Polri Serahkan Tiga Kasus Korupsi Besar ke Kejagung, Febrie Adriansyah dalam Fokus Penyidikan

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memutuskan untuk menyerahkan secara bertahap berkas administrasi tiga perkara korupsi berskala nasional ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus yang dimaksud meliputi dugaan korupsi dalam pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), kasus Asabri dan Jiwasraya periode 2020‑2025, serta tindak pidana pencucian uang terkait penyelesaian utang PT CBS terhadap PT KNI.

Kabag Ops Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, menjelaskan bahwa selain berkas, proses penyerahan tersangka juga dilakukan secara bertahap guna memastikan administrasi dan persiapan penyidik lengkap. “Bertahap, ya. Tentunya penyidik harus menyiapkan segala sesuatunya, termasuk administrasinya,” katanya dalam sidang pers di Jakarta, Minggu.

Kepala Kortastipidkor, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menegaskan bahwa penyerahan ini merupakan hasil kesepakatan antara Polri dan Kejagung sebagai bentuk sinergi penegakan hukum. Ia menambahkan bahwa selama penyidikan, tim penyidik telah memeriksa 15 saksi, dua ahli, serta melakukan 13 penggeledahan di wilayah Jakarta, Sentul, dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain itu, telah disusun gelar perkara dan ditetapkan dua tersangka: mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah dan pengusaha Don Ritto (DR).

Plt. Jampidsus Rudi Margono dari Kejaksaan Agung mengkonfirmasi penerimaan berkas dan menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen kedua lembaga untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas penanganan perkara korupsi.

Analisis Pakar

Alih-alih hanya menyoroti prosedur administratif, penyerahan bertahap ini sebenarnya mencerminkan ketidakstabilan koordinasi antarlembaga yang telah lama menjadi rahasia publik dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun resmi disebut sebagai “sinergi”, realitas menunjukkan adanya ambiguitas dalam penetapan tanggung jawab: apakah Polri masih berwenang untuk melakukan penyelidikan lanjutan setelah berkas diserahkan, ataukah Kejaksaan sepenuhnya menguasai proses selanjutnya? Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang terlibat untuk menunda atau memanipulasi alur hukum.

Dari sudut pandang investigasi, fakta bahwa tim penyidik telah memeriksa 15 saksi dan dua ahli serta melakukan 13 penggeledahan menunjukkan upaya yang cukup serius. Namun, jumlah saksi yang relatif rendah mengingat skala kasus yang melibatkan proyek infrastruktur energi dan lembaga keuangan besar menimbulkan pertanyaan tentang kedalaman penetapan fakta. Apakah ada saksi kunci yang masih tidak terjangkau karena alasan politik atau karena tidak bersedia bersaksi? Selain itu, penetapan hanya dua tersangka—Febrie Adriansyah dan Don Ritto—menyiratkan bahwa jaringan korupsi yang lebih luas, meliputi pejabat eksekutif, pengembang proyek, dan pihak ketiga dalam rantai pasokan batu bara, mungkin masih berada di luar radar penyidikan.

Kritik lain yang perlu diangkat adalah keterlambatan dalam pelimpahan tersangka. Meskipun dilakukan secara bertahap, jeda antara penyelesaian penyidikan awal dan penyerahan ke Kejaksaan dapat memberikan waktu bagi tersangka untuk menyembunyikan bukti, mengalihkan aset, atau bahkan melakukan kolusi dengan pejabat yang masih menjabat. Dalam konteks korupsi tingkat tinggi, kecepatan dan transparansi adalah kunci untuk mencegah terjadinya pelanggaran proses hukum yang sistematis.

Pada akhirnya, langkah Polri menyerahkan kasus ke Kejagung harus diiringi dengan mekanisme pengawasan bersama yang kuat, seperti pembentukan tim gabungan penyidik-jaksa yang bersifat permanen, serta pemberlakuan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai handover berkas dan tersangka. Tanpa reformasi institusional yang mendasar, risiko bahwa kasus-kasus seperti ini akan kembali terulang dengan hasil yang tidak memuaskan tetap tinggi, dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum akan terus erosi.