Ketua DPRD Bogor Dorong Pengusaha Wanita, Tapi Apa Sih Dampaknya Bagi UMKM Lokal?

Bogor, 19 Juni 2026 – Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menyampaikan pidato motivasi pada acara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Bogor. Acara yang digelar pada Jumat, 19 Juni, diklaim sebagai upaya memperkuat karakter kepemimpinan perempuan sekaligus mengakselerasi kontribusi mereka dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Adityawarman menyoroti peran ganda perempuan sebagai penggerak keluarga dan pelaku usaha. "Seorang pengusaha perempuan itu tugasnya banyak, sangat multitasking. Di satu sisi harus bertugas di rumah mengurus keluarga, di sisi lain juga sibuk mengurus masyarakat. Jika di rumah dan di luar rumah semua bisa diurus dengan baik, itu sudah sangat luar biasa," ujarnya.

Namun, di balik retorika yang terkesan mengagungkan peran ganda tersebut, terdapat pertanyaan mendasar: apakah dukungan politik ini memang berujung pada peningkatan kapasitas UMKM, atau sekadar simbolik untuk menambah poin gender dalam agenda partai? Adityawarman menegaskan bahwa kepemimpinan tidak semata-mata diukur dari profit, melainkan dari "ketulusan untuk memberikan manfaat bagi orang lain". Pernyataan ini, meski bernada mulia, belum disertai data konkret mengenai program atau alokasi anggaran yang dapat mengubah lanskap UMKM di Bogor.

Ketua DPC IWAPI Kota Bogor, Dhany Rose, menambahkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan membekali anggota dengan pemahaman tentang kepemimpinan organisasi, termasuk pemahaman AD/ART, PKO, serta pengembangan jiwa leadership. Ia menekankan pentingnya menguasai media sosial dan digitalisasi untuk memperluas pasar. "Melalui kegiatan ini, kami ingin teman-teman paham bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah," kata Dhany Rose.

Secara faktual, IWAPI Bogor mengakomodasi sekitar 150 pengusaha perempuan, mayoritas bergerak di sektor UMKM tradisional seperti kuliner, kerajinan, dan jasa. Namun, tantangan utama yang dihadapi tetap sama: akses permodalan yang terbatas, kurangnya jaringan pasar yang luas, dan regulasi yang belum sepenuhnya ramah usaha kecil. Tanpa intervensi kebijakan yang terukur—misalnya skema kredit mikro, pelatihan digital yang berkelanjutan, atau insentif pajak—motivasi semata tidak akan cukup menggerakkan roda ekonomi.

Adityawarman, yang memiliki pengalaman memimpin beberapa komisi di DPRD, berjanji akan menjadikan IWAPI sebagai mitra strategis dalam memperkuat sektor UMKM dan menciptakan lapangan kerja. Namun, sejauh mana komitmen ini akan terwujud dalam kebijakan konkret masih menjadi sorotan. Apakah DPRD akan mengalokasikan dana khusus, atau hanya mengandalkan kolaborasi sukarela antara pemerintah dan organisasi? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah agenda gender ini menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi atau sekadar wacana politik.

Opini Mendalam

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat fenomena ini sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, dorongan resmi dari lembaga legislatif untuk mengangkat peran perempuan dalam dunia usaha memang patut diapresiasi. Indonesia masih jauh dari kesetaraan gender dalam kepemilikan aset dan akses ke pembiayaan. Mengangkat suara pengusaha wanita dapat membuka ruang dialog yang selama ini terpinggirkan.

Di sisi lain, tanpa kerangka kebijakan yang terukur, motivasi politik berisiko menjadi "greenwashing"—sebuah upaya menampilkan kepedulian pada isu gender tanpa aksi substantif. Kita perlu menuntut transparansi: berapa anggaran yang dialokasikan, apa indikator keberhasilan yang akan dipantau, dan bagaimana mekanisme akuntabilitasnya. Tanpa data tersebut, pernyataan tentang "ketulusan" dan "kepemimpinan yang berdampak" tetap berada di ranah retorika.

Lebih jauh, penting untuk mengkritisi narasi multitasking yang sering dipakai untuk memujakan perempuan. Menyodorkan beban ganda sebagai standar kepemimpinan dapat menormalisasi ekspektasi tidak realistis, sekaligus menutupi kebutuhan akan dukungan struktural—seperti layanan penitipan anak, fleksibilitas kerja, dan kebijakan cuti yang memadai. Kepemimpinan sejati bukanlah kemampuan mengelola rumah sekaligus bisnis, melainkan menciptakan ekosistem yang memungkinkan perempuan fokus pada inovasi dan pertumbuhan usaha.

Ke depan, saya menilai bahwa keberhasilan inisiatif ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Jika DPRD dapat mengeluarkan regulasi yang mempermudah akses kredit, memberikan pelatihan digital berkelanjutan, serta mengintegrasikan data UMKM ke dalam platform e‑government, maka dorongan simbolik ini dapat bertransformasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, jika agenda ini hanya berhenti pada pidato motivasi, maka perempuan pengusaha akan tetap terjebak dalam lingkaran keterbatasan yang sama.

Kesimpulannya, dukungan politik terhadap pengusaha perempuan di Bogor adalah langkah awal yang menjanjikan, namun harus diikuti oleh kebijakan konkret, alokasi sumber daya yang transparan, dan pengukuran dampak yang objektif. Hanya dengan itu, retorika tentang kepemimpinan dan ketulusan dapat beralih menjadi realitas yang menggerakkan perekonomian daerah.