Prabowo Goresik Parpol: “Patriot Banyak, Bajingan Juga” – Apa Makna di Balik Kata‑kata Kontroversial?

Politik
Siti RahmawatiSiti Rahmawati
Siti Rahmawati
Siti Rahmawati
News Desk

Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Prabowo Goresik Parpol: “Patriot Banyak, Bajingan Juga” – Apa Makna di Balik Kata‑kata Kontroversial?
BAGIKAN:

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanfaatkan peringatan Hari Koperasi Nasional ke‑79 di Jakarta, Minggu (12/7), untuk menyerukan persatuan lintas sektoral. Namun, sambutan yang seharusnya menjadi panggilan kebangsaan berujung pada pernyataan yang memancing polemik: "Semua partai banyak patriot dan semua partai banyak bajingan juga." Kalimat itu, sekaligus pertanyaan retoris kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti tentang kelayakan penggunaan kata "bajingan", menimbulkan kegelisahan di kalangan politisi, akademisi, dan publik.

Prabowo menegaskan bahwa nilai‑nilai kebangsaan – memaafkan, mengerti, mengasihi, dan membantu – harus menjadi landasan utama dalam mengatasi perbedaan suku, latar belakang, maupun afiliasi politik. "Jangan ikut‑ikut budaya caci maki, dengki, budaya curiga," ujarnya, menyinggung praktik politik identitas yang selama ini menggerogoti kohesi sosial. Namun, dalam upaya menegaskan bahwa tidak ada partai yang bebas dari unsur negatif, ia memilih kata "bajingan" – istilah yang secara umum dipahami sebagai penghinaan.

Menanggapi reaksi kritis, Prabowo berargumen bahwa istilah tersebut bukanlah kata kasar, melainkan bagian dari bahasa Betawi yang ia gunakan secara spontan. "Bajingan ya bajingan, bahasa Betawi," katanya, sambil meminta maaf atas penggunaan istilah yang dianggap tidak pantas dalam konteks resmi. Ia menambahkan, "Saya lahir di Betawi, jadi maaf kalau saya semangat kata‑kata Betawi keluar. Sorry ye."

Penggunaan istilah kontroversial ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah seorang kepala negara berhak melonggarkan standar bahasa dalam pidato publik demi mengekspresikan kejujuran emosional? Atau justru harus menjadi contoh ketegasan dalam berbahasa, mengingat posisi dan pengaruhnya yang luas? Di tengah dinamika politik Indonesia yang kerap terpolarisasi, pernyataan Prabowo ini dapat dilihat sebagai upaya menembus retorika konvensional, namun sekaligus berisiko menambah keretakan yang sudah ada.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri seluk‑beluk politik Indonesia selama lebih dari dua dekade, saya menilai bahwa pernyataan Prabowo bukan sekadar "semangat bahasa Betawi" melainkan strategi komunikasi yang sengaja provokatif. Dengan menyoroti keberadaan "bajingan" di semua partai, ia berusaha menormalisasi kritik internal sekaligus menegaskan bahwa tidak ada entitas politik yang suci. Ini dapat menjadi taktik untuk meredam tuduhan bahwa pemerintahannya bersifat eksklusif atau menutup diri terhadap kritik.

Namun, risiko yang mengiringi taktik ini sangat besar. Bahasa yang menyinggung dapat memicu reaksi defensif dari partai‑partai lain, memperdalam polarisasi, dan mengalihkan fokus publik dari agenda kebijakan konkret ke perdebatan semantik. Di era media sosial, setiap kata yang diucapkan oleh presiden akan tersebar luas, dimanipulasi, dan dijadikan bahan kampanye oleh oposisi. Oleh karena itu, Prabowo seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih kata, terutama dalam forum resmi yang menuntut kedewasaan politik.

Selain itu, pernyataan tersebut mengungkapkan paradoks antara retorika persatuan dan realitas politik yang masih dipenuhi kepentingan sektoral. Jika memang semua partai memiliki elemen "bajingan", maka pertanyaannya adalah: apa mekanisme internal partai untuk membersihkan unsur‑unsur tersebut? Apakah ada agenda reformasi internal yang transparan, atau hanya menjadi jargon politik yang tidak memiliki implementasi? Tanpa jawaban yang konkret, pernyataan ini berpotensi menjadi sekadar "kibaran kata" yang tidak menghasilkan perubahan substantif.

Ke depan, saya memprediksi bahwa kritik terhadap penggunaan istilah ini akan terus berlanjut, terutama dari kalangan akademisi bahasa dan aktivis hak asasi manusia yang menilai bahwa bahasa publik pejabat negara harus mencerminkan nilai‑nilai kebangsaan yang inklusif. Jika Prabowo ingin menegaskan komitmen pada persatuan, ia perlu mengubah pendekatan komunikasinya menjadi lebih inklusif, mengedepankan bahasa yang membangun, bukan yang memecah belah. Hanya dengan demikian, pesan persatuan yang ia sampaikan pada Hari Koperasi Nasional dapat benar‑benar menginspirasi perubahan yang dibutuhkan bangsa.