Darurat 'Fatherless': Saat Negara Berupaya Merebut Perhatian Anak dari Cengkeraman AI dan Gadget

JAKARTA – Di tengah gempuran kecerdasan buatan (AI) yang kian mendominasi setiap lini kehidupan, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenbangga) meluncurkan peringatan keras mengenai ancaman nyata yang mengintai struktur keluarga Indonesia: hilangnya peran ayah dalam pengasuhan.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa teknologi, secanggih apa pun itu, tidak akan pernah bisa menggantikan empati dan ikatan emosional antara seorang ayah dan anaknya. Hal ini disampaikan Wihaji saat meninjau Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (Gamas) di SLB Negeri 2 Jakarta, Senin.

"Pemerintah tidak anti-teknologi, namun teknologi harus menjadi alat yang melayani manusia, bukan justru mengendalikan kita. AI tidak memiliki hati dan empati," tegas Wihaji. Ia menyoroti fenomena mengkhawatirkan di mana gawai sering kali menjadi "anggota keluarga baru" yang menyita waktu interaksi berkualitas, dengan durasi penggunaan mencapai 8 hingga 10 jam per hari pada anak-anak.

Data yang dipaparkan Wihaji cukup mengejutkan: sekitar 25 persen anak Indonesia mengalami kondisi fatherless, sebuah situasi di mana mereka kehilangan figur ayah dalam proses pengasuhan meski sang ayah mungkin masih ada secara fisik. Untuk memutus rantai ini, pemerintah menginisiasi Gamas dan Gerakan Ayah Mengambil Rapor (Gemar) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 17, guna mendorong keterlibatan aktif ayah yang selama ini sering kali hanya diposisikan sebagai pencari nafkah semata.

Langkah ini mendapat dukungan konkret dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/257/M.KT.02/2026, pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendampingi anak mereka di hari pertama sekolah.

"Fleksibilitas ini diharapkan membuat ASN lebih seimbang dalam kehidupan, tanpa mengurangi profesionalisme dan kualitas pelayanan publik," ujar Rini. Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa negara mulai menyadari bahwa ketahanan nasional dimulai dari ketahanan unit terkecil, yakni keluarga.

Catatan Redaksi: Menelisik Akar 'Fatherless' di Tengah Hegemoni Digital

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati dinamika sosial Indonesia, saya melihat kebijakan Gamas dan Gemar ini bukan sekadar seremoni tahunan atau aksi simbolis "foto bersama" di depan gerbang sekolah. Ini adalah pengakuan jujur pemerintah bahwa kita sedang menghadapi krisis identitas pengasuhan. Angka 25 persen anak yang mengalami fatherless adalah alarm keras. Kita tidak sedang bicara tentang ketiadaan ayah secara biologis, melainkan kematian peran psikologis. Banyak ayah di Indonesia terjebak dalam konstruksi sosial kuno bahwa tugas laki-laki hanyalah mencari uang, sementara urusan emosional anak diserahkan sepenuhnya kepada ibu. Inilah yang menciptakan lubang hitam dalam perkembangan mental anak.

Kini, lubang tersebut diperparah oleh kehadiran AI dan algoritma media sosial yang dirancang untuk membius. Ketika seorang ayah pulang kerja namun tetap terpaku pada layar ponselnya, ia sedang melakukan "pengabaian digital". AI mungkin bisa membantu anak mengerjakan tugas sekolah atau menjawab pertanyaan sains, tetapi AI tidak bisa memberikan rasa aman saat anak gagal, tidak bisa memberikan validasi emosional, dan tidak bisa mengajarkan integritas melalui teladan nyata. Jika kita membiarkan gawai menjadi pengganti figur ayah, kita sedang menciptakan generasi yang cerdas secara kognitif namun cacat secara empati dan rapuh secara mental.

Saya mengapresiasi langkah Menteri PANRB yang memberikan fleksibilitas kerja bagi ASN. Namun, saya memberi catatan kritis: apakah kebijakan ini akan menyentuh akar masalah bagi jutaan buruh pabrik atau pekerja sektor informal yang terikat jam kerja kaku? Ketimpangan akses terhadap "waktu berkualitas" ini bisa menciptakan stratifikasi sosial baru dalam pengasuhan. Negara tidak boleh hanya memberikan kemudahan bagi ASN, tetapi harus mendorong transformasi budaya kerja di sektor swasta agar peran ayah tidak dianggap sebagai "gangguan produktivitas", melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Prediksi saya, jika intervensi ini tidak dilakukan secara masif dan sistemik, kita akan melihat lonjakan masalah sosial di masa depan—mulai dari krisis kesehatan mental remaja hingga degradasi moral—yang bersumber dari rumah yang sunyi dari kehadiran ayah. Teknologi adalah pelayan yang hebat, tetapi tuan yang kejam. Mengembalikan peran ayah ke dalam ruang domestik bukan sekadar soal mengantar anak ke sekolah, melainkan soal merebut kembali kemanusiaan kita dari algoritma yang dingin.