KPK Bongkar Aliran Rp100 Juta ke Miftah Maulana: Apakah Ini Jejak Korupsi DJKA yang Lebih Besar?

Jakarta, 14 Juli 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan akan menelusuri secara mendalam aliran dana sebesar Rp100 juta yang diduga mengalir ke mantan Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman, dalam rangka proyek kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Pernyataan ini muncul setelah persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang mengungkapkan keterangan saksi yang menuduh Miftah menerima uang terkait proyek JGSS Fase I.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan di ruang sidang menjadi "bagian penting dalam proses pembuktian" dan akan dianalisis lebih lanjut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta penyidik. "Aliran uang ini tidak berhenti pada pelaku utama. Kami akan menelusuri apakah ada jaringan yang lebih luas, termasuk pihak‑pihak yang mungkin belum teridentifikasi," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menurut Budi, penyelidikan akan mencakup motif, inisiatif, dan tujuan pemberian uang kepada Miftah, yang pada 2024 sempat menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. "Setiap fakta persidangan akan dianalisis secara kritis. Jika terbukti uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi, KPK berhak melakukan penyitaan sebagai bagian dari pemulihan aset negara," tegasnya.

Sidang lanjutan pada Senin (13/7) menampilkan jaksa KPK, Greafik Loserte, yang memanggil saksi Dheky Martin – mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek JGSS Fase I – untuk mengonfirmasi daftar penerima uang. Dalam suasana yang terasa hampir teatrikal, Loserte menanyakan, "Ini Gus Miftah yang kemarin ramai gara‑gara penjual es?" sebelum menegaskan identitas Miftah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

Sampai kini, Miftah belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. CNNIndonesia.com masih berupaya menghubungi beliau untuk klarifikasi.

Analisis Pakar

Kasus ini menyoroti pola lama dalam korupsi infrastruktur: proyek bernilai miliaran rupiah menjadi sarana bagi elit politik dan birokrasi untuk menyalurkan dana gelap. Jika KPK berhasil mengaitkan Miftah dengan aliran uang tersebut, maka akan terbuka peluang untuk mengusut jaringan yang lebih luas, termasuk pejabat DJKA yang mengawasi tender dan kontrak. Penyelidikan yang bersifat lintas‑instansi menjadi krusial, mengingat banyaknya lapisan perantara yang dapat menutupi jejak uang.

Namun, tantangan terbesar terletak pada bukti material. KPK harus mengumpulkan dokumen keuangan, rekaman transfer, dan saksi mata yang dapat mengikat aliran dana secara langsung ke Miftah. Tanpa bukti kuat, tuduhan hanya akan berakhir pada spekulasi politik yang mengaburkan fokus utama: pemulihan aset negara dan pencegahan korupsi di masa depan.

Jika penyitaan uang Rp100 juta dapat dilakukan, itu akan menjadi sinyal tegas bahwa KPK tidak ragu menindak siapa pun, terlepas dari jabatan atau popularitas. Namun, langkah selanjutnya harus melampaui sekadar penyitaan; KPK perlu mengajukan tuntutan pidana yang dapat menimbulkan efek jera, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan internal DJKA.

Prediksi saya, bila KPK berhasil mengungkap aliran dana ini, akan memicu gelombang pertanyaan tentang integritas pejabat lain yang terlibat dalam proyek kereta api nasional. Ini bukan sekadar kasus Miftah, melainkan cermin kegagalan sistem pengadaan publik yang masih rentan terhadap praktik kolusi. Reformasi yang lebih radikal, termasuk transparansi real‑time pada setiap transaksi proyek, menjadi keharusan untuk menghentikan siklus korupsi yang telah menggerogoti kepercayaan publik.