HUT ke-46 Dekranas: Pesta Kerajinan atau Panggung Pameran Politik dan Janji Ekonomi Palsu?

Makassar, 12 Juli 2026 – Penutupan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Atrium Trans Studio Mall, Makassar, disulap menjadi panggung seremonial yang menampilkan tokoh‑tokoh tinggi: Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta pejabat daerah lainnya. Di tengah sorotan lampu panggung, mereka menabuh alat musik jalappa secara serentak, sebuah aksi simbolik yang lebih mengundang tanya daripada memberi nilai tambah pada industri kerajinan.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri menyanjung acara tersebut sebagai "penggerak perekonomian daerah" dan menekankan pentingnya melestarikan potensi kerajinan Indonesia. Namun, di balik pujian retoris itu, tidak ada data konkret yang disodorkan untuk mengukur dampak ekonomi riil yang dihasilkan. Apakah 203 stan yang dipamerkan benar‑benar meningkatkan penjualan, atau sekadar menambah deretan foto Instagram?

Ketua Panitia HUT, Sukarniaty Kondolele, mengklaim tema "Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia" berhasil mengangkat kerajinan lokal ke pasar global. Ia menyoroti efek multiplier pada sektor perhotelan, transportasi, kuliner, dan pariwisata. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pengunjung adalah konsumen lokal yang datang untuk hiburan, bukan pembeli potensial produk kerajinan dengan nilai ekspor tinggi. Tanpa strategi pemasaran yang terintegrasi, janji "menembus pasar global" tetap menjadi slogan kosong.

Penutupan acara diakhiri dengan kunjungan Tri Tito Karnavian ke stan‑stan pameran, di mana ia berdialog singkat dengan perajin. Interaksi yang tampak sekadar formalitas ini menimbulkan pertanyaan: apakah ada tindak lanjut kebijakan atau alokasi anggaran yang konkret untuk mendukung perajin kecil? Sampai kini, tidak ada indikasi alokasi dana baru atau program pelatihan yang terukur.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai HUT ke-46 Dekranas lebih merupakan "showcase politik" daripada upaya transformasi industri kerajinan. Pemerintah pusat dan daerah tampaknya menggunakan acara ini sebagai arena legitimasi, menampilkan kepedulian terhadap budaya sambil menutup mata pada masalah struktural: akses pasar yang terbatas, kurangnya dukungan finansial, dan standar kualitas yang belum terstandarisasi. Tanpa reformasi kebijakan yang menyasar rantai nilai kerajinan—dari bahan baku hingga distribusi internasional—potensi ekonomi yang dijanjikan akan tetap terperangkap dalam lingkaran acara pameran tahunan.

Lebih jauh, keterlibatan tokoh politik senior seperti Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dalam acara seremonial menimbulkan konflik kepentingan. Mereka berada di posisi yang dapat mempengaruhi alokasi anggaran daerah, namun tidak ada transparansi mengenai rencana investasi yang konkret. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa dukungan yang diberikan bersifat simbolik, bertujuan memperkuat citra politik, bukan menggerakkan ekonomi riil.

Jika Dekranas ingin benar‑benar menjadi motor penggerak ekonomi kreatif, langkah selanjutnya harus melampaui pawai simbolik. Diperlukan data terukur tentang peningkatan penjualan, penciptaan lapangan kerja, dan ekspor produk kerajinan pasca‑event. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan insentif fiskal, memfasilitasi akses ke pasar digital, serta membangun standar kualitas yang diakui internasional. Tanpa itu, HUT ke-46 hanya akan tercatat sebagai perayaan semu yang menghibur mata, namun tidak mengubah nasib perajin kecil di seluruh nusantara.