Siasat 'Marhaenisme' Prabowo dan Desakan Indonesianomics PDIP: Sekadar Retorika Politik atau Keberpihakan Nyata?

Ringkasan Singkat

• Presiden Prabowo Subianto mengeklaim arah kebijakan ekonominya (Prabowonomics) mengadopsi asas Marhaenisme ajaran Bung Karno, sebuah langkah taktis yang dinilai berupaya merangkul PDIP.
• Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons dengan mendorong konsep 'Indonesianomics' yang berbasis pada Pancasila dan penguatan alat produksi rakyat, bukan oligarki.
• PDIP menegaskan bahwa penerapan Marhaenisme sejati harus dibuktikan lewat aksi nyata di lapangan, khususnya kedaulatan petani dan buruh atas alat produksi mereka.

Panggung politik nasional kembali dihangatkan oleh tarik-ulur ideologis yang sarat kepentingan taktis. Dalam pidato kenegaraan penyampaian Nota Keuangan RAPBN di Kompleks Parlemen baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan mengejutkan dengan mengeklaim bahwa arah kebijakan ekonominya—yang kerap dijuluki Prabowonomics—sebenarnya adalah manifestasi dari ajaran Marhaenisme milik proklamator Bung Karno. Kelakar politik ini dinilai banyak pihak sebagai upaya persuasif untuk melunakkan sikap oposisi PDI Perjuangan (PDIP).

Merespons manuver tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, langsung melayangkan tanggapan yang elegan namun menohok. Hasto menegaskan bahwa partainya mendorong konsep "Indonesianomics" sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional ke depan. Menurutnya, cetak biru ekonomi Indonesia yang berdaulat telah lama dirumuskan secara matang dalam Pancasila, UUD 1945, dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

"Gagasan untuk adil, makmur, dan berdaulat itu lahir dari rahim kemerdekaan Indonesia, bukan milik perorangan. Kekuatan ekonomi sejati harus bertumpu pada produksi rakyat, bukan di tangan segelintir oligarki," ujar Hasto dengan nada tegas usai upacara peringatan HUT RI di Sekolah Partai PDIP.

Meskipun PDIP mengapresiasi pengakuan Prabowo terhadap Marhaenisme—ideologi yang sangat lekat dengan trah Sukarno dan banteng moncong putih—Hasto memberikan catatan kritis yang tebal. Ia mengingatkan bahwa Marhaenisme bukan sekadar jargon politik pemanis pidato di atas podium. Indikator keberhasilan Marhaenisme terletak pada aksi nyata: bagaimana petani mendapatkan hak atas tanah, mekanisasi pertanian modern, dan kedaulatan penuh atas hasil produksi mereka.

Prabowo sendiri dalam pidatonya sempat berseloroh bahwa dengan diadopsinya Marhaenisme, akan sulit bagi PDIP untuk tidak mendukung jalannya pemerintahan. Kendati demikian, Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintahannya tetap membuka diri terhadap kritik demi menjaga iklim demokrasi, sembari menuntut kerja cepat dari seluruh elemen negara untuk kesejahteraan rakyat.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis senior yang telah mengawal transisi kekuasaan di negeri ini selama puluhan tahun, saya melihat pidato Presiden Prabowo Subianto yang mencatut istilah 'Marhaenisme' bukanlah sebuah kebetulan akademis. Ini adalah langkah geopolitik domestik yang sangat kalkulatif. Dengan mengaitkan kebijakan ekonominya pada ajaran Bung Karno, Prabowo sedang melakukan penetrasi psikologis ke jantung pertahanan ideologis PDIP. Ini adalah upaya cerdas untuk menjinakkan satu-satunya kekuatan politik besar yang saat ini masih memilih berada di luar lingkar kekuasaan formal pemerintahannya.

Namun, retorika tetaplah retorika. Tantangan terbesar dari apa yang disebut 'Prabowonomics' atau 'Marhaenisme gaya baru' ini adalah konsistensi di lapangan. Sejarah mencatat, kebijakan ekonomi kita sering kali terjebak dalam neo-liberalisme terselubung yang justru menyuburkan kartel dan oligarki. Jika Prabowo benar-benar ingin menerapkan Marhaenisme, maka reformasi agraria harus dijalankan tanpa kompromi. Petani tidak boleh lagi menjadi objek penggusuran atas nama proyek strategis nasional, dan buruh harus mendapatkan upah yang layak, bukan sekadar menjadi pemanis angka pertumbuhan ekonomi makro.

Di sisi lain, respons PDIP melalui 'Indonesianomics' yang digaungkan Hasto Kristiyanto adalah upaya defensif sekaligus ofensif untuk menjaga orisinalitas ajaran Bung Karno agar tidak 'dibajak' demi kepentingan legitimasi kekuasaan baru. PDIP sadar betul bahwa jika mereka terjebak dalam romansa pujian Prabowo, mereka akan kehilangan taji sebagai kekuatan penyeimbang (checks and balances). Demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang waras dan kritis, bukan koalisi gemuk yang kooperatif demi bagi-bagi kursi kekuasaan.

Pada akhirnya, rakyat Indonesia sudah terlalu kenyang dengan perdebatan istilah, mulai dari Ekonomi Pancasila, Marhaenisme, hingga Indonesianomics. Yang dibutuhkan hari ini bukanlah perdebatan semantik di ruang sidang paripurna, melainkan bagaimana harga bahan pokok stabil, lapangan kerja berkualitas tercipta, dan kedaulatan pangan bukan sekadar menjadi proyek lumbung pangan (food estate) yang gagal di tengah jalan. Kita akan terus mengawal apakah 'kemesraan' retorika ini akan berujung pada kesejahteraan rakyat atau sekadar bagi-bagi konsesi politik di balik layar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa yang dimaksud dengan konsep 'Indonesianomics' yang didorong oleh PDIP?
A: Indonesianomics adalah konsep pembangunan ekonomi nasional yang berakar pada Pancasila, UUD 1945, dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, dengan fokus utama pada kekuatan produksi rakyat dan penolakan terhadap dominasi oligarki.

Q: Mengapa Presiden Prabowo menyebut kebijakan ekonominya sebagai Marhaenisme?
A: Prabowo menyebut konsep ekonominya (Prabowonomics) mengadopsi semangat Marhaenisme Bung Karno untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil sekaligus sebagai gestur politik untuk merangkul dan mengapresiasi PDIP.

Q: Apa syarat yang diajukan PDIP agar klaim Marhaenisme Prabowo dianggap konkret?
A: PDIP melalui Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa indikator utama Marhaenisme adalah penguatan alat produksi rakyat secara nyata, seperti kedaulatan petani atas tanah dan akses terhadap mekanisasi pertanian modern.