Gubernur DKI Desak Warga Isi Sensus Ekonomi: Janji Kerahasiaan atau Sekadar Retorika?

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, kembali menekankan pentingnya partisipasi publik dalam Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam sebuah konferensi pers di Balai Kota, Pramono menegaskan bahwa data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya, sekaligus mengingatkan warga bahwa data tersebut menjadi dasar kebijakan publik, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penataan wilayah kumuh.

Jaminan kerahasiaan yang dipertanyakan

"Rahasia data itu dijamin. Sehingga mereka tidak segan‑segan melaporkan apa adanya," ujar Pramono, menutup rapat dengan harapan warga tidak ragu mengungkapkan kondisi ekonomi mereka. Namun, janji tersebut menimbulkan skeptisisme di kalangan aktivis data dan akademisi yang mengingatkan bahwa kebocoran data pribadi masih menjadi isu kritis di Indonesia, terutama setelah beberapa insiden kebocoran data pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.

Data BPS: Alat kebijakan atau senjata politik?

Pramono mengklaim bahwa data BPS telah menjadi "referensi utama" dalam pengambilan keputusan DKI, termasuk penetapan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta penentuan wilayah kumuh. Namun, tidak ada transparansi mengenai bagaimana data tersebut diolah, siapa yang memiliki akses, dan apakah ada mekanisme audit independen. Tanpa pengawasan yang memadai, data sensus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, misalnya mengkonsolidasikan basis pemilih atau menjustifikasi alokasi anggaran yang tidak proporsional.

Jakarta sebagai kota global: Tantangan atau peluang?

Gubernur menyoroti kompleksitas tantangan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, menegaskan bahwa sensus ini memiliki peran strategis. Namun, pertanyaan mendasar tetap: apakah sensus ekonomi ini akan menghasilkan kebijakan yang inklusif atau justru memperkuat kesenjangan? Data yang akurat memang penting, tetapi tanpa kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, sensus hanya menjadi statistik belaka.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa seruan Pramono untuk mengisi sensus dengan jujur sekaligus menjamin kerahasiaan data merupakan kombinasi antara kebutuhan administratif dan upaya membangun kepercayaan publik yang belum sepenuhnya terbayar. Pada praktiknya, BPS belum sepenuhnya mengadopsi standar internasional seperti GDPR atau ISO/IEC 27001 untuk perlindungan data, sehingga risiko kebocoran tetap tinggi. Pemerintah DKI harus memperkuat infrastruktur keamanan siber dan melibatkan lembaga independen untuk audit data, bukan sekadar mengandalkan janji verbal.

Selanjutnya, transparansi dalam penggunaan data menjadi kunci. Warga berhak mengetahui bagaimana data sensus mereka berkontribusi pada kebijakan spesifik, misalnya alokasi dana untuk perumahan tidak layak atau program pelatihan kerja. Tanpa mekanisme pelaporan publik, sensus berpotensi menjadi alat kontrol sosial yang menutup mata pada ketimpangan struktural.

Terakhir, saya memperingatkan bahwa sensus ekonomi 2026 dapat menjadi batu loncatan bagi pemerintah provinsi untuk mengklaim keberhasilan tanpa menyentuh akar masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Jika data tidak diikuti dengan kebijakan redistributif yang nyata, sensus hanya akan menambah tumpukan angka di lembar statistik, sementara warga tetap menanggung beban ekonomi yang sama.