QRIS Meroket! 157 Juta Transaksi di Kupang Digital Fest 2026, Tetapi Apakah Ini Awal Revolusi Keuangan NTT?

Di tengah gemerlapnya Kupang Digital Fest 2026, Bank Indonesia (BI) NTT mencatat transaksi QRIS mencapai Rp157 juta dalam dua hari acara. Angka ini menandai lonjakan signifikan dalam adopsi pembayaran digital di wilayah yang selama ini masih bergantung pada transaksi tunai.

Menurut Kepala Perwakilan BI NTT, Adidoyo Prakoso, pencapaian tersebut terjadi pada 10‑11 Juli 2026 di halaman Kantor Gubernur NTT, di mana 9.870 transaksi QRIS minimal Rp1 diselesaikan di wahana permainan digital yang disediakan panitia. Ia menegaskan bahwa “digitalisasi tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai pengguna, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi dan membuka peluang bagi UMKM lokal.

Acara ini merupakan kolaborasi antara BI Provinsi NTT, Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Kota Kupang. Tujuannya adalah meningkatkan akseptasi transaksi non‑tunai melalui QRIS, memperkuat literasi pelindungan konsumen, serta memperluas ekonomi dan keuangan digital di daerah.

Deputi Kepala Perwakilan BI NTT, Rio Khasananda, menekankan bahwa keberhasilan Kupang Digital Fest tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan, melainkan dari peningkatan kebiasaan masyarakat menggunakan QRIS. Ia menilai bahwa semakin banyak pelaku UMKM yang menerima pembayaran digital menjadi indikator penting dalam mendorong transformasi sistem pembayaran di NTT.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan apresiasi atas penyelenggaraan acara tersebut, menilai QRIS sebagai “game changer” yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi NTT melalui transaksi digital yang mudah, cepat, dan aman.

Selain bazar UMKM dan kompetisi QRIS, BI juga menyerahkan bantuan digitalisasi kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Lembata dan Alor, serta materi edukasi mengenai QRIS, pelindungan konsumen, dan Cinta Bangga Paham Rupiah kepada mitra kerja. Diskusi tentang transformasi pembayaran digital dan keamanan siber menjadi bagian penting dari agenda acara.

Dengan pencapaian transaksi Rp157 juta, BI berharap momentum ini dapat memperluas penggunaan QRIS, memperkuat daya saing UMKM, dan mendorong terbentuknya budaya transaksi digital yang aman dan terpercaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Analisis Pakar

Di balik angka-angka yang menggiurkan, terdapat beberapa pertanyaan kritis yang perlu dijawab. Pertama, apakah lonjakan transaksi QRIS selama dua hari acara ini mencerminkan adopsi jangka panjang atau hanya efek “flash mob” digital? Sejarah menunjukkan bahwa adopsi teknologi baru seringkali dipengaruhi oleh insentif sementara, seperti promosi atau kompetisi, yang tidak selalu berlanjut setelah acara selesai. Untuk menilai keberlanjutan, BI dan pemerintah daerah harus memantau volume transaksi QRIS secara berkelanjutan, bukan hanya pada hari-hari tertentu.

Kedua, peran UMKM dalam ekosistem pembayaran digital masih belum sepenuhnya terintegrasi. Meskipun 9.870 transaksi minimal Rp1 menunjukkan partisipasi, banyak pelaku UMKM di NTT masih menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan akses internet, kurangnya pemahaman tentang keamanan data, dan biaya operasional yang tinggi. Tanpa solusi yang holistik—misalnya pelatihan berkelanjutan, subsidi perangkat, dan jaminan keamanan siber—adopsi QRIS dapat terhambat oleh faktor struktural ini.

Ketiga, keamanan siber menjadi isu yang tak terelakkan dalam era pembayaran digital. Meskipun BI menekankan pentingnya pelindungan konsumen, masih banyak kasus pencurian data dan penipuan yang melibatkan QRIS di berbagai daerah. Oleh karena itu, perlu ada kerangka regulasi yang kuat, sistem deteksi fraud yang canggih, dan kolaborasi lintas lembaga untuk meminimalkan risiko. Tanpa langkah ini, kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital dapat menurun, menghambat pertumbuhan ekonomi digital yang diharapkan.

Keempat, dampak sosial dari transisi ke pembayaran digital harus diukur secara komprehensif. Di daerah terpencil, akses ke layanan bank tradisional masih terbatas, dan QRIS dapat menjadi jembatan penting. Namun, jika tidak disertai dengan infrastruktur yang memadai—seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat yang terjangkau—risiko eksklusi digital akan meningkat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus menyeimbangkan antara promosi teknologi dan pembangunan infrastruktur dasar.

Secara keseluruhan, Kupang Digital Fest 2026 menandai langkah awal yang signifikan menuju ekonomi digital di NTT. Namun, keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada bagaimana pemerintah, BI, dan pelaku UMKM dapat mengatasi tantangan teknis, keamanan, dan infrastruktur yang masih ada. Tanpa strategi yang terintegrasi, lonjakan transaksi ini mungkin hanya menjadi kilau sementara, bukan fondasi bagi transformasi ekonomi yang berkelanjutan.