Menkop Ferry Janjikan Resmi KDMP Kelola CPO dan PLTS di Agustus 2026: Janji Besar atau Sekadar Politik Panggung?

Jakarta, 12 Juli 2026 – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengumumkan rencana peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang akan mengelola produksi minyak sawit (CPO) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Agustus 2026. Pengumuman ini disampaikan dalam rangka Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno.

Menurut Ferry, pabrik CPO akan dibuka di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sementara PLTS berskala 0,5‑1 MW akan beroperasi di Pulau Sembur Laut, Kelurahan Galang Baru, Kepulauan Riau. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari upaya revitalisasi koperasi desa.

Namun, di balik antusiasme resmi, terdapat sejumlah pertanyaan kritis yang belum terjawab. Pertama, kesiapan operasional KDMP dalam mengelola industri berat seperti pertambangan dan pengolahan kelapa sawit masih diragukan mengingat mayoritas koperasi desa masih berfokus pada usaha mikro dan kecil. Kedua, transparansi penggunaan dana dan mekanisme pembagian keuntungan bagi anggota koperasi belum dijabarkan secara detail, menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dana publik.

Ferry juga mengumumkan rencana penyusunan Undang‑Undang Perkoperasian baru, menggantikan UU No. 25/1992 yang dianggap usang. Ia berargumen bahwa regulasi baru akan menjadi "payung hukum" bagi gerakan koperasi. Namun, proses legislasi yang biasanya memakan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dapat menunda implementasi kebijakan yang dijanjikan.

Di samping itu, Menkop menekankan bahwa koperasi akan kembali menjadi "soko guru" perekonomian nasional, menyaingi peran BUMN dan sektor swasta. Pernyataan ini menimbulkan skeptisisme mengingat sejarah koperasi Indonesia yang sering kali terjebak dalam birokrasi, kurangnya profesionalisme, dan ketergantungan pada subsidi pemerintah.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua dimensi utama dalam agenda ini. Pertama, dimensi politik: peresmian KDMP pada bulan Agustus bertepatan dengan momentum politik menjelang Pilpres 2029. Penempatan proyek strategis di Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau dapat menjadi alat politik untuk memperkuat basis dukungan di daerah‑daerah kunci. Kedua, dimensi ekonomi: sektor minyak sawit dan energi terbarukan memang menawarkan potensi pertumbuhan, namun keduanya memerlukan investasi modal besar, teknologi canggih, dan manajemen risiko yang tinggi. Koperasi desa, yang umumnya dikelola oleh aparat desa dengan kapasitas terbatas, belum terbukti mampu menavigasi tantangan ini secara mandiri.

Jika pemerintah tidak menyediakan kerangka kerja yang jelas—termasuk audit independen, standar akuntabilitas, dan pelatihan manajerial—maka proyek ini berisiko menjadi "proyek hantu" yang menggerogoti anggaran daerah tanpa menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Lebih jauh, pemberian izin tambang dan eksploitasi mineral kepada koperasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama bila lahan yang dimanfaatkan berada di wilayah adat atau kawasan konservasi.

Prediksi saya, dalam jangka pendek, proyek ini akan berjalan dengan dukungan politik kuat, namun akan menghadapi hambatan operasional yang signifikan. Tanpa reformasi struktural pada tata kelola koperasi, termasuk penguatan peran Dewan Kooperasi Indonesia dan pengawasan eksternal, inisiatif ini berpotensi berakhir sebagai simbol retorika politik, bukan motor pertumbuhan ekonomi desa. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi baru tidak menjadi sekadar "kertas kosong" melainkan instrumen yang menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi semua pemangku kepentingan.