Lima Negara Arab Terlepas dari Serangan Balasan Iran terhadap AS: Apa yang Membuat Mereka Aman?

Pada pekan ini, Iran meningkatkan ketegangan militer dengan melancarkan serangan balasan terhadap instalasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), serangan tersebut dilakukan menggunakan drone bersenjata dan rudal balistik, menargetkan apa yang mereka sebut sebagai "infrastruktur militer agresor Amerika Serikat".

Serangan pertama yang terkonfirmasi melibatkan pangkalan AS di Bahrain serta sistem radar dan rudal jarak jauh di Oman. IRGC juga mengklaim telah menyerang pangkalan militer AS di Kuwait, Qatar, dan Yordania. Namun, tidak semua negara Arab menjadi sasaran. Beberapa negara berhasil menghindari serangan tersebut karena faktor politik, aliansi militer, atau posisi netral mereka dalam konflik antara Washington dan Tehran.

Negara-negara yang tidak menjadi target Iran

Arab Saudi: Kerajaan ini telah memperkuat pertahanan melalui Strategic Mutual Defense Agreement (SMDA) dengan Pakistan, yang menempatkan jet tempur dan pesawat pendukung Pakistan di wilayah Saudi. Wakil Perdana Menteri Pakistan, Ishaq Dar, menyatakan Islamabad telah memberi peringatan kepada Tehran mengenai pakta pertahanan ini, yang secara efektif menurunkan risiko serangan Iran terhadap Saudi.

Yaman: Meskipun Yaman berada dalam konflik internal yang berkepanjangan, sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh milisi Houthi yang bersekutu dengan Iran. Karena hubungan erat antara Houthi dan Tehran, Yaman tidak menjadi target serangan balasan Iran terhadap AS.

Lebanon: Negara ini menjadi rumah bagi Hizbullah, kelompok militan yang secara terbuka bersekutu dengan Iran. Karena keberadaan Hizbullah, Tehran menganggap Lebanon sebagai zona aman dari serangan balasan, meskipun Lebanon sendiri terjebak dalam dinamika konflik regional sejak Maret lalu.

Irak: Pemerintah Irak mengadopsi sikap netral, menolak penggunaan wilayah atau ruang udaranya sebagai pangkalan peluncuran serangan terhadap Saudi atau negara GCC lainnya. Kebijakan ini membantu Irak menghindari menjadi sasaran Iran.

Syria: Pada April 2026, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) secara resmi menyelesaikan penarikan seluruh pasukan dan menyerahkan pangkalan terakhir kepada pemerintah transisi Suriah. Dengan tidak adanya kehadiran militer AS di Suriah, Tehran tidak memiliki alasan strategis untuk menargetkan negara tersebut dalam rangka balasan.

Analisis Pakar

Ketegangan yang memuncak antara Amerika Serikat dan Iran menandai fase baru dalam geopolitik Timur Tengah, di mana konflik tidak lagi terbatas pada konfrontasi langsung antara dua kekuatan besar, melainkan melibatkan jaringan aliansi dan proksi yang kompleks. Keputusan Iran untuk menargetkan pangkalan-pangkalan AS di Bahrain, Oman, dan negara-negara lain mencerminkan upaya Tehran untuk menegaskan kemampuan ofensifnya, sekaligus mengirimkan sinyal peringatan kepada Washington bahwa kehadiran militer Amerika di kawasan tidak akan luput dari konsekuensi.

Sementara itu, negara-negara yang berhasil menghindari serangan—seperti Arab Saudi melalui aliansi dengan Pakistan—menunjukkan pentingnya strategi pertahanan kolektif yang melibatkan aktor non‑regional. Pakta SMDA tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan Saudi, tetapi juga menambah dimensi diplomatik: Pakistan secara terbuka memberi peringatan kepada Iran, yang pada gilirannya menurunkan risiko eskalasi lebih lanjut.

Keberadaan milisi pro‑Iran di Yaman (Houthi) dan Lebanon (Hizbullah) menegaskan bahwa Tehran lebih memilih memperkuat front proksi daripada memperluas konflik langsung. Dengan mengamankan dukungan lokal, Iran dapat menyalurkan daya serangnya melalui jaringan yang sudah ada, mengurangi kebutuhan untuk melancarkan serangan lintas batas yang berisiko tinggi.

Namun, strategi netral Irak dan penarikan pasukan AS dari Suriah menandakan bahwa ada ruang bagi negara-negara di kawasan untuk mengelola risiko melalui kebijakan non‑keterlibatan. Kedua contoh ini memperlihatkan bahwa, meski tekanan geopolitik tinggi, kebijakan luar negeri yang hati-hati masih dapat melindungi kedaulatan nasional dari menjadi arena pertempuran antara kekuatan besar.

Ke depan, dinamika ini kemungkinan akan memaksa semua pihak—baik Washington maupun Tehran—untuk mempertimbangkan kembali kebijakan militer mereka di Timur Tengah. Jika Iran terus mengandalkan serangan drone dan rudal sebagai alat balasan, negara-negara yang belum terlibat secara langsung dalam konflik akan berada di persimpangan antara menjaga netralitas dan memperkuat aliansi pertahanan yang dapat menahan tekanan eksternal. Pada akhirnya, stabilitas regional akan sangat bergantung pada kemampuan para pemimpin regional untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan realitas geopolitik yang semakin terfragmentasi.