Rahul Gandhi Tuduh KPU India Manipulasi 130 Juta Suara, Ribuan Massa Demo di New Delhi

Ribuan warga India melakukan long march dari pusat Kota New Delhi menuju Ramlila Maidan untuk memprotes dugaan kecurangan dalam sistem pemilu negara tersebut. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh tuduhan kuat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) India, di bawah kepemimpinan Gyanesh Kumar, telah memanipulasi daftar pemilih untuk menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa. Peristiwa yang terjadi pada Minggu (1/10) ini memunculkan ketegangan tinggi, ditandai dengan pengerahan ratusan polisi bersenjata pentungan dan perisai yang bertugas menjaga ketertiban serta menutup akses stasiun kereta api di sekitar lokasi kericuhan.

Dugaan Penghapusan Nama Pemilih dan Dampak Politik

Figur oposisi terkemuka Rahul Gandhi, yang memimpin jalannya demonstrasi tersebut, membuat pernyataan tajam terkait integritas demokrasi India. Ia menuduh KPU telah menghapus 130 juta nama dari daftar pemilih resmi, sebuah langkah yang diklaim bermuatan politik untuk mengurangi suara dari umat Muslim dan kelompok minoritas lain yang tidak mendukung PM Narendra Modi. "Pencurian suara ini bukan pencurian biasa. Ini adalah pencurian setiap suara India, ini disebut pengkhianatan," ungkap Gandhi. Ia menambahkan bahwa tanpa adanya peran Gyanesh Kumar dalam manipulasi daftar pemilih, posisi Modi sebagai Perdana Menteri maupun Menteri Dalam Negeri Amit Shah mungkin tidak akan tercapai dengan mudah.

Menurut penjelasan lebih lanjut dari kubu oposisi, manipulasi ini dilakukan dengan menghapus 15 persen daftar pemilih setelah pemilihan Lok Sabha tahun 2024, yang dianggap sebagai skema sistematis untuk mencuri suara mayoritas rakyat. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Jagat Prakash Nadda membantah narasi yang dibangun oleh para demonstran. Ia menyebut acara yang terjadi di Ramlila Maidan sebagai konspirasi yang direncanakan dengan cermat untuk menjerumuskan negara ke dalam anarki, dan bukan sebagai tindakan penghormatan yang sesungguhnya terhadap nilai-nilai demokrasi.

Krisis Politik dan Gangguan Layanan Publik

Aksi protes ini ternyata juga beririsan dengan jadwal kampanye Partai Kongres Nasional India, sebuah hal yang sering terjadi di negara tersebut. Namun, pengamananan ketat yang diterapkan sejak dini menyebabkan lumpuhnya lalu lintas secara total di wilayah sekitar; puluhan bus yang mengangkut para demonstran terjebak kemacetan parah, yang memicu gesekan dengan pengguna jalan lain. Gerakan sipil yang dipelopori oleh Partai Kecoak juga menggelar aksi secara terpisah di waktu yang sama. Rangkaian demonstrasi yang nyaris berlangsung setiap hari sejak akhir September ini telah menjadi krisis politik paling serius sejak Narendra Modi pertama kali menjabat pada 2014, dengan desakan konsisten agar Ketua KPU Gyanesh Kumar segera mengundurkan diri demi menjaga kepercayaan publik.