Geothermal Jadi Kunci Energi Mandiri Indonesia: Bahlil Tekan 5,2 GW Baru di IIGCE 2026

Ringkasan Singkat

• Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 dibuka oleh Bahlil Lahadalia dengan target tambahan 5,2 GW kapasitas panas bumi.
• Pemerintah targetkan 76% energi baru terbarukan (52,9 GW) dalam RUPTL 2025‑2034, dengan geothermal sebagai baseload utama.
• Para investor diminta percepat konsesi; kolaborasi publik‑privat dipandang kunci mengatasi hambatan teknologi dan pembiayaan.

Jakarta, 19 Agustus 2026 – Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 resmi memasuki hari pertama di Jakarta International Convention Center (JICC). Mengusung tema “Energy Self‑Sufficiency for a Stronger Indonesia: Geothermal as the Baseload Driving Energy Transition & Security”, acara ini menjadi panggung utama bagi pemangku kepentingan energi panas bumi untuk menegaskan peran strategisnya dalam agenda dekarbonisasi nasional.

Dalam sambutannya, Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menekankan perlunya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Pemerintah telah menambahkan target kapasitas 5,2 GW PLTP dalam RUPTL 2025‑2034, yang berarti hampir setara dengan satu‑pembangkitan pembangkit batu bara konvensional. “Jika sudah dapat konsesi, proses harus dipercepat. Saya tidak akan menandatangani penghentian sementara yang memperpanjang kontrak,” ujar Bahlil, menyinggung praktik penundaan yang selama ini menghambat proyek.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, melaporkan bahwa bauran energi baru terbarukan (EBT) telah mencapai 17% dalam skema RUPTL PLN 2025‑2034. Pemerintah menargetkan 76% (52,9 GW) dari total penambahan kapasitas 69,5 GW harus berasal dari EBT, menegaskan komitmen Indonesia pada Paris Agreement dan target Net Zero Emission 2060.

Presiden Indonesian Geothermal Association (IGA), Julfi Hadi, menegaskan bahwa Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia. “Pemanfaatan sumber daya lokal ini bukan sekadar soal energi, melainkan soal kedaulatan ekonomi dan keamanan energi di tengah gejolak geopolitik global,” ujarnya.

Analisis Pakar

Secara makro, penetapan target 5,2 GW PLTP dalam RUPTL menandai perubahan paradigma kebijakan energi Indonesia: dari ketergantungan pada bahan bakar fosil ke model baseload yang stabil dan rendah karbon. Geothermal, dengan faktor kapasitas rata‑rata 90‑95%, menawarkan keandalan yang setara atau bahkan melampaui pembangkit gas, namun dengan biaya levelized cost of electricity (LCOE) yang kini kompetitif berkat kemajuan teknologi binary cycle dan penurunan biaya drilling.

Namun, realisasi ambisi tersebut tidak otomatis. Hambatan utama tetap berada pada sisi pembiayaan: proyek geothermal memerlukan investasi awal tinggi (US$2‑3 billion per GW) dengan payback period yang lebih panjang dibandingkan pembangkit konvensional. Di sinilah peran lembaga keuangan multilateral, green bonds, dan skema risk‑sharing antara pemerintah dan swasta menjadi krusial. Pemerintah harus menyediakan jaminan kontrak (PPAs) yang kredibel, serta mempercepat proses perizinan—sebuah langkah yang Bahlil tekankan dengan menolak “penghentian sementara”.

Dari perspektif geopolitik, diversifikasi sumber energi melalui geothermal memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi energi regional, terutama di tengah ketegangan pasokan gas alam global. Keberhasilan IIGCE 2026 dalam menarik investor asing—terutama dari Jepang, Korea, dan Eropa—akan menjadi barometer kepercayaan pasar terhadap kebijakan energi Indonesia.

Terakhir, implikasi sosial‑ekonomi tidak boleh diabaikan. Pengembangan PLTP di daerah terpencil dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, hal ini menuntut kerangka regulasi yang melindungi hak masyarakat adat serta mekanisme bagi‑share profit yang adil. Tanpa pendekatan inklusif, proyek berisiko menimbulkan konflik sosial yang pada gilirannya dapat menambah biaya proyek.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa target kapasitas panas bumi Indonesia hingga 2034?
  A: Pemerintah menargetkan penambahan 5,2 GW PLTP dalam RUPTL 2025‑2034.
• Q: Mengapa geothermal dianggap sebagai baseload dalam transisi energi?
  A: Karena faktor kapasitasnya tinggi (90‑95%) dan dapat beroperasi terus‑menerus tanpa tergantung pada cuaca, menjadikannya sumber energi stabil.
• Q: Apa tantangan utama dalam pengembangan proyek geothermal di Indonesia?
  A: Tantangan utama meliputi biaya investasi awal yang besar, risiko teknis drilling, serta proses perizinan yang masih panjang.