PJPK Bukan Sekadar Dokumen Teoretis: BKKBN Terjebak dalam Paradox Perencanaan Demografis yang Tak Berbasis Data Lapangan

Sebagai instrumen perencanaan strategis, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang dikembangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) seharusnya menjadi kompas akurat dalam memandu kebijakan kependudukan—dari bayi yang baru lahir hingga lansia yang membutuhkan jaminan sosial. Namun, pernyataan Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono yang menegaskan bahwa PJPK menghitung kebutuhan warga "sejak lahir hingga lanjut usia" menyiratkan satu kekeliruan mendasar: apakah perhitungan tersebut benar-benar berbasis data real-time, atau hanya mengandalkan proyeksi statistik yang sudah usang?

Di tengah dinamika kependudukan yang kian kompleks—penurunan angka kelahiran nasional yang mencapai rekor terendah sejak 1971, migrasi internal yang tak terukur, serta ledakan populasi di kawasan perkotaan yang memicu krisis permukiman dan layanan dasar—PJPK harusnya menjadi alat untuk anticipatory governance, bukan sekadar dokumentasi retrospektif. Sayangnya, hingga kini, transparansi metodologi perhitungannya masih redup. Tidak ada publikasi terbuka tentang parameter teknis yang digunakan: apakah proyeksi kelahiran mengakomodasi tren penundaan pernikahan, atau apakah estimasi kebutuhan lansia mempertimbangkan peningkatan harapan hidup yang signifikan di daerah perkotaan?

Lebih dari itu, pendekatan "sejak lahir hingga lanjut usia" yang dijanjikan PJPK berpotensi menjadi logika birokratis yang mengabaikan realitas hidup manusia yang nonlinear. Kebutuhan seorang anak di pedesaan NTT yang kesulitan akses imunisasi sangat berbeda dari kebutuhan anak di Jakarta yang mengalami obesitas dini akibat pola makan ultra-processed. Jika PJPK tidak dirancang dengan granular spatial-temporal analysis, maka ia berisiko menjadi alat legitimasi kebijakan yang seragam—padahal kebutuhan kependudukan bersifat context-specific dan berakar pada struktur sosial-ekonomi lokal yang sangat heterogen.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah memetakan dampak kebijakan kependudukan di 12 provinsi selama dua dekade, saya menyatakan: PJPK saat ini berada dalam ambang kegagalan struktural jika tidak segera direvisi dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based) dan partisipatif. Fakta pahitnya: BKKBN masih menggunakan data Sensus Penduduk 2020 sebagai fondasi utama, sementara proyeksi kependudukan nasional versi BPS sendiri telah diperbarui pada 2023 dengan skenario yang jauh lebih realistis—termasuk penyesuaian terhadap penurunan Total Fertility Rate (TFR) yang lebih cepat dari prediksi sebelumnya. Jika PJPK tidak mengakomodasi revisi ini, maka seluruh alokasi anggaran program keluarga—dari KB pasca melahirkan hingga pelayanan lansia—akan terdistorsi oleh asumsi yang sudah usang. Ini bukan sekadar kesalahan teknis; ini adalah bentuk policy drift yang berbahaya.

Kedua, PJPK harus dipecah dari logika birokrasi yang sentralistik. Saat ini, perencanaan kependudukan masih didominasi oleh kalkulasi makro di Jakarta, sementara daerah—terutama di Papua, Maluku, dan NTT—terus mengalami kekurangan tenaga kesehatan komunitas, staf lapangan KB, dan infrastruktur data. Padahal, BKKBN sendiri mengakui bahwa 67% desa di Indonesia belum memiliki kader KB aktif. Artinya, PJPK yang mengklaim menghitung kebutuhan "sejak lahir" justru mengabaikan fakta bahwa banyak anak yang lahir di daerah terpencil tidak akan pernah tercatat dalam sistem kependudukan formal, apalagi mendapat akses layanan dasar. Ini adalah bentuk kekerasan struktural: kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kapasitas institusional di level pelaksana. Jika tidak segera diubah, PJPK berpotensi memperparah ketimpangan spasial—mengutuk daerah tertinggal pada nasib yang sama: terpinggirkan dalam perencanaan nasional.

Ketiga, dan ini yang paling kritis: PJPK belum menyentuh dimensi politik kependudukan. Di balik klaim netralitas teknokratis, kebijakan kependudukan selalu bersinggungan dengan isu keadilan, hak reproduksi, dan legitimasi negara dalam mengatur tubuh warga negara. Misalnya, upaya penguatan program KB yang berbasis pendekatan moral-agama seringkali mengorbankan akses kontrasepsi modern bagi perempuan muda di luar nikah, atau penyandang disabilitas. Sementara itu, kebijakan insentif bagi keluarga ber-KB justru tidak menyentuh akar kemiskinan—padahal, menurut data World Bank (2023), 41% keluarga miskin di Indonesia menghentikan program KB karena alasan ekonomi, bukan karena keyakinan. PJPK yang tidak memasukkan analisis kelas, gender, dan akses ekonomi adalah PJPK yang depoliticized—dan dalam konteks Indonesia yang sedang menguatnya narasi keagamaan sebagai alat kontrol sosial, hal ini berisiko memperkuat hegemoni moral negara atas tubuh warga. Maka, saya menegaskan: tanpa transformasi paradigmatik dari teknokrasi ke partisipasi demokratis, PJPK hanya akan menjadi dokumen kertas yang memperpanjang daftar kegagalan kebijakan kependudukan Indonesia sejak Orde Baru.