Mafia Tanah di DIY: Warisan Mbah Lanjar Dicuri Tanpa Izin, Keluarga Kini Dikeludukan Bank

SLEMAN, DIY – Mbah Lanjar (70), seorang lansia di Sleman, Yogyakarta, kini terancam kehilangan dua bidang tanah warisan mendiang suaminya akibat dugaan praktik mafia tanah yang menggunakan sertifikat tanpa sepengetahuan ahli waris. Kasus ini, yang telah dilaporkan ke Polda DIY, mengungkap celah sistematis dalam pengamanan hak milik serta kemungkinan manipulasi dokumen tanah yang berpotensi merugikan warga sipil.

Berdasarkan penelusuran Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dua sertifikat hak milik (SHM) milik keluarga Lanjarsari—masing-masing berlokasi di Maguwoharjo (471 m², SHM M 4481) dan Wedomartani (274 m², SHM M 11341)—tercatat telah beralih nama kepada seseorang berinisial PW tanpa izin atau persetujuan dari keluarga. Peralihan tersebut dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) pada 2010 dan 2011, padahal semula sertifikat tersebut atas nama Komaridin, mendiang suami Mbah Lanjar.

Keluarga baru menyadari adanya masalah ini pada Mei 2024, ketika menerima surat peringatan dari bank swasta yang menyebutkan kedua tanah telah dijadikan agunan. Mereka mengaku tidak pernah mengetahui atau menyetujui proses jual beli, bahkan menyebutkan bahwa PW awalnya hanya meminjamkan sertifikat untuk keperluan usaha. Namun, PW tak kunjung mengembalikan dokumen tersebut meski telah berulang kali diminta, sekaligus menghentikan pembayaran yang sebelumnya diberikan kepada keluarga.

Dugaan penipuan dan penggelapan hak milik ini kini ditangani oleh Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (PBKH UAJY), yang menilai kedua tanah tersebut dialihkan melalui perbuatan melawan hukum. Plt. Kepala Kantor Pertanahan Sleman, Dicky Zulkarnain, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan dokumen pendukung dan siap bekerjasama dengan Polda DIY untuk menyelidiki proses peralihan tersebut. Ia menekankan pentingnya pengamanan arsip dokumen agar kasus tidak semakin meluas.

Sementara itu, Polda DIY membenarkan telah menerima laporan dari keluarga pada 6 Juli 2026, dengan kasus kini dalam proses penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kepolisian akan menggali detail prosedur AJB serta verifikasi keabsahan transaksi yang diduga tidak jujur.

Analisis Pakar: Mafia Tanah sebagai Simptom Sistemik yang Mengancam Keamanan Hak Milik

Kasus Mbah Lanjar bukan sekadar kisah tragis tentang seorang lansia yang dirugikan, tetapi juga menjadi cerminan sistem yang lemah dalam melindungi hak asasi warga, terutama mereka yang rentan seperti kelompok lansia dan keluarga miskin. Dugaan mafia tanah yang menggunakan sertifikat tanpa izin adalah bentuk kejahatan yang semakin merebak di Indonesia, terutama di wilayah dengan nilai properti yang tinggi seperti Yogyakarta. Fakta bahwa PW bisa dengan mudah mengakses dokumen tanah dan mengubah nama pemilik tanpa verifikasi ketat oleh BPN menunjukkan adanya praktik collusion antara pihak internal dan eksternal. Ini bukan hanya masalah kejahatan individu, tetapi juga kegagalan sistem pengawasan yang membiarkan celah bagi para penipu.

Proses peralihan nama tanah melalui AJB yang tidak melibatkan ahli waris jelas melanggar prinsip legalitas. Di baliknya, ada pertanyaan besar: mengapa BPN Sleman tidak menerapkan prosedur verifikasi identitas dan persetujuan tertulis secara digital? Mengapa tidak ada sistem notifikasi otomatis kepada pemilik asal ketika terjadi perubahan nama? Jika sistem ini masih bersifat manual dan rentan manipulasi, maka ancaman mafia tanah akan terus menjadi mimpi buruk bagi masyarakat. Solusi yang diperlukan bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga reformasi struktural pada sistem pertanahan, termasuk pembuatan database terpusat yang tidak bisa diakses sembarangan. RUU Perampasan Aset Masih Goyah justru menjadi bukti nyata bahwa regulasi aset di Indonesia masih rentan terhadap manipulasi.

Selain itu, kasus ini juga mengungkap pola eksploitasi terhadap keluarga miskin yang dihubungkan dengan praktik loan shark atau pinjaman online. PW awalnya hanya meminjamkan sertifikat untuk keperluan usaha, tetapi kemudian menggunakannya untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Ini adalah bentuk predatory lending yang memanfaatkan kepercayaan dan keterbatasan hukum. Bank swasta yang menjadi pihak ketiga dalam kasus ini juga perlu diperiksa: apakah mereka melakukan due diligence yang memadai terhadap dokumen agunan? Jika tidak, ini akan memperparah ketidakadilan bagi korban. Dolar Mengguncang! Rekening Valas RI Naik 58% menunjukkan betapa kompleksnya isu keuangan yang berkontribusi pada eksploitasi terhadap warga biasa.

Dari sisi sosial, kasus Mbah Lanjar mengingatkan kita akan pentingnya literasi hukum di kalangan masyarakat. Banyak orang tidak menyadari bahwa dokumen tanah adalah aset yang sangat sensitif dan tidak boleh dipinjamkan sembarangan. Pemerintah perlu memperkuat program edukasi tentang hak milik serta memberdayakan lembaga seperti PBKH UAJY untuk memberikan bantuan hukum secara proaktif. Tanpa tindakan kolektif, kasus serupa akan terus berulang, dan warisan generasi akan lenyap karena praktik kejahatan yang tak terdeteksi.