Bantahan Istana dan Bayang-Bayang Oligarki: Di Balik Isu Haji Isam Jadi Panglima Karhutla Prabowo

Ringkasan Singkat

• Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi membantah keras rumor penunjukan pengusaha batu bara asal Kalsel, Haji Isam, sebagai koordinator penanganan karhutla.
• Isu ini sebelumnya viral di media sosial X, memicu spekulasi publik mengenai keterlibatan aktor non-negara dalam kebijakan strategis lingkungan.
• Data BNPB menunjukkan situasi karhutla di Indonesia kian mengkhawatirkan dengan total lahan terbakar mencapai 72.798 hektare, di mana Kalimantan Barat menjadi wilayah terdampak paling parah.

JAKARTA — Istana Kepresidenan bergerak cepat meredam spekulasi liar yang menggelinding di ruang publik terkait penunjukan figur non-pemerintahan dalam penanganan bencana nasional. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara tegas membantah kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk pengusaha kakap asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang akrab disapa Haji Isam, sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional.

"Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu," ujar Prasetyo dengan nada lugas saat ditemui wartawan di JCC, Senayan, Jakarta.

Prasetyo meluruskan bahwa pemerintah memang merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta dan tokoh daerah, untuk bahu-membahu mengatasi bencana tahunan ini. Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa tidak pernah ada mandat khusus atau penunjukan formal kepada Haji Isam untuk memimpin koordinasi tersebut. "Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan kewenangannya bukan di situ," tambahnya.

Rumor ini pertama kali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di platform media sosial X (sebelumnya Twitter). Sebuah unggahan mengeklaim bahwa Prabowo secara khusus mempercayakan komando penanganan karhutla kepada sang pengusaha tambang. Isu ini langsung memantik polemik, mengingat sensitivitas hubungan antara pengusaha ekstraktif dan isu kelestarian lingkungan.

Sementara itu, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan urgensi penanganan karhutla yang tidak bisa ditunda lagi. Hingga saat ini, total luas karhutla di Indonesia telah menembus angka 72.798 hektare. Provinsi Kalimantan Barat menjadi wilayah yang paling babak belur dengan luasan lahan terbakar mencapai 38.310 hektare, memaksa pengerahan sedikitnya 10.010 personel gabungan ke lapangan untuk menjinakkan si jago merah.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis yang telah mengawal transisi kekuasaan dan dinamika politik-ekonomi Indonesia selama puluhan tahun, saya melihat rumor penunjukan Haji Isam ini bukan sekadar "angin lalu" atau hoaks media sosial biasa. Munculnya spekulasi ini mencerminkan persepsi publik yang mendalam—dan sering kali sinis—terhadap kuatnya pengaruh patronase politik dan oligarki di lingkaran dalam kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ketika nama seorang taipan tambang besar dikaitkan dengan penanganan bencana lingkungan seperti karhutla, publik secara otomatis membaca adanya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) yang akut.

Bantahan cepat dari Mensesneg Prasetyo Hadi memang secara formal menutup ruang spekulasi legal-formal. Namun, secara sosiologis-politik, bantahan ini adalah upaya damage control agar citra pemerintahan baru tidak langsung terbebani oleh persepsi "bagi-bagi panggung" kepada para penyokong dana politik. Sektor kehutanan dan lahan di Indonesia adalah wilayah yang sangat basah sekaligus rentan konflik. Menyerahkan koordinasi penanganan karhutla kepada figur yang memiliki gurita bisnis di sektor ekstraktif dan perkebunan sawit tentu akan menjadi blunder komunikasi politik yang fatal bagi Istana.

Lebih jauh lagi, kita harus mengkritisi mengapa institusi negara seperti BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup seolah-olah tenggelam dalam narasi publik, hingga muncul asumsi bahwa penanganan bencana harus diserahkan kepada "orang kuat" lokal. Ini adalah alarm keras bagi tata kelola pemerintahan kita. Negara memiliki instrumen, anggaran, dan aparat yang lengkap. Jika koordinasi penanganan bencana harus didelegasikan kepada aktor non-negara di luar jalur birokrasi resmi, hal itu justru menunjukkan pelemahan institusional dan ketidakpercayaan diri pemerintah dalam menghadapi krisis ekologis.

Ke depan, pemerintahan Prabowo harus membuktikan komitmennya terhadap keadilan ekologis secara transparan. Penanganan karhutla seluas 72.798 hektare tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan transaksional atau sekadar mengandalkan kedermawanan korporasi. Dibutuhkan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu terhadap korporasi pembakar lahan, sebuah langkah yang hanya bisa dilakukan jika penguasa menjaga jarak yang sehat dari para oligarki tambang dan sawit.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apakah benar Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator penanganan karhutla oleh Presiden Prabowo?
A: Tidak benar. Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi telah membantah kabar tersebut dan menegaskan tidak ada penunjukan khusus untuk Haji Isam.

Q: Bagaimana awal mula isu penunjukan Haji Isam ini menyebar?
A: Isu ini pertama kali viral melalui unggahan di media sosial X (Twitter) yang menarasikan bahwa Haji Isam ditugaskan langsung oleh Presiden Prabowo untuk memimpin penanganan karhutla.

Q: Berapa luas wilayah yang terdampak karhutla saat ini menurut data BNPB?
A: Berdasarkan data BNPB, total luas karhutla di Indonesia mencapai 72.798 hektare, dengan wilayah terparah berada di Kalimantan Barat seluas 38.310 hektare.