Derita OTT Beruntun: Tiga Bupati Terjaring KPK, Seberapa Jauh Kegagalan Pengawasan Kemendagri?

JAKARTA — Tanah air kembali tercoreng oleh aib yang sama berulang kali. Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan tiga kepala daerah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Deretan kasus ini memicu tanda tanya besar mengenai efektivitas pengawasan internal di lingkungan pemerintahan daerah, yang seolah-olah tak kunjung jera.

Tragedi terbaru menimpa Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK menangkapnya terkait dugaan pemerasan yang sistematis, melibatkan setoran upah pungut di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD). Praktik yang diduga menggerogoti anggaran daerah ini menambah panjang daftar hitam kepala daerah yang terjerat korupsi.

Sebelum kasus Sukoharjo mencuat, KPK sudah lebih dulu menangkap Bupati Langkat, Syah Afandin, pada 2 Juli lalu. Disusul kemudian oleh Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, yang terjaring OTT pada 30 Juni. Tiga nama, satu bulan, dengan pola kasus yang memprihatinkan.

Menanggapi rentetan peristiwa ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangannya, Benni Irwan, menyatakan rasa prihatin yang mendalam. Benni mengakui bahwa kejadian serupa seolah menjadi lingkaran setan yang sulit diputus.

"Sebenarnya kejadian seperti ini kan sudah beberapa kali terjadi, ya. Mungkin bulan ini saja tiga orang, ya. Langkat, Kuantan Singingi, sama Ibu Etik. Kami sebenarnya di Kementerian Dalam Negeri ini sangat prihatin dengan kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi," ujar Benni dikutip dari sumber terpercaya, Minggu (12/7).

Meskipun menyatakan prihatin, Kemendagri menegaskan sikap hormatnya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Benni berharap agar kasus-kasus ini menjadi pagar yang paling tinggi bagi para kepala daerah lainnya untuk tidak terjerumus ke lubang yang sama.

"Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentu sangat menghormati proses hukum. Dan kita semua harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan untuk setiap kepala daerah yang terkena OTT ini. Kami dari Kemendagri sangat berharap ini tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran bagi kepala daerah yang lain," tegasnya.

Terhadap mekanisme pemerintahan pasca-penetapan tersangka, Kemendagri memastikan bahwa roda birokrasi tidak akan lumpuh. Sesuai aturan, Wakil Bupati akan langsung ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan kepemimpinan.

"Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, kemudian proses-proses pembangunan juga harus berjalan di Sukoharjo sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu kepala daerah dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan, maka wakil kepala daerah akan melaksanakan tugas sebagai kepala daerah [Plt Bupati Sukoharjo]," jelas Benni.

Analisis Pakar: Krisis Integritas dan Kegagalan Sistemik

Sebagai jurnalis yang telah malang melintang menyisir dunia politik dan hukum di Indonesia, saya, Budi Santoso, menyatakan bahwa pernyataan "prihatin" dari Kemendagri kini terdengar seperti rekaman rusak yang diputar ulang setiap kali seorang kepala daerah terjaring OTT. Rasa prihatin tanpa aksi korektif yang radikal hanyalah kosmetik politik yang menutupi borok sistemik yang sudah akut.

Fakta bahwa tiga bupati bisa terjaring dalam waktu kurang dari 30 hari menunjukkan bahwa pengawasan preventif yang seharusnya dilakukan oleh Kemendagri melalui inspektorat atau mekanisme evaluasi kinerja, nyaris tidak berguna atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Apakah para kepala daerah ini benar-benar licik sehingga tidak terdeteksi, atau justru mekanisme pengawasan kita hanya bersifat formalitas di atas kertas? Kasus Bupati Sukoharjo yang diduga memeras setoran dari BPKAD adalah indikasi kuat bahwa budaya "setoran" telah mengakar kuat di birokrasi daerah, di mana posisi kepala daerah dilihat bukan sebagai amanah rakyat, melainkan ladang bisnis pribadi.

Kita juga harus berhenti sejenak dan bertanya: Di mana peran partai politik? Partai politik yang mengusung dan memenangkan ketiga bupati ini jelas gagal melakukan kaderisasi yang baik dan melakukan screening moral. Partai politik seolah-olah hanya memikirkan kemenangan elektoral, lalu mencuci tangan ketika kadernya terjerat kasus hukum. Ini adalah kegagalan kolektif ekosistem politik kita. Kemendagri tidak bisa hanya menunjuk Plt dan berharap semuanya baik-baik saja. Mengganti orang tanpa memperbaiki sistem birokrasi yang korup adalah ibarat mengganti kulit penyu tanpa mengubah isinya.

Prediksi saya, jika tidak ada perombakan total dalam sistem rekrutmen kepala daerah dan penguatan pengawasan fungsional, maka daftar kepala daerah yang masuk bui akan terus bertambah. KPK adalah "pemadam kebakaran" yang hebat, namun kita tidak bisa mengandalkan pemadam kebakaran untuk mencegah setiap kebakaran jika di rumah-rumah pemerintahan ini tersebar bensin dan korek api di mana-mana. Rakyat sudah muak dengan janji-janji moralitas yang tak kunjung tuntas. Saatnya Kemendagri berhenti hanya "prihatin" dan mulai melakukan terobosan agresif untuk memotong mata rantai korupsi ini dari hulu.