Koordinasi Tertutup KPK‑Kejagung: Apa Makna Klaim Setyo Budiyanto soal Kasus Suap Febrie Adriansyah?

Jakarta, 14 Juli 2026 – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengklaim telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Siti Nurbaya (ST) Burhanuddin terkait supervisi kasus dugaan suap dan TPPU yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Pernyataan itu disampaikan setelah Setyo menghadiri peluncuran buku di kompleks parlemen, menimbulkan pertanyaan serius tentang batasan wewenang dan independensi dua lembaga penegak hukum utama.

"Sedikit banyak sudah ada pembahasan dari beberapa waktu yang lalu," ujar Setyo, tanpa mengungkapkan detail apa pun tentang bentuk koordinasi yang dimaksud. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bukti keseriusan KPK dan Kejagung dalam menanggulangi kasus yang berpotensi mengguncang kepercayaan publik.

Menurut Setyo, koordinasi itu berlandaskan pada Pasal 6 Undang‑Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang KPK, yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan supervisi atas proses penanganan perkara. Namun, ia tidak menjelaskan apakah supervisi itu bersifat teknis, administratif, atau bahkan mempengaruhi keputusan akhir Kejagung.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa Kejagung juga akan melibatkan KPK sebagai pihak supervisi untuk menjamin independensi dan profesionalisme. "Kami pastikan akan profesional, dan melibatkan supervisi dari KPK," katanya pada konferensi pers Senin (17 Juli).

Penegasan ganda ini menimbulkan keraguan: apakah KPK benar‑benar berperan sebagai pengawas independen, atau justru menjadi mitra operasional Kejagung dalam sebuah kasus yang melibatkan mantan pejabat tinggi? Sejumlah pakar hukum menilai bahwa koordinasi semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengingat KPK memiliki mandat untuk mengawasi penyelidikan Kejagung, bukan menjadi bagian dari prosesnya.

Lebih jauh, tidak ada transparansi mengenai mekanisme supervisi yang dimaksud. Apakah KPK akan meninjau dokumen investigasi, memeriksa bukti, atau sekadar memberi masukan kebijakan? Tanpa kejelasan, publik berhak menuntut akuntabilitas yang lebih konkret, mengingat kasus suap dan TPPU ini berpotensi menyingkap jaringan korupsi yang lebih luas di kalangan penegak hukum.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri jejak korupsi di tingkat tertinggi, saya melihat koordinasi yang diumumkan Setyo Budiyanto bukan sekadar formalitas birokrasi. Ini adalah sinyal bahwa KPK, yang sejak berdiri diharapkan menjadi garda terdepan melawan korupsi, kini berada dalam posisi yang ambigu—menjadi pengawas sekaligus mitra operasional Kejagung. Bila koordinasi ini tidak diatur secara transparan, risiko terjadinya “pengawasan yang mengawasi dirinya sendiri” akan semakin tinggi, mengaburkan batas antara pengawasan independen dan kolusi institusional.

Pasal 6 UU KPK memang memberi ruang bagi KPK untuk melakukan supervisi, namun tidak secara eksplisit mengatur prosedur kolaborasi dengan Kejagung dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Tanpa pedoman yang jelas, interpretasi leluasa dapat dimanfaatkan untuk menutupi kegagalan investigasi atau bahkan memanipulasi hasil penyidikan. Ini menimbulkan dilema etis: apakah KPK bersedia mengorbankan independensinya demi “keseriusan” bersama?

Selanjutnya, pernyataan Anang Supriatna tentang “profesionalitas” dan “independensi” tampak kontradiktif bila dibandingkan dengan fakta bahwa KPK akan menjadi bagian dari proses supervisi. Jika tujuan utama adalah menjamin independensi, maka mekanisme pengawasan harus dilakukan oleh lembaga yang benar‑benar terpisah, misalnya Mahkamah Konstitusi atau lembaga audit independen, bukan oleh institusi yang sama yang diawasi.

Prediksi saya, jika koordinasi ini tidak diikuti dengan publikasi laporan supervisi yang terperinci, akan memperparah krisis kepercayaan publik terhadap KPK. Sebaliknya, jika KPK mampu menghasilkan laporan yang terbuka, berisi temuan konkret, dan menolak tekanan politik, maka kasus Febrie Adriansyah dapat menjadi titik balik bagi reformasi penegakan hukum di Indonesia. Namun, mengingat sejarah panjang intervensi politik dalam penegakan hukum, skeptisisme publik tetap tinggi, dan KPK harus membuktikan bahwa koordinasi ini bukan sekadar “panggung” untuk menutupi kegagalan struktural yang lebih dalam.