Badai di Den Haag: Jaksa ICC Karim Khan Dicopot di Tengah Pusaran Kasus Netanyahu dan Tuduhan Asusila

Ringkasan Singkat

• Jaksa ICC Karim Khan resmi dicopot dari jabatannya menyusul pemungutan suara Majelis Negara terkait tuduhan pelanggaran seksual, meskipun penyelidikan internal PBB tidak menemukan bukti kuat.
• Pencopotan ini terjadi di tengah tekanan politik luar biasa dari Amerika Serikat dan Israel setelah Khan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu.
• Para pakar hukum menilai keputusan ini menciptakan preseden berbahaya bagi independensi lembaga peradilan internasional dari intervensi politik global.

Dunia hukum internasional diguncang oleh keputusan mengejutkan dari Den Haag. Jaksa Kepala Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Karim Khan, resmi dicopot dari jabatannya menyusul pemungutan suara yang digelar oleh Majelis Negara pihak pada Jumat (24/7). Langkah drastis ini diambil di tengah badai politik global yang sedang menerpa lembaga tersebut.

Pencopotan Khan didasarkan pada tuduhan pelanggaran seksual yang diajukan oleh seorang pelapor bernama Sarah, yang mengklaim telah menerima perlakuan tidak pantas berupa sentuhan fisik dari Khan. Meski demikian, Karim Khan secara konsisten membantah keras tuduhan tersebut. Kontroversi semakin meruncing karena keputusan pencopotan ini tetap diambil meskipun Kantor Layanan Pengawasan Internal Perserikatan Bangsa-Bangsa (OIOS) sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti kuat yang mendukung tuduhan penyimpangan tugas tersebut.

Kepala tim hukum Khan, Tayab Ali, mengecam keras proses pencopotan ini. Ia menegaskan bahwa keputusan ini memiliki implikasi yang jauh lebih besar daripada sekadar kasus individu Khan. "Kemandirian ICC sangat bergantung pada perlindungan para pejabatnya dari pemecatan melalui proses yang bersifat politis, tidak adil secara prosedural, atau tidak konsisten dengan temuan badan peradilan independen," ujar Ali sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Situasi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik yang sedang memanas. Sebelum pencopotannya, Khan berada di bawah tekanan luar biasa dari Washington dan Tel Aviv setelah ia mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Sebagai respons, pemerintahan Donald Trump bahkan sempat menjatuhkan sanksi sepihak kepada Khan dan beberapa pejabat tinggi ICC lainnya.

Pasca-pencopotan Khan, roda kepemimpinan penuntutan di ICC kini akan dijalankan secara kolektif oleh dua wakil jaksa penuntut, yaitu Nazhat Shameen Khan dan Mame Mandiaye Niang, yang harus menavigasi lembaga ini di tengah krisis kredibilitas terbesar dalam sejarahnya.

Analisis Pakar

Sebagai analis hubungan internasional, saya melihat pencopotan Karim Khan bukan sekadar masalah disipliner internal, melainkan sebuah manifestasi dari benturan keras antara hukum internasional dan realpolitik global. ICC, yang didirikan untuk menjadi benteng keadilan universal tanpa memandang kekuatan politik suatu negara, kini berada dalam posisi yang sangat rentan. Kasus ini menunjukkan bagaimana mekanisme akuntabilitas internal sebuah lembaga multilateral dapat dengan mudah dipolitisasi atau setidaknya dipersepsikan demikian oleh publik global ketika berhadapan dengan kepentingan negara-negara adidaya.

Waktu pencopotan ini sangat problematis. Mengambil keputusan eksekutif untuk memberhentikan seorang Jaksa Agung di saat ia sedang memimpin penyelidikan sensitif terhadap sekutu utama Barat—dan di bawah ancaman sanksi langsung dari Amerika Serikat—mengirimkan sinyal yang sangat keliru. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum internasional bersifat tebang pilih; tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika seorang jaksa dapat digulingkan melalui proses politik di Majelis Negara ketika penyelidikan formal PBB tidak menemukan bukti pelanggaran, maka masa depan independensi yudisial di Den Haag berada dalam bahaya besar.

Lebih jauh lagi, transisi kepemimpinan ke Nazhat Shameen Khan and Mame Mandiaye Niang akan diuji oleh sejarah. Tugas mereka bukan hanya melanjutkan penyelidikan kasus-kasus sensitif, termasuk situasi di Palestina, tetapi juga memulihkan moral internal institusi dan kepercayaan publik internasional. Ada kekhawatiran nyata bahwa pencopotan Khan akan menimbulkan efek gentar (chilling effect) bagi para jaksa dan hakim ICC di masa depan, membuat mereka ragu-raging untuk mengejar aktor-aktor negara yang memiliki pengaruh geopolitik kuat.

Pada akhirnya, krisis ini mempertegas kelemahan struktural dari arsitektur keamanan dan hukum global pasca-Perang Dunia II. Tanpa adanya perlindungan prosedural yang kokoh bagi para pejabatnya dari intervensi politik luar, lembaga seperti ICC akan selalu kesulitan untuk menegakkan keadilan yang imparsial. Kasus Karim Khan akan menjadi catatan sejarah penting tentang bagaimana hukum internasional sering kali dipaksa tunduk di bawah bayang-bayang kekuasaan hegemonik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Mengapa Jaksa ICC Karim Khan dicopot dari jabatannya?
A: Karim Khan dicopot menyusul tuduhan pelanggaran seksual yang dilaporkan oleh seorang staf, meskipun penyelidikan internal PBB (OIOS) sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti kuat yang membuktikan pelanggaran tersebut.

Q: Bagaimana kaitan pencopotan ini dengan kasus Benjamin Netanyahu?
A: Pencopotan terjadi di tengah tekanan politik dan sanksi dari AS serta Israel setelah Khan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Banyak pihak menilai pencopotan ini sarat akan motif politik.

Q: Siapa yang menggantikan posisi Karim Khan di ICC?
A: Untuk sementara waktu, kepemimpinan penuntutan ICC akan diambil alih secara bersama-sama oleh dua wakil jaksa penuntut, yaitu Nazhat Shameen Khan dan Mame Mandiaye Niang.