Tarif Depo Kontainer Kosong Picu Kerugian Rp4,8 Triliun, Menteri Keuangan Panggil Kemenhub Segera

Ringkasan Singkat

• Pengusaha depo kontainer mengeluhkan selisih tarif lift‑on/lift‑off yang dapat menelan biaya tambahan hingga Rp4,8 triliun per tahun.
• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengkonfrontasi Kementerian Perhubungan untuk mengusut perbedaan tarif tersebut.
• Jika tidak ditangani, praktik tarif tidak terkendali dapat menghambat kompetitivitas logistik Indonesia dan menurunkan margin operasional pelabuhan.

Dalam sidang Debottlenecking yang digelar di Juanda, Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendengar langsung keluhan dari Ketua Umum Depelindo, Toto Dirgantoro. Menurut asosiasi, perbedaan tarif layanan lift‑on (LO) dan lift‑off (LF) antara pelabuhan dan depo kosong dapat menimbulkan selisih biaya hingga Rp4,8 triliun dengan asumsi volume 12 juta kontainer per tahun.

"Biaya lift‑on di depo kosong jauh di atas tarif pelabuhan yang berlaku, sementara tarif lift‑off di pelabuhan full kontainer juga tidak sebanding," ujar Toto. Ia menambahkan bahwa ada dugaan refund sebesar Rp200.000 per kontainer yang dialokasikan kepada perusahaan pelayaran asing yang juga mengoperasikan depo empty, menambah beban biaya bagi operator lokal.

Purbaya langsung mencoba menghubungi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, namun sambungan tidak terjawab. Akibatnya, Menteri Keuangan meminta Kementerian Perhubungan melakukan investigasi menyeluruh, sekaligus menghapus ketentuan yang memberi hak kepada pelayaran asing untuk mendirikan depo empty di Indonesia.

Menjelang akhir sidang, Purbaya menegaskan akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dalam dua minggu ke depan, dengan agenda mengundang Menteri Perhubungan secara langsung untuk memutuskan langkah kebijakan yang diperlukan.

Analisis Pakar

Masalah tarif depo kosong bukan sekadar isu administratif; ia mencerminkan kegagalan koordinasi regulasi antara kementerian keuangan dan kementerian perhubungan. Ketidaksesuaian tarif LO/LF mengakibatkan beban biaya tak terduga bagi operator logistik, yang pada gilirannya menurunkan daya saing Indonesia di rantai pasok global. Bila selisih Rp4,8 triliun tidak diatasi, profitabilitas pelabuhan dapat tergerus, memaksa operator mencari alternatif luar negeri yang lebih murah.

Dari perspektif makroekonomi, biaya logistik yang tinggi berpotensi menekan inflasi impor, khususnya barang konsumsi dan bahan baku industri. Pemerintah harus menimbang antara melindungi pendapatan negara melalui tarif tinggi dan menjaga kelancaran arus barang. Solusi jangka pendek meliputi penyesuaian tarif secara transparan dan peninjauan kembali kebijakan refund yang menguntungkan pihak asing.

Strategi jangka panjang meliputi digitalisasi sistem tarif, integrasi data antara pelabuhan dan depo, serta penguatan regulasi yang menutup celah bagi praktik tarif tidak kompetitif. Dengan mengadopsi model tarif berbasis volume dan waktu, Indonesia dapat menciptakan insentif bagi operator lokal untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan pendapatan negara.

Terakhir, koordinasi lintas kementerian harus dipercepat. Penunjukan satu tim lintas sektoral yang memiliki wewenang eksekutif dapat mempercepat penyelesaian isu ini, menghindari penundaan yang dapat menambah beban biaya bagi industri logistik nasional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa tarif lift‑on di depo kosong lebih tinggi daripada tarif pelabuhan?
  A: Karena regulasi tarif yang berbeda antara layanan depo dan pelabuhan, serta kurangnya sinkronisasi kebijakan antar kementerian.
• Q: Berapa besar potensi kerugian yang dihadapi industri depo kontainer?
  A: Diperkirakan mencapai Rp4,8 triliun per tahun jika volume 12 juta kontainer dipertahankan.
• Q: Apa langkah konkret yang akan diambil pemerintah?
  A: Menteri Keuangan akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan investigasi, meninjau kembali kebijakan refund, dan menghapus ketentuan yang memberi hak kepada pelayaran asing untuk mengoperasikan depo empty.