Bendungan Baru Dijuluki 'Pilar Pangan & Energi'—Apakah Janji Swasembada dan EBT Hanya Retorika?

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan kembali peran strategis bendungan dalam agenda nasional: mendukung swasembada pangan sekaligus mengakselerasi transisi energi baru terbarukan (EBT). Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Selasa, menyoroti fungsi multifungsi infrastruktur yang, menurutnya, akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut Dody, bendungan tidak hanya memperkuat layanan irigasi, tetapi juga menyediakan air baku, mengurangi risiko banjir, dan menjadi sumber energi bersih. Klaim ini tampak selaras dengan visi pemerintah untuk menata kembali ketahanan pangan dan energi, namun masih menyisakan pertanyaan kritis mengenai realitas implementasinya.

PT Nindya Karya (Persero) mengklaim kontribusi signifikan melalui penyelesaian dua dari lima bendungan yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Juli 2026. Proyek-proyek tersebut meliputi Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat dan Bendungan Rukoh di Aceh. Bendungan Meninting memiliki kapasitas tampung 9,91 juta m³, melayani irigasi seluas 1.559 ha, menyediakan air baku 0,15 m³/detik, serta menurunkan risiko banjir pada area 59 ha. Selain itu, proyek ini dijanjikan menghasilkan PLTA 0,80 MW dan PLTS terapung 9,23 MW.

Sementara itu, Bendungan Rukoh di Aceh diklaim memiliki kapasitas tampung yang masif, meski detail teknisnya belum dipublikasikan secara lengkap. Direktur Utama Nindya Karya, Firmansyah, menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan air, pangan, dan energi.

Namun, di balik angka-angka optimis tersebut, terdapat sejumlah isu yang belum terjawab. Pertama, biaya total pembangunan dan sumber pendanaan masih samar, menimbulkan kekhawatiran akan beban fiskal yang belum terukur. Kedua, dampak lingkungan—termasuk potensi degradasi ekosistem sungai, hilangnya lahan pertanian, dan risiko penurunan kualitas air—masih minim dibahas dalam rapat pers. Ketiga, proses perizinan dan konsultasi publik tampak dipercepat, mengingat jadwal peresmian yang bertepatan dengan agenda politik presiden.

Berita ini juga menyinggung bahwa lima bendungan yang diresmikan akan menambah produksi beras hingga satu juta ton, sebuah klaim yang belum didukung oleh studi dampak agronomi yang independen. Tanpa data yang transparan, janji tersebut berisiko menjadi slogan politik semata.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat bahwa proyek bendungan ini berada pada persimpangan antara kebutuhan pembangunan dan agenda politik. Pemerintah menempatkan bendungan sebagai solusi “serba guna”—irigasi, penyediaan air baku, mitigasi banjir, dan pembangkit energi terbarukan—padahal setiap fungsi tersebut memerlukan perencanaan teknis yang berbeda dan sering kali saling bertentangan. Misalnya, pengoperasian PLTA dapat menurunkan level air yang dibutuhkan untuk irigasi, sementara PLTS terapung memerlukan kondisi danau yang stabil, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ekosistem lokal.

Lebih jauh, penetapan prioritas pada bendungan sebagai “pilar” ketahanan pangan dan energi tampaknya mengabaikan alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti modernisasi jaringan irigasi mikro, pengembangan sistem penyimpanan air hujan, atau investasi pada energi surya darat yang lebih murah. Kebijakan yang menitikberatkan pada infrastruktur besar berisiko menutup mata terhadap solusi desentralisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Politik juga tak dapat dipisahkan dari proyek ini. Peresmian bendungan oleh Presiden pada hari Jumat, tepat sebelum akhir pekan panjang, memberikan citra “pencapaian” yang mudah dikonsumsi publik, namun menyembunyikan proses panjang yang melibatkan kontrak pemerintah, alokasi anggaran, dan potensi konflik kepentingan. Transparansi dalam pengadaan, audit independen, serta partisipasi masyarakat harus menjadi standar, bukan pengecualian.

Jika pemerintah memang berkomitmen pada swasembada pangan dan EBT, maka langkah selanjutnya harus melibatkan evaluasi menyeluruh atas dampak sosial‑ekologis, mekanisme pembiayaan yang terbuka, serta mekanisme pengawasan yang kuat. Tanpa itu, bendungan yang dibangun hari ini dapat berakhir menjadi beban ekonomi dan lingkungan yang harus ditanggung generasi mendatang.