Dasco Desak Pengusaha Bangun Ekosistem Media Sosial Sehat, Imbas Besar bagi Investasi

Ringkasan Singkat

• Sufmi Dasco Ahmad mengajak pengusaha aktif menciptakan ekosistem media sosial yang sehat.
• Ruang digital kondusif dianggap kunci stabilitas ekonomi, politik, dan iklim investasi nasional.
• Kolaborasi lintas sektor—pemerintah, DPR, dunia usaha, dan serikat pekerja—diperlukan untuk regulasi yang adaptif.

Dalam Rapat Kerja Koordinasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia yang digelar di Hotel Claro, Makassar pada Selasa (4/8/2026), Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Partai Gerindra, menegaskan pentingnya peran pengusaha dalam membangun ekosistem media sosial yang sehat.

Dasco menyoroti bahwa percepatan pertumbuhan platform digital memberikan peluang promosi dan pemasaran yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, ia memperingatkan bahaya penyebaran informasi tidak terverifikasi yang dapat menggerogoti kepercayaan publik, memicu volatilitas pasar, bahkan mengancam stabilitas bisnis bila tidak dikelola secara profesional.

“Ruang digital yang kondusif bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan fondasi bagi stabilitas ekonomi, politik, dan iklim investasi nasional,” ujar Dasco. Ia mengajak semua pemangku kepentingan—pemerintah, DPR, dunia usaha, serta serikat pekerja—untuk menyusun regulasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif, sehingga kebijakan dapat menyeimbangkan kepentingan inovasi dan perlindungan konsumen.

Analisis Pakar

Sebagai pengamat ekonomi makro, saya melihat dua dimensi utama dalam seruan Dasco. Pertama, ekosistem media sosial yang sehat berpotensi meningkatkan produktivitas sektor UMKM secara signifikan. Platform digital yang terkurasi dengan baik memungkinkan pelaku usaha kecil menembus pasar nasional bahkan global tanpa harus mengeluarkan biaya iklan yang tinggi. Ini berarti arus pendapatan baru yang dapat memperluas basis pajak dan mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional.

Kedua, regulasi yang “lebih adaptif” harus mengatasi dilema antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap hoaks. Kebijakan yang terlalu ketat dapat mengekang inovasi, sementara regulasi yang lemah membuka celah manipulasi pasar—misalnya, pump‑and‑dump melalui grup media sosial. Solusi yang realistis adalah membangun mekanisme verifikasi data berbasis AI yang melibatkan peran aktif asosiasi bisnis, bukan sekadar penegakan hukum top‑down.

Kolaborasi lintas sektor yang diusulkan Dasco memang krusial, namun implementasinya memerlukan forum permanen yang melibatkan perwakilan digital, regulator, dan akademisi. Tanpa struktur institusional yang jelas, inisiatif ini berisiko menjadi retorika semata. Pemerintah harus menyediakan insentif fiskal bagi perusahaan yang berinvestasi dalam program edukasi literasi digital bagi karyawan dan konsumen.

Akhirnya, stabilitas investasi tidak hanya bergantung pada kebijakan mikro‑level, melainkan pada persepsi risiko makro. Jika ekosistem media sosial terbukti dapat menahan gelombang disinformasi, investor asing akan melihat Indonesia sebagai pasar yang lebih terprediksi, mempercepat aliran modal masuk, dan pada gilirannya menurunkan biaya pinjaman bagi perusahaan domestik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa saja langkah konkret yang dapat diambil pengusaha untuk menciptakan ekosistem media sosial yang sehat?
  A: Mengadopsi kebijakan internal verifikasi konten, berpartisipasi dalam program edukasi digital, dan berkolaborasi dengan regulator dalam penyusunan standar etika online.
• Q: Bagaimana regulasi ketenagakerjaan dapat beradaptasi dengan dinamika media sosial?
  A: Dengan memasukkan klausul tentang tanggung jawab digital dalam kontrak kerja serta memberikan pelatihan literasi media bagi karyawan.
• Q: Apakah inisiatif ini akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia?
  A: Ya, ekosistem digital yang terkelola dengan baik meningkatkan kepercayaan investor, menurunkan risiko reputasi, dan mempercepat aliran modal asing.