaya bagi kedaulatan tata kelola bencana kita.

Ada ironi yang sangat pekat di sini. Sektor perkebunan sawit dan pertambangan—dua sektor yang membesarkan nama Haji Isam—sering kali dituding oleh para aktivis lingkungan sebagai salah satu pemicu utama deforestasi dan pengeringan lahan gambut yang memicu karhutla. Menjadikan aktor dari industri ekstraktif sebagai "koordinator" pemadaman kebakaran hutan ibarat menunjuk serigala untuk menjaga domba. Pemerintah harus sadar bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi pembakar lahan jauh lebih mendesak ketimbang sekadar mengandalkan "filantropi" atau bantuan logistik dari para taipan.

Ke depan, pemerintahan baru harus menunjukkan komitmen nyata yang transparan. Penanganan karhutla tidak boleh dinegosiasikan di ruang-ruang gelap kekuasaan atau dijadikan alat transaksi politik akomodatif. Institusi negara harus berdiri tegak di garis depan dengan anggaran, teknologi, dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Jika Istana terus membiarkan bayang-bayang oligarki mendominasi ruang publik dalam penanganan krisis nasional, maka legitimasi negara dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia akan terus dipertanyakan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apakah benar Haji Isam ditunjuk pemerintah untuk memimpin penanganan karhutla?
A: Tidak benar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah membantah isu tersebut dan menegaskan tidak ada penunjukan khusus bagi Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla.

Q: Wilayah mana yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terparah saat ini?
A: Berdasarkan data BNPB, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan dampak karhutla terluas, mencapai 38.310 hektare dari total 72.798 hektare lahan yang terbakar di Indonesia.

Q: Siapa yang bertanggung jawab secara hukum dalam penanggulangan bencana karhutla di Indonesia?
A: Secara kelembagaan, penanggulangan bencana karhutla dipimpin oleh BNPB berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI/Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.