Data BPS Jadi 'Senjata' Tito Karnavian Tekan Backlog Perumahan, APBD Diminta Bergerak

Ringkasan Singkat

• Mendagri Tito Karnavian mendorong pemanfaatan data BPS untuk menyusun kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran demi mengatasi backlog perumahan.
• Angka backlog perumahan nasional diklaim menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi kepemilikan maupun kelayakan huni.
• Pemerintah pusat dan daerah diminta memperkuat sinergi serta melibatkan swasta untuk mempercepat program pembangunan rumah.

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, tak main-main soal penanganan defisit hunian di Tanah Air. Dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta, Kamis (13/8), Tito secara tegas mendorong seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk menjadikan data statistik sebagai kompas utama dalam pengambilan keputusan.

Menurut Tito, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan peta jalan yang krusial untuk mengatasi backlog perumahan. Istilah ini merujuk pada kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan rumah layak dengan ketersediaan unit yang ada, yang terbagi menjadi backlog kepemilikan dan backlog kelayakan huni.

"Saya jujur merasa senang karena ada angka yang cukup bagus, yang terukur secara kuantitatif. Backlog masyarakat yang tidak punya rumah itu berkurang dibanding sebelumnya," ujar Tito, mengungkapkan kepuasannya atas tren positif tersebut. Ia menilai penurunan angka ini merupakan bukti konkret bahwa program perumahan yang digulirkan pemerintah selama ini mulai membuahkan hasil.

Lebih jauh, Tito menekankan bahwa perhatian Presiden terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangatlah besar. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendukung penuh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kendali Maruarar Sirait. Dukungan ini manifestasi dalam kebijakan relaksasi, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

Salah satu sorotan penting dari pernyataan Tito adalah mengenai peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mencatat adanya peningkatan kontribusi APBD untuk sektor perumahan, sebuah capaian yang menurutnya tak lepas dari keaktifan Menteri PKP yang turun langsung ke lapangan untuk memacu para kepala daerah. "Kami harapkan ini bisa mendukung program perumahan ini. Dan kami lihat tadi dari APBD, sumbangsihnya juga meningkat di bidang perumahan," imbuhnya.

Tito juga tak memungkiri bahwa sektor swasta memiliki peran yang tak tergantikan dalam ekosistem perumahan. Keterlibatan swasta dipandang sebagai kunci untuk mempercepat penyediaan hunian secara masif. Ia pun mengimbau para kepala daerah untuk cerdas memanfaatkan data BPS, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah hunian, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menekan angka kemiskinan di wilayahnya masing-masing.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis yang telah lama mengawasi roda perputaran birokrasi di Indonesia, saya melihat pernyataan Mendagri Tito Karnavian ini sebagai langkah yang tepat, namun masih menyisakan pekerjaan rumah yang berat. Menggantungkan kebijakan pada data adalah standar scientific governance yang seharusnya sudah diterapkan sejak lama. Namun, kita harus berhati-hati jangan sampai euforia atas penurunan angka backlog membuat kita lengah.

Pertama, soal validitas data. BPS memang lembaga yang kredibel, namun seringkali ada kesenjangan antara data statistik dengan realitas di lapangan. Apakah penurunan backlog tersebut disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan rumah, atau justru karena perubahan definisi dan metodologi survei? Kita harus mengawal ini agar tidak menjadi 'pemanis' laporan semata. Selain itu, desentralisasi penganggaran melalui APBD adalah senjata dua mata. Saya mencatat, banyak kepala daerah yang masih enggan mengalokasikan anggaran signifikan untuk perumahan MBR karena return on investment-nya tidak terlihat secara fisik dalam jangka pendek dibangunkan jalan atau taman kota. Tekanan politik dari Kemendagri, seperti yang disiratkan Tito, adalah satu-satunya cara agar para kepala daerah 'turun gunung' dan serius menyentuh sektor ini.

Kedua, mengenai keterlibatan swasta. Ini adalah kunci utama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Namun, ajakan 'melibatkan swasta' akan sia-sia jika insentifnya tidak menarik. Pengembang butuh kepastian regulasi dan margin yang wajar. Jangan sampai swasta hanya dijadikan 'tumbal' ketika pasar sedang lesu, tapi dibatasi geraknya ketika pasar sedang panas. Ekosistem yang dimaksud Tito harus berupa sinergi win-win solution, bukan sekadar membagi beban.

Terakhir, menautkan perumahan dengan penilaian kinerja kepala daerah adalah strategi brilian. Jika hunian layak menjadi indikator yang mempengaruhi penilaian kinerja, saya yakin para bupati dan walikota akan berlomba-lomba memperbaiki kawasan kumuh. Namun, sekali lagi, pengawasan harus ketat. Jangan sampai program bedah rumah hanya menjadi proyek ecek-ecek menjelang pemilu untuk mencari suara. Kita tunggu bukti nyata, bukan sekadar retorika di panggung seremonial.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa yang dimaksud dengan backlog perumahan?
A: Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan atau yang layak huni dengan ketersediaan rumah yang ada. Ini mencakup mereka yang belum memiliki rumah dan mereka yang memiliki rumah tapi dalam kondisi tidak layak huni.

Q: Mengapa data BPS dianggap penting dalam penanganan perumahan?
A: Data BPS memberikan gambaran kuantitatif yang akurat mengenai kondisi hunian masyarakat. Data ini berfungsi sebagai dasar untuk menyusun kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan menentukan target penanganan agar program pemerintah tepat sasaran.

Q: Apa saja program pemerintah untuk mendukung MBR dalam sektor perumahan?
A: Pemerintah memiliki berbagai skema, termasuk pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR, perluasan definisi MBR agar cakupan bantuan lebih luas, program tiga juta rumah, serta program bedah rumah untuk hunian yang tidak layak.