Kenaikan Harga Beras Memicu Seruan Intervensi Darurat dari Kemendagri: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Ringkasan Singkat

• Sekjen Tomsi Tohir menuntut TPID dan pemerintah daerah turun ke lapangan untuk cegah lonjakan harga beras.
• Kenaikan harga beras mencapai 13% di Bone Bolango dan hampir 10% di Pohuwato, mengancam stabilitas inflasi nasional.
• Dengan stok nasional hampir 5,7 juta ton, Kemendagri menilai intervensi pasar harus dilakukan sebelum harga melambung lebih tinggi.

Jakarta, 18 Agustus 2026 – Pada rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digabungkan dengan evaluasi program 3 Juta Rumah, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan bahwa kenaikan harga beras tidak dapat dibiarkan menggerogoti daya beli rakyat.

“Beras adalah komoditas utama yang memengaruhi inflasi. Sedikit saja kenaikan harga beras akan langsung terasa pada indeks harga konsumen, berbeda dengan cabai yang konsumsi tidak merata,” ujar Tomsi. Ia menyoroti lonjakan harga di Kabupaten Bone Bolango (≈13 %) dan Kabupaten Pohuwato (≈10 %).

Tomsi menuntut Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama pemerintah daerah untuk segera turun ke lapangan, memverifikasi kondisi pasar, ketersediaan pasokan, serta mengidentifikasi faktor pemicu. Untuk Bone Bolango, ia memerintahkan Perum Bulog berkoordinasi dengan otoritas setempat guna melaksanakan operasi pasar secara cepat.

“Tidak boleh ada ruang bagi harga beras naik, apalagi dengan stok nasional yang melimpah,” tegas Tomsi. Ia memperingatkan agar daerah tidak menunggu harga melambung sebelum melakukan intervensi. “Jangan menunggu harga naik dulu baru bertindak. Intervensi harus dimulai sejak ada indikasi kenaikan,” pungkasnya.

Selain dua kabupaten tersebut, Tomsi menginstruksikan semua daerah yang mencatat kenaikan harga beras untuk melakukan pengecekan pasar secara langsung. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara TPID, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam memantau dinamika harga pangan.

Data BPS menunjukkan bahwa inflasi beras pada September 2023 mencapai 5,61 % dan pada Februari 2024 sebesar 5,32 %, dipicu oleh musim kering dan curah hujan yang rendah. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, melaporkan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras dari 106 menjadi 120 dalam seminggu terakhir.

Analisis Pakar

Secara struktural, pernyataan Tomsi Tohir mengungkapkan dilema kebijakan yang sudah lama menggelayuti sektor pangan Indonesia: stok melimpah di tingkat nasional tidak otomatis menjamin stabilitas harga di tingkat daerah. Kegagalan distribusi, logistik, serta koordinasi antarlembaga menjadi faktor penghambat yang lebih krusial daripada sekadar kuantitas beras.

Operasi pasar yang diminta kepada Bulog memang dapat menurunkan harga jangka pendek, namun tanpa perbaikan rantai pasok yang berkelanjutan, efeknya bersifat sementara. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan infrastruktur transportasi, mengurangi birokrasi perizinan pasar, dan memastikan transparansi data harga. Tanpa itu, intervensi akan menjadi “obat sementara” yang menambah beban fiskal negara.

Selanjutnya, peran TPID perlu dipertajam. Hingga kini, TPID masih beroperasi sebagai unit reaktif yang menunggu data inflasi terakumulasi. Pendekatan proaktif—misalnya dengan sistem peringatan dini berbasis big data—dapat mengidentifikasi pola kenaikan harga sebelum mencapai ambang kritis. Integrasi data real‑time dari pasar tradisional, e‑commerce, dan sensor cuaca akan memperkaya basis keputusan.

Akhirnya, kebijakan harga beras tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pertanian. Jika produksi beras nasional memang mencapai rekor 5,7 juta ton, maka pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa sebagian besar produksi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu dan mengapa distribusinya tidak merata. Reformasi agraria, insentif bagi petani kecil, serta diversifikasi varietas tahan iklim harus menjadi agenda paralel, bukan sekadar “menyimpan stok”.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu operasi pasar yang diminta oleh Kemendagri?
  A: Operasi pasar adalah intervensi pemerintah yang menurunkan harga beras dengan menambah pasokan ke pasar melalui Bulog atau lembaga lain, biasanya bersifat sementara.
• Q: Mengapa harga beras naik meski stok nasional melimpah?
  A: Kenaikan harga dapat disebabkan oleh gangguan distribusi, logistik, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta faktor cuaca yang memengaruhi produksi lokal.
• Q: Apa peran TPID dalam mengendalikan inflasi pangan?
  A: TPID bertugas memantau harga pangan di tingkat daerah, mengidentifikasi tren kenaikan, dan mengkoordinasikan langkah intervensi bersama pemerintah daerah, Bulog, dan BPS.