Gus Ipul Desak Kolaborasi: Sekolah Rakyat Siap Ganda Gedung, Tapi Apa Tantangannya?

Ringkasan Singkat

• Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat menjadi urusan semua unit kerja Kementerian Sosial.
• Target pemerintah: tambah 100 gedung, total 250, untuk menampung sekitar 140.000 siswa pada 2027.
• Program harus terintegrasi dengan perlindungan sosial keluarga, berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat internal Kementerian Sosial yang digelar di kantor pusat pada Selasa, 4 Agustus 2026, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan “bisnis semua unit kerja”. Ia menekankan bahwa anak‑anak yang masuk sekolah tersebut memerlukan rehabilitasi, pemberdayaan, serta jaminan sosial yang harus dikoordinasikan lintas unit.

Menurut Gus Ipul, keberhasilan program sangat bergantung pada kesadaran kolektif. “Kita tidak boleh bekerja sendirian. Semua unit harus bersinergi menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Sekolah Rakyat menjadi bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan, dengan data dasar yang diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap anak yang menerima pendidikan berasrama gratis akan disertai intervensi terintegrasi bagi orang tua atau keluarga, mulai dari perlindungan sosial, Program Bantuan Iuran (PBI), hingga rehabilitasi ekonomi.

Target ambisius juga diungkapkan. “Saat ini ada 100 gedung. Presiden menambah 100 lagi, sehingga pada akhir 2027 kita harapkan mencapai 250 gedung permanen yang dapat menampung sekitar 140 ribu siswa,” kata Gus Ipul. Ia memperingatkan pentingnya proses rekrutmen yang terencana serta pengadaan barang yang akurat, menolak segala bentuk manipulasi harga atau prosedur yang tidak transparan.

Selain Sekolah Rakyat, rapat tersebut juga membahas agenda 2027: digitalisasi bantuan sosial, pemutakhiran DTSEN, dan mekanisme graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hadir pula pejabat tinggi kementerian, termasuk Wakil Menteri Agus Jabo Priyono dan Direktur Jenderal terkait.

Analisis Pakar

Program Sekolah Rakyat memang menjanjikan solusi holistik bagi anak‑anak miskin, namun realisasinya menuntut koordinasi lintas sektoral yang belum terbukti efektif di Indonesia. Selama dekade terakhir, program lintas kementerian sering terhambat oleh birokrasi silo, perbedaan prioritas, dan kurangnya mekanisme akuntabilitas yang jelas. Tanpa kerangka kerja yang terukur, “bisnis semua unit kerja” berisiko menjadi jargon kosong yang menutupi kegagalan implementasi. garis kemiskinan menambah tekanan pada kebijakan ini.

Target penambahan 150 gedung dalam dua tahun menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas fiskal dan logistik. Pengadaan gedung secara cepat dapat menurunkan standar konstruksi, meningkatkan risiko korupsi, dan menambah beban utang daerah. Pernyataan Gus Ipul tentang “harga yang tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan” harus diikuti dengan audit independen dan transparansi publik, bukan sekadar peringatan retoris. Hal ini menuntut integritas kepala daerah yang kuat.

Integrasi dengan DTSEN adalah langkah maju, namun data sosial‑ekonomi di Indonesia masih terfragmentasi. Tanpa validasi data yang kuat, penentuan penerima manfaat dapat melenceng, menimbulkan ketimpangan baru. Pemerintah perlu menginvestasikan sistem verifikasi berbasis teknologi, melibatkan lembaga statistik independen, serta membuka akses data bagi pengawas sipil.

Terakhir, politisasi program melalui arahan Presiden Prabowo Subianto menambah lapisan risiko. Ketika program menjadi agenda politik, evaluasi objektif dapat terdistorsi demi pencapaian target simbolik. Pengawasan legislatif dan lembaga audit harus diberi mandat kuat untuk menilai kinerja, bukan sekadar menandatangani laporan akhir.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu program Sekolah Rakyat?
  A: Program pemerintah yang menyediakan pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak miskin, sekaligus memberikan intervensi sosial terintegrasi bagi keluarga mereka.
• Q: Berapa target gedung dan siswa yang ingin dicapai pada 2027?
  A: Targetnya adalah 250 gedung permanen yang dapat menampung sekitar 140.000 siswa.
• Q: Bagaimana program ini terhubung dengan perlindungan sosial keluarga?
  A: Setiap anak yang masuk Sekolah Rakyat akan disertai bantuan sosial, program rehabilitasi ekonomi, dan jaminan sosial bagi orang tua atau keluarga, berbasis data DTSEN.