Jakarta Jadi Panggung ‘Harmony in Diversity Award 2026’: Simbol Kebersamaan atau Panggung Politik?

Jakarta, 14‑15 Juli 2026 – Ibu kota Indonesia kembali menonjolkan diri sebagai tuan rumah pertama penyelenggaraan Harmony in Diversity Award 2026, sebuah ajang penghargaan tingkat Asia Tenggara yang menyoroti upaya memperkuat solidaritas, kepercayaan, dan kepedulian antarnegara. Acara yang berlangsung di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, dibuka dengan Welcoming Dinner yang dihadiri tokoh‑tokoh senior regional, termasuk mantan Presiden Singapura Halimah Yacob, pendiri 5P Global Movement Arsjad Rasjid, serta mantan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Marty Natalegawa.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penyelenggaraan ini merupakan komitmen kolektif untuk memperkuat perdamaian, persahabatan, dan persatuan warga Asia Tenggara di tengah dinamika dunia yang semakin rumit. "Kami memandang acara ini sebagai wujud nyata nilai toleransi yang menjadi identitas Jakarta," ujarnya dalam sambutan resmi yang disiarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta.

Namun, di balik retorika kebersamaan, terdapat pertanyaan mendasar: apakah penghargaan ini benar‑benar menjadi sarana dialog lintas agama dan budaya, atau sekadar soft power politik yang dimanfaatkan pemerintah provinsi untuk menambah poin citra menjelang pemilihan legislatif mendatang? Pramono menyoroti keberagaman program kota – mulai dari Christmas Carol Kolosal, perayaan Imlek, parade Ogoh‑ogoh, Jakarta Bedug Kolosal, hingga Waisak – sebagai bukti komitmen. Tetapi, alokasi anggaran untuk acara‑acara tersebut belum transparan, menimbulkan keraguan tentang prioritas fiskal di tengah krisis perumahan dan transportasi yang masih melanda warga Jakarta.

Penghargaan tahun ini diberikan kepada Kardinal Orlando Beltran Quevedo atas perannya memediasi konflik di Mindanao melalui Bishops‑Ulama Conference. Keputusan ini menimbulkan pujian sekaligus kritik: apakah penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan dialog lintas agama, atau sekadar menyoroti satu contoh sukses yang tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh wilayah Asia Tenggara yang masih dipenuhi ketegangan etnis dan agama?

Acara ini diinisiasi oleh Temasek Foundation (Singapura) bersama 5P Global Movement (Indonesia) dan diluncurkan pada 1 Agustus 2025 di Singapura. Keterlibatan lembaga‑lembaga asing menambah dimensi geopolitik, mengingat persaingan pengaruh antara negara‑negara besar di kawasan. Apakah Jakarta menjadi arena netral atau justru menjadi medan pertempuran soft power antara Singapura, China, dan Amerika Serikat?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat Harmony in Diversity Award 2026 sebagai cermin dualitas kebijakan publik Jakarta. Di satu sisi, penekanan pada keberagaman memang selaras dengan konstitusi dan aspirasi masyarakat multikultural. Di sisi lain, pelaksanaan acara berskala besar tanpa transparansi anggaran menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas. Pemerintah provinsi harus mengungkap rincian pembiayaan, termasuk kontribusi swasta dan bantuan luar negeri, agar publik dapat menilai apakah investasi ini sebanding dengan manfaat sosial yang dijanjikan.

Selanjutnya, pemilihan Kardinal Quevedo sebagai penerima penghargaan menandai keberhasilan diplomasi agama, namun tidak menutup mata pada konflik lain yang belum terselesaikan, seperti perselisihan lahan di Kalimantan dan ketegangan minoritas Rohingya di Myanmar. Jika tujuan acara ini adalah memperkuat solidaritas regional, maka agenda harus melampaui simbolisme dan mencakup mekanisme konkret, misalnya pendirian forum mediasi berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Terakhir, kehadiran tokoh‑tokoh politik senior menandakan bahwa acara ini juga menjadi ajang jaringan (networking) elit regional. Ini bukan hal yang intrinsik buruk, namun harus diwaspadai agar agenda politik tidak mengaburkan misi utama penghargaan: memajukan perdamaian dan toleransi. Pengawasan publik, media independen, dan lembaga pengawas keuangan perlu menuntut laporan pertanggungjawaban yang jelas, sehingga Jakarta tidak hanya menjadi "rumah" bagi perayaan, tetapi juga bagi akuntabilitas dan keadilan sosial.