Prabowo Ungkap Asal Usul Koperasi Merah Putih: Dari Lihat Rakyat Kelaparan Hingga Janji Solusi Kredit Murah

Jakarta, 12 Juli 2026 – Pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional di Senayan, Presiden Prabowo Subianto menelusuri kembali jejak pribadi yang memicu lahirnya gagasan koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Dalam pidatonya, Prabowo mengklaim bahwa ide tersebut berakar sejak puluhan tahun lalu, ketika ia masih bertugas sebagai prajurit TNI dan menyaksikan langsung penderitaan rakyat yang terpinggirkan.

"Saya melihat ada rakyat yang mati kelaparan dan saya tidak bisa berbuat apa‑apa karena makan saya terbatas untuk kompi saya," ujar Prabowo, mengutip pengalaman pribadi yang katanya menjadi titik balik. Ia menuturkan bahwa pada suatu kesempatan, ia menyaksikan seorang warga meninggal karena kelaparan, sebuah peristiwa yang, menurutnya, menegaskan kegagalan sistem distribusi pangan di daerah pedesaan.

Berangkat dari pengalaman tersebut, Prabowo menegaskan tekadnya untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat desa melalui kekuatan koperasi. "Indonesia merdeka, perang kemerdekaan kita, kekuatan kita ada di desa‑desa," tegasnya, menekankan pentingnya memelihara kemampuan ekonomi lokal sebagai fondasi kedaulatan nasional.

Selain isu kelaparan, Prabowo menyoroti beban utang yang menjerat masyarakat rentan. Menurutnya, pendapatan yang rendah dan tidak menentu memaksa warga meminjam uang dari rentenir dengan bunga tinggi. "Tidak ada jalan. Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah," katanya, sambil mengusulkan pendirian koperasi simpan‑pinjam di setiap desa di seluruh Indonesia.

Prabowo juga menambahkan bahwa koperasi Merah Putih diharapkan menjadi saluran distribusi barang bersubsidi yang lebih transparan. "Hampir semua barang‑barang subsidi bisa kita salurkan melalui koperasi supaya tidak diselewengkan," ujarnya, menyinggung kasus penyalahgunaan subsidi yang selama ini menjadi sorotan publik.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya menilai narasi Prabowo sebagai upaya politisasi kebijakan ekonomi yang berpotensi menutupi kegagalan kebijakan sebelumnya. Klaimnya tentang menyaksikan kematian akibat kelaparan memang menyentuh, namun tidak ada bukti konkret yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan kegagalan institusi negara atau kebijakan distribusi pangan. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah cerita pribadi ini dimanfaatkan untuk membangun legitimasi politik menjelang pemilihan?

Selanjutnya, janji pendirian koperasi simpan‑pinjam di setiap desa terdengar ambisius, namun tidak menjawab tantangan struktural yang lebih dalam: akses permodalan, kualitas manajemen koperasi, dan pengawasan yang ketat. Tanpa kerangka regulasi yang kuat, koperasi dapat menjadi arena baru bagi praktik korupsi dan nepotisme, terutama bila dikelola oleh jaringan politik yang sudah ada.

Distribusi barang subsidi melalui koperasi juga menimbulkan risiko baru. Meskipun tujuan transparansi terpuji, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme distribusi yang melibatkan entitas lokal sering kali disusupi kepentingan pribadi. Tanpa sistem audit independen dan mekanisme pengaduan yang efektif, koperasi dapat menjadi “jembatan” bagi elite lokal untuk mengalihkan subsidi ke pihak yang tidak berhak.

Terakhir, kebijakan ini harus dilihat dalam konteks politik yang lebih luas. Prabowo, sebagai mantan Menteri Pertahanan dan calon presiden, menggunakan platform ini untuk memperkuat citra “pahlawan rakyat”. Namun, realitas di lapangan—seperti rendahnya literasi keuangan di desa, ketergantungan pada bantuan pemerintah, dan kurangnya infrastruktur—menuntut solusi yang lebih komprehensif daripada sekadar membentuk koperasi. Jika tidak diiringi dengan reformasi struktural, inisiatif Merah Putih berisiko menjadi slogan politik semata, bukan perubahan substantif bagi masyarakat pedesaan.