Prabowo Gigit Kritik Ekonomi: “Neoliberal Tak Berpengaruh, Program Tetap Jalan”

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa agenda penguatan ekonomi yang digulirkan pemerintahannya akan terus berlanjut meski mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi dan pakar kebijakan. Pernyataan itu disampaikan pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional di Senayan, Jakarta, pada Ahad, 12 Juli 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo menuding sekelompok yang ia sebut “orang‑orang pintar”—yang ia identifikasikan sebagai para ekonom, akademisi, dan aktivis—sering menjelek‑jelekkan kebijakan ekonomi pemerintah. "Kalau kita mau buat suatu program untuk memperkuat bangsa, kita diejek, difitnah, dihajar, tapi tidak ada pengaruhnya. Kita jalan terus," ujarnya dengan nada tegas.

Presiden juga menegaskan ketidakpercayaannya pada apa yang ia sebut “neoliberalisme”. Menurut Prabowo, sejak awal ia telah memperingatkan bahwa model kapitalisme pasar bebas yang menekankan deregulasi dan privatisasi tidak akan menghasilkan kesejahteraan massal. "Saya tidak percaya pada teori‑teori neolib. Katanya ‘kita berpikir global, tidak ada batas lagi’, tapi kenyataannya justru memperparah ketimpangan," kata Prabowo.

Prabowo menyoroti dua poin utama yang ia anggap fatal dalam paradigma neoliberal: pertama, penyalahsaraan kemiskinan pada individu; kedua, konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elit. "Neolib menaruh beban kemiskinan pada rakyat, sambil mengklaim bahwa 1 persen kaya akan menetes ke bawah lewat ‘trickle‑down effect’. Saya tanya, apakah kalian percaya itu akan terjadi?" tanya Prabowo, menantang logika kebijakan tersebut.

Presiden menambahkan bahwa negara‑negara Barat—Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar Eropa—sudah mulai meninggalkan kebijakan neoliberal. "Mereka sudah mengakui kegagalannya, hanya Indonesia yang masih terjebak," pungkasnya, sambil menegaskan bahwa kritik dari kalangan cerdas tidak akan mengubah arah kebijakan.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika kebijakan ekonomi Indonesia selama lebih dari satu dekade, saya melihat pernyataan Prabowo sebagai kombinasi antara strategi politik dan narasi populis. Kritik terhadap neoliberal memang memiliki basis yang sah—bukti empiris menunjukkan bahwa model pasar bebas tanpa regulasi kuat cenderung memperlebar jurang pendapatan. Namun, menolak seluruh kerangka pasar bebas tanpa menawarkan alternatif yang terukur dapat menimbulkan kebingungan kebijakan.

Langkah Prabowo untuk menegaskan bahwa program penguatan ekonomi akan terus berjalan terlepas dari kritik menandakan adanya keinginan untuk menegaskan otoritas eksekutif. Ini berisiko menutup ruang dialog konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Tanpa dialog, kebijakan dapat menjadi "kebijakan dalam ruang hampa", yang pada akhirnya sulit diukur efektivitasnya.

Selanjutnya, klaim bahwa negara‑negara Barat telah sepenuhnya meninggalkan neoliberal masih terlalu simplistik. Banyak negara maju kini mengadopsi model "mixed economy"—kombinasi pasar bebas dengan intervensi pemerintah yang kuat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Indonesia seharusnya tidak sekadar meniru atau menolak, melainkan merumuskan model hibrida yang sesuai dengan karakteristik demografis dan strukturalnya.

Terakhir, retorika "trickle‑down" yang dipertanyakan Prabowo memang telah terbukti lemah dalam praktik. Namun, solusi yang ditawarkan—misalnya peningkatan investasi infrastruktur, reformasi agraria, atau kebijakan industri strategis—perlu dijabarkan secara konkret. Tanpa detail operasional, janji “program tetap jalan” berpotensi menjadi slogan kosong yang sulit dipertanggungjawabkan di depan publik dan lembaga pengawas.

Kesimpulannya, kritik terhadap neoliberal memang relevan, namun penolakan total tanpa alternatif yang jelas dapat menjerumuskan kebijakan ke dalam zona abu‑abu. Pemerintah harus membuka ruang dialog, menyajikan data empiris, dan merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hanya dengan cara itu, program penguatan ekonomi yang diusung Prabowo dapat benar‑benar menjadi motor pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Indonesia.