Sekolah Rakyat Gelombang II Diluncurkan di 65 Titik: Apa Artinya Bagi 4 Juta Anak Tak Sekolah?

Ringkasan Singkat

• 65 Sekolah Rakyat resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) gelombang II, dipimpin Saifullah Yusuf secara virtual dari Jakarta.
• Program ini menargetkan lebih dari empat juta anak Indonesia yang belum bersekolah, selaras dengan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.
• Penekanan pada kesiapan sarana, keamanan, dan pengawasan ketat untuk mencegah perundungan, kekerasan, serta intoleransi di lingkungan sekolah.

Jakarta, 31 Juli 2026 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membuka secara virtual MPLS gelombang kedua di 65 Sekolah Rakyat. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono hadir langsung di Wonosobo, Jawa Tengah, untuk memeriahkan pembukaan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1.

Gus Ipul memuji dukungan gubernur, bupati, dan wali kota yang telah menyediakan lahan, tenaga kesehatan, serta guru tamu. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud komitmen pemerintah pusat‑daerah dalam menembus “zona gelap” pendidikan, khususnya anak‑anak miskin dan miskin ekstrem yang selama ini terpinggirkan.

Data resmi Kementerian Pendidikan menunjukkan lebih dari empat juta anak usia sekolah tidak bersekolah. “Mereka adalah sasaran utama program ini,” kata Gus Ipul. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan MPLS dalam empat gelombang merupakan langkah “berhati‑hati” untuk memastikan setiap sekolah siap secara fungsional, aman, dan memiliki utilitas dasar (air bersih, listrik, sanitasi) sebelum menerima peserta didik.

Menurutnya, standar ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 12/2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman. Ia memperingatkan kepala sekolah dan tenaga pendidik agar MPLS tidak menjadi arena perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi. “Tidak ada satu pun anak yang boleh pulang dengan luka,” tegasnya.

Selain kurikulum akademik, program ini menambahkan pendampingan taruna TNI dan Polri untuk menanamkan disiplin, kerapian, dan keterampilan asrama. “Mereka berperan sebagai kakak yang mencontohkan kebiasaan baik sejak hari pertama,” ujar Gus Ipul.

Orang tua pun diminta “mengikhlaskan” anaknya, sambil tetap diberi kebebasan menjenguk kapan saja. “Ini bukan perpisahan, melainkan ikhtiar bersama untuk masa depan yang lebih baik,” kata Menteri.

Gus Ipul menutup pidatonya dengan mengapresiasi pendamping sosial yang telah menembus pelosok untuk mengidentifikasi keluarga miskin‑ekstrem. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak dapat berjalan tanpa sinergi pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat.

Wamensos Agus Jabo melaporkan suasana meriah di Wonosobo, dengan kehadiran orang tua, bupati, serta unsur Forkopimda. “Anak‑anak dan orang tua tampak bahagia,” pungkasnya.

Analisis Pakar

Di balik retorika “gotong‑royong” dan “kesempatan kedua” bagi jutaan anak tak bersekolah, terdapat pertanyaan mendasar tentang kapasitas operasional Kementerian Sosial. Program Sekolah Rakyat mengandalkan infrastruktur yang masih terbatas di daerah terpencil; banyak wilayah belum memiliki listrik stabil atau akses air bersih yang memadai. Tanpa penyelesaian infrastruktur ini, janji “kesiapan fungsional” dapat berubah menjadi slogan kosong.

Selanjutnya, peran taruna TNI dan Polri dalam lingkungan pendidikan menimbulkan kekhawatiran tentang militarisasi ruang belajar. Meskipun disiplin penting, kehadiran aparat keamanan harus diimbangi dengan pelatihan pedagogis agar tidak menimbulkan atmosfer otoriter yang berlawanan dengan prinsip “rumah kedua” yang aman dan inklusif.

Pengawasan terhadap tiga dosa besar pendidikan—perundungan, kekerasan, dan intoleransi—memang krusial, namun realisasinya memerlukan mekanisme pelaporan yang transparan dan independen. Sejauh mana Kementerian Sosial akan melibatkan lembaga non‑pemerintah atau auditor eksternal untuk memverifikasi kepatuhan sekolah masih belum jelas.

Akhirnya, keberlanjutan program sangat bergantung pada alokasi anggaran jangka panjang. Jika dana hanya dialokasikan untuk fase awal (pembangunan fisik dan peluncuran MPLS), maka kualitas pembelajaran, gaji guru, serta pemeliharaan fasilitas dapat terancam. Pengawasan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan publik rutin harus menjadi standar, bukan pilihan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa banyak anak yang akan diterima dalam gelombang kedua MPLS?
  A: Sekitar 150.000 anak diperkirakan akan masuk ke 65 Sekolah Rakyat pada gelombang kedua.
• Q: Apa saja kriteria utama untuk menilai kesiapan sebuah Sekolah Rakyat?
  A: Kesiapan sarana (ruang kelas, asrama), utilitas dasar (air bersih, listrik, sanitasi), serta protokol keamanan dan perlindungan anak.
• Q: Bagaimana peran taruna TNI/Polri di dalam Sekolah Rakyat?
  A: Mereka bertugas sebagai mentor disiplin, membantu mengelola asrama, dan menanamkan kebiasaan hidup berorganisasi, tanpa menggantikan peran guru.