Wakil Menteri Pertanian Kosong: Permindo Minta Pemimpin Peternak yang Memahami Hulu-Hilir dan Bisa Stabilkan Harga Pakan

Ringkasan Singkat

• Permindo melihat kekosongan Wakil Menteri Pertanian sebagai momentum untuk memperkuat sektor peternakan nasional.
• Organisasi meminta calon yang memahami rantai nilai peternakan dari hulu hingga hilir, memiliki kemampuan manajerial dan sensitif terhadap kondisi lapangan.
• Harapan Permindo meliputi stabilisasi harga pakan, peningkatan distribusi DOC, pengendalian penyakit hewan, serta memperkuat posisi tawar peternak rakyat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) menilai kosongnya jabatan Wakil Menteri Pertanian sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk menargetkan reformasi sektoral yang lebih terarah. Menurut Ketua Umum Permindo Kusnan, sektor peternakan saat ini berhadapan dengan tekanan harga pakan yang mahal, biaya DOC yang tinggi, fluktuasi hasil ternak, dan posisi tawar yang lemah bagi peternak rakyat.

"Sektor peternakan membutuhkan perhatian yang lebih besar. Persoalan tingginya harga pakan, mahalnya DOC (day old chick), fluktuasi harga hasil ternak, hingga lemahnya posisi tawar peternak rakyat membutuhkan kebijakan yang tepat dan berbasis kondisi lapangan," ujar Kusnan dalam keterangan Senin (27/7/2026). Ia menambahkan bahwa pembangunan sektor tidak boleh hanya berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga perlu membangun tata kelola yang adil, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan keberlanjutan usaha peternak sebagai tulang punggung pangan nasional.

Permindo berharap calon Wakil Menteri memiliki rekam jejak di bidang peternakan, memahami kebijakan publik, mampu membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menjalankan tugas dengan integritas. Mereka menegaskan bahwa Indonesia memerlukan pemimpin yang bisa menjadi jembatan antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan peternak rakyat untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

Selain itu, perwakilan sektor peternakan dalam struktur kepemimpinan Kementerian Pertanian dianggap akan mempercepat penyelesaian isu strategis seperti stabilisasi harga sarana produksi (sapronak), penguatan distribusi DOC, pengendalian penyakit hewan, peningkatan produktivitas, and pengembangan hilirisasi produk peternakan.

Analisis Pakar

Sektor peternakan kontribusi signifikan terhadap PDB dan nilai tukar melalui ekspor komoditas seperti daging dan susu. Namun, volatilitas harga pakan yang tergantung pada impor jagung dan kedelai membuat biaya produksi tidak stabil, yang pada gilirannya menimbulkan tekanan inflasi pada harga konsumsi pangan.

Kekosongan Wakil Menteri Pertanian bukan hanya posisi administratif; ia berfungsi sebagai koordinasi kebijakan antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Tanpa pemimpin yang memahami dinamika rantai pasokan, upaya stabilisasi harga sapronak dan peningkatan produktivitas terasa parsial dan reaktif.

Permindo menegaskan kebutuhan akan figura dengan rekam jejak di peternakan, kemampuan kebijakan publik, dan integritas. Dari perspektif makro, hal ini mengarah pada kebutuhan akan regulator yang mampu mengintegrasikan data produksi, harga pasar, dan risiko biokeamanan ke dalam satu sistem early warning. Selain itu, kemampuan bernegosiasi dengan pemasok pakan impor dan negosiasi perdagangan bilateral dapat menekan tekanan devisa.

Namun, risiko politik patornya masih tinggi jika penetapan posisi didasarkan pada koneksi lebih daripada kompetensi. Untuk menghindari hal ini, mekanisme seleksi transparan—misalnya melalui panel independen yang terdiri dari akademisi, asosiasi peternak, dan lembaga standar nasional—harus diterapkan. Hanya dengan dasar meritokratis, Wakil Menteri dapat benar‑benar menjadi jembatan yang memperkuat ketahanan pangan tanpa menimbulkan distorsi pasar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Permindo menekankan pentingnya penguasaan rantai nilai peternakan dari hulu hingga hilir?
  A: Karena masalah seperti harga pakan, distribusi DOC, dan penyakit hewan terkait secara langsung dengan setiap tahap rantai nilai; pemahaman holis memungkinkan kebijakan yang lebih efektif dan terkoordinasi.
• Q: Apa saja isu strategis yang diharapkan dapat diselesaikan dengan adanya wakil minister yang kompeten?
  A: Stabilisasi harga sapronak, peningkatan distribusi DOC, pengendalian penyakit hewan, peningkatan produktivitas ternak, serta pengembangan hilirisasi produk peternakan.
• Q: Bagaimana mekanisme seleksi transparan dapat mengurangi risiko patok dalam pengisian jabatan Wakil Menteri?
  A: Melibatkan panel independen dari akademisi, asosiasi peternak, dan lembaga standar nasional memastikan bahwa kriteria kompetensi, integritas, dan track record menjadi dasar penentuan, bukan koneksi politik.