Geothermal 100 Tahun: PGE Siapkan 24 GW untuk Kemandirian Energi Indonesia

Ringkasan Singkat

• Indonesia menyimpan 40% potensi geothermal dunia, namun baru 11% yang dimanfaatkan.
• Ahmad Yani, CEO PGE targetkan 24 GW kapasitas panas bumi untuk mendukung transisi energi.
• Menteri Bahlil Lahadalia minta percepatan PLTP hingga tambahan 5,2 GW dalam RUPTL 2025‑2034.

Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), Ahmad Yani, menegaskan bahwa cadangan panas bumi Indonesia masih kuat meski umurnya telah mencapai 100 tahun. Ia menyoroti fakta bahwa Indonesia memegang 40% potensi geothermal dunia dan 84% di kawasan ASEAN, menjadikannya golden ticket bagi keamanan energi nasional.

"Kita memiliki potensi 24 GW, namun baru 11% yang terpakai. Ini bukan sekadar tantangan teknis, melainkan peluang bisnis yang belum tergali," kata Yani dalam segmen Energy Corner di Squawk Box Kamis (20/8/2026). Ia menambahkan bahwa PGE sedang menggerakkan iklim bisnis agar proyek geothermal menjadi feasible dan bankable, termasuk penyederhanaan regulasi bersama pemerintah.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuntut percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Pemerintah menargetkan tambahan 5,2 GW dalam RUPTL 2025‑2034, namun realisasi masih terhambat oleh birokrasi yang berlapis. Bahlil mengaku telah memangkas prosedur, namun hambatan struktural masih menggerogoti laju investasi.

Dalam pertemuan IIGCE, Yani menekankan pentingnya kolaborasi antara investor, IPP, dan regulator untuk mengubah potensi menjadi produksi. Menurutnya, sinergi ini tidak hanya akan menambah kapasitas listrik, tetapi juga membuka pasar layanan pendukung—seperti drilling, monitoring, dan manajemen reservoir—yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi perusahaan lokal.

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro, saya melihat dua dimensi utama dalam agenda geothermal Indonesia: energi dan investasi. Pertama, diversifikasi sumber energi berbasis panas bumi mengurangi ketergantungan pada impor gas dan batu bara, yang secara langsung menurunkan defisit perdagangan energi. Kedua, proyek geothermal memiliki profil risiko yang unik—kapital intensif, siklus pengembangan panjang, dan kebutuhan data geologi yang akurat—sehingga memerlukan model pembiayaan yang fleksibel, misalnya green bonds atau skema public‑private partnership (PPP) dengan jaminan pemerintah.

Namun, kebijakan yang “dipangkas” belum cukup. Pemerintah harus menyediakan garansi tarif yang stabil (feed‑in‑tariff) dan memfasilitasi akses ke pasar modal internasional. Tanpa kepastian regulasi, investor institusional—seperti dana pensiun atau sovereign wealth fund—akan ragu menanamkan modal besar pada proyek yang memerlukan waktu lebih dari satu dekade untuk mencapai break‑even.

Selanjutnya, potensi nilai tambah tidak hanya pada listrik. Panas bumi dapat dimanfaatkan untuk district heating, industri pengolahan makanan, atau bahkan pertanian terpadu (agro‑thermal). Mengintegrasikan model bisnis ini akan meningkatkan rasio kapasitas terpakai, mengurangi levelisasi biaya (LCOE), dan mempercepat pencapaian target 24 GW.

Kesimpulannya, keberhasilan geothermal Indonesia bergantung pada tiga pilar: kebijakan tarif yang pasti, mekanisme pembiayaan inovatif, dan ekosistem industri yang mendukung penggunaan panas bumi di luar pembangkit listrik. Jika ketiganya terjalin, Indonesia tidak hanya akan menutup kesenjangan energi, tetapi juga menjadi eksportir teknologi geothermal di kawasan ASEAN.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa persen potensi geothermal Indonesia yang sudah dimanfaatkan?
  A: Sekitar 11% dari total potensi 24 GW masih beroperasi.
• Q: Apa target tambahan kapasitas PLTP dalam RUPTL 2025‑2034?
  A: Pemerintah menargetkan penambahan 5,2 GW kapasitas panas bumi.
• Q: Bagaimana cara investor mengurangi risiko proyek geothermal?
  A: Menggunakan skema pembiayaan seperti green bonds, PPP, serta memanfaatkan garansi tarif dari pemerintah.