Kebakaran Lapak Rongsokan di Cengkareng: 50 Petugas Gulkarmat Gagal Ungkap Penyebab Asli Sampah Membara

Jakarta, 14 Juli 2026 – Pada Selasa pagi, tim pemadam kebakaran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat mengerahkan 50 personel dengan 10 unit mobil untuk memadamkan kebakaran yang melanda area tumpukan sampah dan lapak rongsokan di Jalan Darussalam, RT 14/RW 06, Cengkareng Timur.

Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syaiful Kahfi, mengonfirmasi bahwa alarm kebakaran pertama kali diterima pukul 04.48 WIB. Tim segera tiba di lokasi dan memulai pemadaman pada pukul 04.56 WIB. Setelah lebih dari satu jam berjuang melawan api, kebakaran berhasil dipadamkan pada pukul 06.32 WIB.

Menurut pernyataan resmi, api diperkirakan berasal dari tumpukan sampah yang tak terkelola dengan baik, kemudian menyebar ke lapak-lapak rongsokan di sekitarnya. Namun, penyebab awal kebakaran masih belum teridentifikasi. "Informasi dari warga menyebutkan api bermula dari sampah, tetapi kami belum menemukan bukti konkret mengenai pemicu kebakaran," ujar Kahfi.

Video yang diunggah oleh akun Instagram @warga.jakbar menampilkan kolom api yang menjulang tinggi dan asap hitam pekat yang menyelimuti area tersebut, menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyebaran lebih luas.

Analisis Pakar

Kasus kebakaran ini menyoroti kegagalan sistem pengelolaan sampah di wilayah padat penduduk seperti Cengkareng. Tumpukan sampah yang dibiarkan tanpa pengawasan tidak hanya menjadi sumber bau tak sedap, tetapi juga menjadi bahan bakar potensial bagi kebakaran yang dapat meluas ke properti komersial dan hunian. Pemerintah daerah selama ini mengandalkan kebijakan "pembersihan periodik" yang terbukti tidak efektif, mengingat kejadian serupa terus berulang.

Lebih jauh, kurangnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Gulkarmat memperparah situasi. Tanpa data yang terintegrasi mengenai lokasi penumpukan sampah ilegal, petugas pemadam kebakaran harus mengandalkan laporan warga yang sering kali tidak akurat atau terlambat. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga publik dalam mengelola risiko kebakaran.

Jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, kebakaran ini mengindikasikan adanya celah regulasi yang belum ditutup. Peraturan tentang penataan kawasan komersial informal masih lemah, sehingga lapak rongsokan dapat beroperasi tanpa standar keamanan yang memadai. Pemerintah provinsi dan kota harus segera merumuskan regulasi yang mengatur tata letak, ventilasi, dan prosedur darurat bagi pedagang informal, sekaligus menyediakan alternatif tempat usaha yang layak.

Prediksi ke depan, jika tidak ada intervensi struktural, Cengkareng dan wilayah sekitarnya akan terus menjadi zona rawan kebakaran. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar lingkungan, serta investasi dalam fasilitas pengelolaan sampah modern, menjadi langkah krusial untuk mencegah tragedi serupa. Sebagai jurnalis investigasi, saya menuntut transparansi penuh dari pihak berwenang dan menyoroti perlunya audit independen atas penanganan kebakaran ini, agar tidak berulang dan menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa mendatang.