Presiden Prabowo Dorong Perkuatan Pencegahan Karhutla di Riau: Janji atau Sekadar Retorika?

Ringkasan Singkat

• Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai pencegahan karhutla di Riau sudah “berjalan baik” setelah rapat internal bersama Presiden Prabowo Subianto.
• Strategi utama melibatkan Forkopimda yang menekan perusahaan kelapa sawit untuk tidak melakukan pembakaran, serta pengawasan aparat hingga tingkat desa.
• Pejabat menekankan perlunya terus menggencarkan pencegahan menjelang musim El Nino yang diprediksi memperpanjang periode rawan kebakaran.

Dalam rapat internal yang digelar di Posko Aju, Pekanbaru, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa upaya pencegalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau sudah menunjukkan tren positif. Menurutnya, keberhasilan awal ini tidak lepas dari peran aktif Forkopimda yang berhasil menggalang komitmen perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menahan diri dari praktik pembakaran.

"Kami mendengar sejak dini bahwa perusahaan‑perusahaan sawit dikumpulkan oleh Forkopimda dan kemudian ditekan agar tidak melakukan pembakaran," ujar Tito dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan bahwa pendekatan serupa juga diterapkan di tingkat kecamatan dan desa, memungkinkan pemetaan lebih detail terhadap pihak‑pihak yang memiliki riwayat melakukan pembakaran.

Namun, Tito memperingatkan bahwa keberhasilan sementara tidak boleh menjadi alasan untuk melonggarkan upaya. Dengan musim kemarau yang semakin panjang dan potensi El Nino yang diprediksi akan memperparah kondisi kering, tekanan pada aparat harus tetap intensif. "Jangan sampai kendor karena panasnya masih berlanjut. Jika El Nino datang, periode rawan kebakaran akan lebih lama," tegasnya.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Muhammad Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat terkait. Semua pihak sepakat bahwa pencegahan harus menjadi agenda berkelanjutan, bukan sekadar respons ketika lahan sudah terbakar.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigatif, saya melihat bahwa narasi “pencegahan berjalan baik” masih jauh dari realitas lapangan. Data satelit menunjukkan bahwa meski intensitas kebakaran di Riau menurun pada kuartal pertama 2024, hotspot masih muncul secara sporadis, terutama di area yang dikelola oleh perusahaan sawit berskala menengah. Hal ini menandakan bahwa tekanan Forkopimda belum merata, dan masih ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum.

Selanjutnya, keterlibatan aparat hingga tingkat desa memang penting, namun tanpa dukungan finansial dan teknologi pemantauan yang memadai, upaya tersebut cenderung bersifat simbolik. Pengawasan berbasis satelit, drone, atau sensor tanah masih belum terintegrasi secara menyeluruh di provinsi ini. Tanpa data real‑time, penegakan hukum akan selalu terhambat oleh proses birokrasi yang lambat.

Ketergantungan pada komitmen sukarela perusahaan juga berisiko. Sejarah menunjukkan bahwa ketika tekanan ekonomi meningkat—misalnya harga kelapa sawit naik—perusahaan cenderung kembali ke praktik pembakaran sebagai cara cepat membuka lahan. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat, sanksi yang konsisten, dan insentif bagi praktik agroforestry harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pencegahan.

Akhirnya, peran politik dalam rapat ini tidak dapat diabaikan. Kehadiran Presiden Prabowo menandakan bahwa isu karhutla kembali menjadi agenda nasional, namun tanpa alokasi anggaran yang transparan dan akuntabel, janji-janji ini berpotensi menjadi retorika kampanye. Pengawasan publik, melalui media dan LSM, harus terus menuntut laporan periodik tentang capaian dan hambatan di lapangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa saja langkah konkret yang diambil Forkopimda untuk menekan perusahaan sawit?
• A: Forkopimda mengadakan pertemuan rutin dengan pemilik lahan, menandatangani nota kesepahaman anti‑pembakaran, dan melakukan inspeksi lapangan bersama aparat setempat.
• Q: Bagaimana dampak El Nino terhadap risiko karhutla di Riau?
• A: El Nino memperpanjang musim kemarau, menurunkan kelembaban tanah, sehingga meningkatkan kemungkinan kebakaran spontan maupun yang disengaja.
• Q: Apakah ada sanksi hukum bagi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran?
• A: Ya, Undang‑Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur denda hingga miliaran rupiah dan pencabutan izin usaha bagi pelanggar.