Skandal Tambang Ilegal: Kejagung Ungkap Kerugian Rp17,7 Triliun, Samin Tan Jadi Sorotan!

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan besaran kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi pengelolaan tambang ilegal di wilayah Kalimantan Tengah selama periode 2016-2025. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, kerugian negara mencapai Rp17,7 triliun, hasil perhitungan tim penyidik bersama auditor dan lembaga terkait.

"Kasus ini telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp17,7 triliun," ujar Anang kepada wartawan pada Kamis (16/7). Ia menambahkan bahwa penyidikan masih berlangsung, dengan fokus pada pengumpulan keterangan saksi dan pencarian bukti tambahan untuk melengkapi berkas perkara terhadap tersangka yang telah ditetapkan.

Samin Tan, sebagai beneficial owner atau penerima manfaat PT AKT, diduga tetap aktif menambang dan menjual batubara secara ilegal selama 2017-2025, melanggar hukum. Meskipun aktivitas tambang PT AKT telah dicabut melalui Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017, praktik ilegal tersebut terus berlanjut karena dugaan kolusi dengan oknum penyelenggara negara.

Kejagung menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Handry Sulfian (HS), mantan Kepala KSOP Rangga Ilung; Bagus Jaya Wardhana (BJW), Direktur PT AKT; Helmi Zaidan Mauludin (HZM), General Manager PT OOWL Indonesia; dan MJE, pemilik PT Cordelia Bara Utama. Kasus ini menyoroti kompleksitas jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pihak, dari kalangan pengusaha hingga aparat penegak hukum.

Analisis Pakar: Korupsi Tambang Ilegal sebagai Wajah Kegelapan Sistemik

Kasus Samin Tan bukan sekadar skandal korupsi individual, melainkan cerminan sistemik yang rusak dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kerugian negara sebesar Rp17,7 triliun dalam kurun waktu kurang dari satu dekade menunjukkan betapa lemahnya pengawasan pemerintah atas sektor tambang, terutama di daerah-daerah yang dianggap 'strategis' seperti Kalimantan. Fakta bahwa aktivitas ilegal terus berlanjut meski sudah ada keputusan resmi pencabutan izin, mengisyaratkan adanya jaringan kekuasaan yang melibatkan elemen politik, birokrasi, dan pengusaha. Ini bukan hal yang baru; kasus serupa seperti Freeport di Papua atau tambang emas ilegal di Sulawesi pernah menjadi sorotan publik, namun belum ada langkah konkret yang mampu memutus siklus korupsi ini.

Keberlanjutan praktik ilegal selama delapan tahun juga mengindikasikan kegagalan sistem peradilan pidana dalam menindak mereka yang berada di posisi strategis. Samin Tan sebagai beneficial owner tentu bukan sekadar figur simbolis; ia adalah bagian dari ekosistem korporasi yang memanfaatkan celah hukum untuk mengoptimalkan keuntungan. Di sinilah peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih proaktif, bukan hanya sebagai alat reaktif. Namun, dengan status KPK yang kini terpinggirkan oleh perubahan undang-undang, kemungkinan penegakan hukum semakin terdesak.

Dari sisi ekonomi, kerugian Rp17,7 triliun bukan angka yang bisa diabaikan. Jika dikonversi, angka tersebut setara dengan hampir 10% dari total APBN 2023. Uang yang seharusnya mengalir ke negara bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru dihilangkan oleh praktik korupsi yang sistematis. Hal ini semakin parah ketika tambang ilegal juga menjadi penyebab degradasi lingkungan, seperti pencemaran sungai dan hutan yang gundul akibat penambangan terbuka. Komunitas lokal di Kalimantan Tengah yang seharusnya mendapat manfaat dari tambang, justru menjadi korban utama dari dampak negatifnya.

Langkah selanjutnya harus lebih ambisius. Pemerintah perlu mempertegas transparansi dalam pemberian izin tambang, termasuk dengan menerapkan sistem blockchain untuk pencatatan digital aktivitas tambang. Selain itu, penegakan hukum harus bersifat koprodusif, melibatkan masyarakat sipil dan media untuk memantau aktivitas tambang. Tanpa perubahan struktural, angka Rp17,7 triliun hanya akan menjadi catatan hitam yang terus berulang. Publik harus menuntut pertanggungjawaban penuh, bukan hanya dari tersangka, tetapi juga dari sistem yang membiarkan korupsi tumbuh subur selama ini.