Krisis Transportasi Laut di Kepulauan Aru: 14 Penumpang Tertahan Karena Mesin Speedboat Gagal

Ambon (ANTARA) – Pada Sabtu (11/7), sebuah speedboat yang berangkat dari Desa Joran menuju Dobo, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru, mengalami kegagalan mesin di perairan Desa Gomar, Kecamatan Aru Selatan Utara. Kejadian ini memaksa 14 penumpang terdampar dan menunggu bantuan SAR selama lebih dari 12 jam.

Menurut Komandan Tim Operasi SAR Dobo, Usman Raseng, kapal tersebut dilaporkan hilang kontak pada pukul 15.50 WIT. Setelah mesin mati, penumpang sempat diselamatkan oleh warga setempat dan dibawa ke Desa Erersin, Kecamatan Aru Selatan Timur. Informasi tersebut kemudian disalurkan oleh BPBD Dobo kepada Unit Siaga SAR Dobo pada pukul 21.40 WIT, yang selanjutnya mengaktifkan Tim SAR Gabungan.

Pada pukul 22.00 WIT, tim SAR berangkat menggunakan RIB dari Pelabuhan Dobo menuju koordinat 6°38'7.46"S - 134°33'5.47"E, menempuh jarak sekitar 67,75 mil laut dengan heading 160° ke selatan. Pada pukul 00.51 WIT, tim berhasil berkomunikasi dengan salah satu korban yang mengonfirmasi bahwa semua penumpang berada dalam keadaan selamat di Desa Erersin.

Tim SAR tiba di lokasi pada pukul 01.00 WIT dan, mengingat kondisi gelap serta jarak pandang terbatas, memutuskan untuk menunda evakuasi hingga pagi hari. Evakuasi resmi dimulai pada pukul 05.50 WIT keesokan harinya, dengan menempuh rute selatan‑utara sejauh 55 mil laut menuju Dobo.

Setelah empat jam perjalanan, pada pukul 09.30 WIT, seluruh penumpang berhasil tiba kembali di Pelabuhan Pasar Barat, Kota Dobo, dalam keadaan selamat dan diserahkan kepada keluarga masing‑masing. Kasus ini menyoroti kerentanan transportasi laut di wilayah terpencil serta kesiapan aparat dalam menanggapi situasi darurat.

Analisis Pakar

Kasus speedboat yang mengalami mati mesin di perairan Kepulauan Aru bukan sekadar insiden teknis; ia mengungkapkan celah struktural dalam regulasi dan pengawasan armada penumpang di wilayah maritim Indonesia. Pertama, standar keselamatan kapal kecil masih jauh dari standar internasional, terutama dalam hal inspeksi rutin mesin dan kelayakan operasional. Kedua, respons cepat BPBD dan SAR menunjukkan adanya prosedur yang memadai, namun keterbatasan sarana – seperti kurangnya kapal penolong berkapasitas tinggi – tetap menjadi hambatan utama.

Lebih jauh, kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab operator speedboat. Apakah mereka telah melakukan pemeriksaan pra‑perjalanan? Apakah ada tekanan ekonomi yang memaksa mereka mengabaikan prosedur keselamatan? Tanpa transparansi dari pemilik kapal, publik tetap berada dalam ketidakpastian, dan risiko kecelakaan serupa dapat berulang.

Dari perspektif kebijakan, pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat regulasi mengenai sertifikasi kapal penumpang, termasuk pelatihan wajib bagi awak kapal (ABK) dan audit berkala oleh otoritas maritim. Investasi dalam infrastruktur SAR, seperti penambahan kapal penolong berkecepatan tinggi dan pelatihan lintas‑sektor, harus diprioritaskan mengingat geografis kepulauan yang tersebar.

Jika tidak ada langkah konkret, insiden serupa akan terus mengancam nyawa warga yang mengandalkan transportasi laut sebagai satu‑satunya jalur mobilitas. Sebagai jurnalis investigasi, saya menuntut transparansi penuh dari pihak operator, serta akuntabilitas pemerintah dalam menegakkan standar keselamatan yang melindungi masyarakat, bukan sekadar menanggapi krisis setelahnya.