Gubernur DKI Janjikan Pembongkaran JPO 'Love‑Hate' di Rasuna Said, Target Oktober 2026
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Ringkasan Singkat
- Gubernur Pramono Anung targetkan pembongkaran JPO "Love‑Hate Relationship" di Jalan HR Rasuna Said paling lambat Oktober 2026.
- JPO lama akan digantikan oleh JPO integrasi yang terhubung ke LRT Rasuna Said dan halte Transjakarta.
- Pembongkaran diperkirakan selesai dalam dua‑tiga minggu setelah proses administrasi aset selesai.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang sempat viral dengan julukan "Love‑Hate Relationship" di Jalan HR Rasuna Said akan selesai paling lambat September atau Oktober 2026. Keputusan itu diambil setelah gubernur meninjau langsung dua struktur JPO yang berdekatan pada 9 Agustus.
Menurut pernyataan tertulisnya, proses pembongkaran akan diatur agar tidak mengganggu arus lalu lintas utama. Gubernur menegaskan bahwa JPO integrasi, yang terhubung langsung ke LRT Rasuna Said dan halte Transjakarta, akan menjadi satu‑satunya jalur penyeberangan setelah JPO lama dirobohkan.
Perbedaan utama antara kedua jembatan terletak pada fasilitas aksesibilitas. JPO integrasi dilengkapi lift dan guiding block, menjadikannya lebih ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia. Sebaliknya, JPO lama tidak memiliki fasilitas tersebut dan memiliki selisih ketinggian lantai sekitar 75 cm, yang dianggap mengurangi kenyamanan pengguna.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, menambahkan bahwa pembongkaran akan dimulai setelah proses administrasi aset bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah selesai dan tahapan pelelangan dilalui. "Jika semua persyaratan terpenuhi, proses fisik pembongkaran dapat selesai dalam dua hingga tiga minggu," ujarnya.
Analisis Pakar
Keputusan untuk menyingkirkan JPO lama dan memusatkan penyeberangan pada JPO integrasi mencerminkan perubahan paradigma kebijakan transportasi perkotaan yang lebih inklusif. Selama ini, banyak infrastruktur publik di Jakarta masih mengabaikan standar universal design, sehingga penyandang disabilitas harus berjuang melawan hambatan fisik. Dengan menutup JPO yang tidak ramah disabilitas, pemerintah DKI secara tidak langsung mengakui kegagalan sebelumnya dan berupaya memperbaikinya.
Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan tentang proses perencanaan awal. Mengapa dua JPO dengan fungsi identik dibangun secara paralel, satu oleh pemerintah daerah dan satu lagi oleh LRT serta KAI? Kegagalan koordinasi antar‑instansi ini menimbulkan pemborosan dana publik dan ruang kota yang berharga. Seharusnya, sebelum pembangunan, dilakukan kajian kebutuhan yang komprehensif serta sinkronisasi antar‑pemangku kepentingan.
Selisih ketinggian 75 cm yang disebutkan menjadi alasan utama pembongkaran JPO lama, namun hal ini mengindikasikan kurangnya standar teknis yang konsisten. Jika standar aksesibilitas memang diutamakan, maka semua proyek baru harus mematuhi pedoman yang sama, bukan mengandalkan solusi ad‑hoc yang kemudian harus diubah lagi.
Terlepas dari tantangan administratif, keberhasilan pembongkaran dan optimalisasi JPO integrasi akan sangat bergantung pada pemeliharaan fasilitas seperti lift dan guiding block. Tanpa pemeliharaan yang berkelanjutan, fasilitas tersebut dapat menjadi beban baru bagi pengguna. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan mekanisme monitoring dan perawatan yang transparan, serta melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam evaluasi berkala.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
- Q: Kapan tepatnya JPO lama akan dibongkar?
A: Pembongkaran diperkirakan selesai dalam dua hingga tiga minggu setelah proses administrasi aset dan pelelangan selesai, dengan target akhir pada September‑Oktober 2026. - Q: Apakah JPO integrasi sudah siap digunakan oleh publik?
A: Ya, JPO integrasi sudah dilengkapi lift dan guiding block, namun pemerintah harus memastikan semua fasilitas berfungsi optimal sebelum penyeberangan massal. - Q: Mengapa tidak menghubungkan kedua JPO menjadi satu struktur?
A: Perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 cm membuat sambungan tidak ramah disabilitas dan berpotensi menurunkan kenyamanan pengguna.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Ibu Lansia Dituduh Senggol Mobil Sebelum Tewaskan Pemotor di Kembangan, Polisi Ungkap Kronologi

Sudin Perpustakaan Jakut Luncurkan Book Camp 2026: 85 Duta Literasi Targetkan Ekosistem Kebiasaan Baca Berkelanjutan

BPS: Penumpang LRT Jakarta Melonjak 66 Persen Sepanjang September 2026, Transjakarta Tembus 39 Juta Orang
