Komisi X DPR Pujian Realisasi Anggaran Kemenpora 91,59%: Angka Tinggi, Tapi Apa Maknanya?

Jakarta, 14 Juli 2026 – Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI, Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani memuji realisasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebesar 91,59 persen atau Rp 2,206,188,883,295 dari pagu revisi Rp 2,408,834,380,000 untuk APBN 2025. Pujian ini disampaikan dengan harapan capaian tersebut dapat ditingkatkan pada tahun anggaran 2026.

Namun di balik sorotan positif tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah angka realisasi yang tinggi ini benar‑benar mencerminkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik? Sejumlah pengamat menilai bahwa apresiasi tanpa analisis mendalam dapat menutupi potensi masalah struktural, seperti pengendalian internal yang lemah, manajemen risiko yang belum optimal, serta pengawasan berjenjang yang masih terbatas.

Komisi X menekankan pentingnya indikator kinerja terukur, selaras dengan RPJMN 2025‑2029, serta memperkuat sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan pengawasan pada pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan, serta pengelolaan aset. Meski demikian, tidak ada data konkret yang disajikan untuk menunjukkan bagaimana Kemenpora mengimplementasikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau mengatasi temuan audit sebelumnya.

Fraksi Gerindra, melalui Anggota Melly Goeslaw, menyoroti prestasi SEA Games 2025—91 medali emas, peringkat kedua—serta dampak ekonomi MotoGP Mandalika sebesar Rp 4,96 triliun dan Indonesia Sport Summit (ISS) 2025. Namun, pencapaian ini tidak serta merta menjamin bahwa setiap rupiah anggaran telah dikelola secara optimal. Bonus atlet sebesar Rp 465,25 miliar yang dibayarkan tepat waktu memang patut diapresiasi, tetapi tidak menyingkirkan pertanyaan tentang alokasi dana untuk program pengembangan basis olahraga di tingkat akar rumput.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas apresiasi tersebut dan mengakui adanya koreksi pada pagu awal serta revisi anggaran. Ia menyebut adanya koordinasi lintas kedeputian, terutama pada ISS 2025, serta penugasan pelimpahan dari kementerian/lembaga lain. Pernyataan ini terkesan defensif dan tidak memberikan gambaran jelas tentang mekanisme kontrol yang diterapkan.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa apresiasi Komisi X DPR terhadap realisasi anggaran Kemenpora masih terlalu dangkal. Angka 91,59 persen memang terlihat mengesankan, namun tanpa transparansi detail mengenai penggunaan dana, tidak dapat dikatakan bahwa anggaran tersebut telah dimanfaatkan secara efektif. Kemenpora harus menyediakan laporan terperinci yang memuat indikator kinerja, capaian program, serta evaluasi risiko yang dihadapi selama pelaksanaan. Tanpa data tersebut, publik hanya diberikan narasi positif yang berpotensi menutupi inefisiensi atau bahkan penyimpangan.

Selanjutnya, pengawasan internal Kemenpora tampaknya masih berada pada tahap yang belum memadai. Pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan, serta pengelolaan aset merupakan area rawan korupsi yang memerlukan sistem audit berkelanjutan dan independen. Komisi X seharusnya tidak hanya menuntut peningkatan realisasi pada TA 2026, melainkan menuntut reformasi struktural yang memastikan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan.

Terakhir, dampak ekonomi yang diklaim dari penyelenggaraan MotoGP dan SEA Games harus diukur secara objektif, bukan sekadar angka estimasi yang sering kali didasarkan pada model ekonomi yang optimis. Pemerintah perlu mengungkap metodologi perhitungan, termasuk asumsi pertumbuhan pariwisata, konsumsi lokal, dan multiplier effect. Tanpa transparansi ini, klaim “ekonomi Rp 4,96 triliun” dapat menjadi alat politik untuk menjustifikasi belanja besar tanpa bukti nyata.

Kesimpulannya, apresiasi terhadap realisasi anggaran harus diimbangi dengan pertanggungjawaban yang konkret, audit independen, dan mekanisme pengawasan yang kuat. Hanya dengan demikian, publik dapat yakin bahwa dana negara yang dialokasikan untuk pemuda dan olahraga benar‑benar menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.