'Trauma Pegang Uang': Nanik Siap Kawal BGN, Sudaryono: Silakan Awasi!

Ringkasan Singkat

• Kepala BGN Sudaryono menyambut positif rencana pembentukan Dewan Pengawas untuk meningkatkan tata kelola lembaga.
• Mantan Kepala BGN, Nanik S Deyang, disebut akan memimpin dewan tersebut dan menyatakan bersedia karena tidak berurusan langsung dengan anggaran.
• Sudaryono mengundang masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program, namun menegaskan kritik tidak boleh berupa tuntutan pembubaran BGN.

JAKARTA – Dinamika internal di Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan. Kepala BGN, Sudaryono, dengan tangan terbuka menyambut wacana pembentukan Dewan Pengawas. Bagi seorang ekonom seperti saya, langkah ini adalah sinyal positif menuju transparansi fiskal dalam program strategis pemerintah.

Meski mengaku belum menerima surat resmi terkait struktur baru ini, Sudaryono menegaskan bahwa kehadiran pengawas eksternal akan memperkuat akuntabilitas. "Intinya kita kerja benar. Ada Dewan Pengawas tentu saja lebih baik," ujarnya di kantornya, Rabu (22/7). Sikap ini menunjukkan komitmen manajemen untuk menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) di dalam lembaga yang menangani anggaran miliaran rupiah tersebut.

Menariknya, rencana ini mencuat usai mundurnya Nanik S Deyang. Melalui akun media sosialnya, Nanik mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memintanya tetap mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari posisi berbeda: Ketua Dewan Pengawas. Nanik, yang mundur karena alasan kesehatan, bahkan bercanda tentang 'trauma akut' memegang uang, sehingga ia lebih nyaman berada di posisi pengawas yang tidak menyentuh anggaran langsung.

Sudaryono tidak hanya menunggu Dewan Pengawas terbentuk. Ia justru mengaktifkan peran masyarakat sebagai pengawas independen. Ia memberikan ruang seluas-luasnya bagi publik untuk melaporkan ketidakberesan, mulai dari tata kelola dapur hingga distribusi. "Kalau ada dapur enggak benar misalnya, segera laporkan! Kita langsung investigasi," tegas mantan Wakil Menteri Pertanian ini. Namun, ia menarik garis tegas antara kritik konstruktif dengan upaya menggugat eksistensi lembaga.

Analisis Pakar

Dari perspektif ekonomi makro dan tata kelola keuangan publik, langkah pembentukan Dewan Pengawas di BGN adalah sebuah keniscayaan yang terlambat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program sosial semata, melainkan instrumen fiskal yang masif dengan multiplier effect terhadap sektor pertanian dan logistik. Dengan skala anggaran yang besar, risiko kebocoran (leakage) dan inefisiensi adalah ancaman nyata yang bisa menggerus nilai manfaat (net benefit) program tersebut.

Pernyataan Nanik S Deyang yang mengaku 'trauma' memegang uang sebenarnya adalah sinyal ekonomi yang sangat menarik. Ini mengindikasikan bahwa beban fidusial (fiduciary duty) dan risiko kompliansi di BGN sangat tinggi. Dengan menempatkan figur yang paham seluk-beluk program namun 'alergi' terhadap pengelolaan kas sebagai pengawas, pemerintah secara tidak langsung menciptakan firewall pemisah yang sehat antara eksekutor dan auditor internal. Ini adalah langkah cerdas untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa fokus eksekutor adalah pada operasional, sementara pengawas menjaga patokan SOP.

Selanjutnya, seruan Sudaryono kepada publik untuk menjadi 'pengawas swasta' adalah implementasi dari konsep social audit. Dalam ekonomi biaya tinggi seperti Indonesia, pengawasan birokratis seringkali mahal dan lambat. Melibatkan masyarakat sebagai mata dan telinga di lapangan adalah solusi efisien untuk mendeteksi deviasi secara dini. Namun, tantangannya adalah mekanisme verifikasi. Laporan masyarakat harus memiliki kanal resmi dan standar bukti yang jelas agar tidak menjadi ajang fitnah atau disinformasi yang bisa mengganggu stabilitas pelaksanaan program.

Terakhir, sikap tegas Sudaryono menolak kritik yang berujung pada pembubaran BGN adalah sikap yang rasional. Secara ekonomi, menghentikan program jangka panjang seperti MBG di tengah jalan hanya karena masalah operasional adalah bentuk inefisiensi terburuk (sunk cost fallacy). Solusi yang tepat bukan mematikan mesin, melainkan memperbaiki sistem rem dan kemudinya. Dewan Pengawas inilah yang diharapkan berfungsi sebagai rem dan kemudi tersebut, memastikan program ini tetap on-track tanpa melenceng dari tujuan awalnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Siapa sosok yang akan memimpin Dewan Pengawas BGN menurut kabar yang beredar?
A: Mantan Kepala BGN, Nanik S Deyang, disebut-sebut akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk memimpin dewan tersebut.

Q: Mengapa Nanik S Deyang menyatakan 'trauma' terkait posisi barunya?
A: Nanik bercanda bahwa ia bersedia menjadi pengawas karena posisi itu tidak berhubungan langsung dengan 'pegang uang' atau pengelolaan anggaran, yang sebelumnya menjadi beban psikologis baginya.

Q: Apa perbedaan antara kritik yang disambut Sudaryono dengan kritik yang ditolak?
A: Sudaryono menerima kritik terkait pelaksanaan program di lapangan untuk evaluasi, namun menolak keras kritik yang berupa tuntutan untuk menghentikan atau membubarkan program MBG dan BGN.