Buku Anotasi KUHAP: Janji Kepastian Hukum atau Panggung Politik DPR?

Komisi III DPR meluncurkan buku anotasi terbaru Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Selasa, 14 Juli, di kompleks parlemen. Acara yang dihadiri oleh tokoh‑tokoh tinggi seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua KPK Setyo Budiyanto ini sekaligus menjadi ajang bagi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR untuk menegaskan peranannya dalam menegakkan kepastian hukum.

Wakil Ketua BAM DPR, Adian Napitupulu, menyebut buku anotasi tersebut sebagai "babak baru" dalam sistem peradilan Indonesia. Menurutnya, KUHAP yang telah direvisi memberikan kepastian kepada setiap warga negara yang berurusan dengan hukum, sekaligus menjadi alat untuk memastikan keadilan bagi semua, termasuk mereka yang terdampak kebijakan negara.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menambahkan bahwa buku ini berisi penjelasan atas ketentuan‑ketentuan KUHAP yang masih menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. "Publik berhak memperoleh penjelasan apabila terdapat pasal‑pasal yang masih kurang jelas," ujarnya, menegaskan bahwa DPR sebagai pembuat undang‑undang memiliki tanggung jawab untuk memberikan interpretasi yang dapat dijadikan rujukan.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo memuji buku anotasi tersebut sebagai "karya besar DPR RI" yang akan menjadi pedoman bersama bagi seluruh aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa dengan adanya anotasi, implementasi KUHAP tidak lagi menimbulkan multi‑tafsir, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan.

Namun, di balik pujian-pujian tersebut, muncul pertanyaan kritis: Apakah buku anotasi ini benar‑benar akan mengatasi masalah struktural dalam penegakan hukum, atau sekadar menjadi simbol politik untuk menutupi kegagalan institusi? Sejumlah praktisi hukum dan akademisi telah mengkritik bahwa anotasi semacam ini sering kali berakhir menjadi dokumen yang bersifat interpretatif, tanpa kekuatan mengikat secara hukum, sehingga tetap memberi ruang bagi penafsiran yang beragam.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat peluncuran buku anotasi KUHAP ini sebagai langkah yang sekaligus strategis dan problematis. Di satu sisi, DPR berusaha menampilkan diri sebagai penjaga kepastian hukum, mengingat publik terus mengeluhkan ketidakpastian dalam proses peradilan pidana. Di sisi lain, tanpa adanya mekanisme legislasi yang mengikat anotasi tersebut, buku ini berisiko menjadi "buku putih" yang hanya dibaca oleh kalangan elite, sementara aparat lapangan tetap bergantung pada kebijakan internal masing‑masing institusi.

Lebih jauh, kehadiran tokoh‑tokoh tinggi seperti Kapolri dan Jaksa Agung dalam acara ini menimbulkan kesan bahwa buku anotasi ini telah mendapat persetujuan lintas‑instansi. Namun, persetujuan simbolik tidak serta‑merta menjamin implementasi yang konsisten. Praktik lapangan masih dipengaruhi oleh budaya birokrasi, korupsi, dan tekanan politik lokal yang tidak dapat diatasi hanya dengan menambah satu lapisan anotasi.

Jika DPR benar‑benar ingin menjadikan buku anotasi ini sebagai pedoman, maka langkah selanjutnya harus melibatkan proses legislasi yang transparan, melibatkan akademisi independen, serta membuka ruang partisipasi publik. Tanpa itu, buku anotasi akan tetap menjadi artefak retoris yang mudah dipamerkan dalam agenda politik, namun tidak mampu menurunkan angka ketidakpastian hukum yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

Prediksi saya, dalam enam hingga dua belas bulan ke depan, akan muncul tekanan dari organisasi masyarakat sipil untuk menguji keabsahan anotasi ini di pengadilan. Jika DPR tidak siap menyediakan landasan hukum yang kuat, buku ini dapat berujung pada litigasi yang memperburuk citra institusi legislatif sebagai pembuat kebijakan yang responsif. Sebagai penulis, saya akan terus memantau perkembangan ini, mengingat kepastian hukum bukan sekadar teks, melainkan hasil nyata yang dirasakan oleh setiap warga negara.