Anggaran Rp259 Triliun untuk Keamanan: Pemerintah Siapkan Gempuran Terhadap Judi dan Narkoba

Ringkasan Singkat

• Pemerintah alokasikan Rp259,3 triliun untuk Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam RAPBN 2027.
• Delapan target output meliputi penanganan judi, narkoba, penyelundupan manusia, dan operasi intelijen kontra terorisme.
• Anggaran diproyeksikan naik 11,5% rata‑rata sejak 2022, dengan fokus pada peralatan Polri dan sarana Badan Narkotika Nasional.

Pemerintah menyiapkan Rp259.268,6 miliar untuk Fungsi Ketertiban dan Keamanan pada tahun anggaran 2027, sebagaimana tercantum dalam Buku II Nota Keuangan (hal. 4‑44). Angka ini menandai lonjakan signifikan dibandingkan alokasi sebelumnya, dan mencerminkan ambisi pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum di bidang judi, narkotika, serta kejahatan lintas batas.

Delapan output prioritas yang direncanakan meliputi: (1) pemenuhan alat material khusus (almatsus) bagi aparat; (2) penanganan 396 perkara judi konvensional dan 84 perkara judi daring; (3) penanganan 381 perkara tindak pidana narkoba; (4) penindakan 24 kasus penyelundupan manusia; (5) pelatihan integritas bagi 1.100 ASN/APH; (6) operasi pemulihan aset pada 50 perkara; (7) layanan bantuan hukum di PTUN untuk 3.478 orang; serta (8) 28 operasi intelijen kontra terorisme.

Pelaksanaan anggaran ini akan melibatkan beragam kementerian dan lembaga, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Badan Intelijen Negara, Kepolisian Republik Indonesia, serta Badan Narkotika Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Pemasyarakatan juga masuk dalam daftar pelaksana.

Data historis menunjukkan bahwa realisasi anggaran fungsi ini tumbuh rata‑rata 11,5% per tahun antara 2022‑2025, naik dari Rp171,798 triliun menjadi Rp238,687 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pengadaan almatsus bagi Polri dan pembangunan sarana prasarana Kejaksaan.

Analisis Pakar

Secara struktural, lonjakan anggaran ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas alokasi dana. Pemerintah memang berhak meningkatkan sumber daya untuk menanggulangi kejahatan yang semakin kompleks, namun tanpa mekanisme akuntabilitas yang transparan, dana triliunan rupiah berisiko terperangkap dalam birokrasi yang lamban. Pengawasan internal harus diperkokoh, terutama pada pengadaan almatsus yang selama ini rawan korupsi.

Selanjutnya, target output yang disajikan tampak ambisius namun kurang terukur. Misalnya, penanganan 396 perkara judi konvensional dan 84 perkara judi online dalam satu tahun belum jelas apakah angka tersebut mencerminkan penurunan atau sekadar peningkatan laporan. Tanpa indikator kinerja yang jelas—seperti rasio penyelesaian kasus atau tingkat recidivism—anggaran besar tidak otomatis menghasilkan hasil yang signifikan.

Fokus pada operasi intelijen kontra terorisme (28 operasi) juga menimbulkan kekhawatiran tentang prioritas. Indonesia telah mengalami penurunan signifikan dalam ancaman terorisme selama dekade terakhir, sementara masalah narkoba dan judi terus merajalela. Alokasi dana harus menyesuaikan dinamika ancaman, bukan sekadar mengikuti agenda politik jangka pendek.

Terakhir, peran lembaga non‑penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam fungsi ini menandakan upaya sinergi lintas sektoral. Namun, koordinasi yang efektif memerlukan kerangka kerja yang jelas, termasuk pembagian tanggung jawab, mekanisme pelaporan, dan evaluasi independen. Tanpa itu, anggaran besar hanya akan menjadi angka di lembar anggaran, bukan solusi nyata bagi masyarakat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa total anggaran yang dialokasikan untuk Fungsi Ketertiban dan Keamanan pada RAPBN 2027?
  A: Rp259,268,6 miliar (sekitar Rp259,3 triliun).
• Q: Apa saja target utama yang ingin dicapai dengan anggaran ini?
  A: Delapan output utama, termasuk penanganan judi konvensional dan online, narkoba, penyelundupan manusia, pelatihan integritas ASN, pemulihan aset, bantuan hukum PTUN, dan operasi intelijen kontra terorisme.
• Q: Bagaimana anggaran ini diharapkan memengaruhi penanggulangan narkoba dan judi?
  A: Dengan peningkatan peralatan, pelatihan, dan operasi khusus, diharapkan penanganan kasus narkoba naik menjadi 381 perkara dan judi online 84 perkara, meski efektivitasnya masih bergantung pada implementasi dan pengawasan.