Krisis angkutan laut di Kepulauan Aru: 14 penumpang terhambat sapertos mesin speedboat yèn mati.

Ambon (ANTARA) – Djelo Sabtu (11/7), sebuah kapal kilat yang meluncur dari Kampung Joran ke Dobo, ibukota Kabupaten Kepulauan Aru, mengalami kerusakan mesin di perairan Desa Gomar, Kecamatan Aru Selatan Utara. Karena itu, 14 penumpang terjebak dan harus menunggu bantuan SAR selama lebih dari 12 jam.

Menurut Kapten Tim Operasi SAR Dobo, Usman Raseng, kapal itu dinyatakan kehilangan sinyal pada pukul 15.50 WIT. Setelah mesin mati, penumpang berhasil diselamatkan oleh warga setempat dan diangkut ke Desa Erersin, Kecamatan Aru Selatan Timur. Informasi itu kemudian dikirimkan oleh BPBD Dobo ke Unit Siaga SAR Dobo pada pukul 21.40 WIT, dan mereka memicu pemberdayaan Tim SAR Gabungan.

Pukul 22.00 WIT, tim SAR meluncur dari Pelabuhan Dobo menggunakan kapal kecil (RIB) menuju koordinat 6°38'7.46"S - 134°33'5.47"E, menapaki jarak sekitar 67,75 mil laut dengan arah 160° ke selatan. Pukul 00.51 WIT, tim berhasil menghubungi salah satu korban yang mengaku bahwa semua penumpang masih dalam keadaan sehat di Desa Erersin.

Tim SAR tiba di lokasi pada pukul 01.00 WIT, namun karena kegelapan dan pandangan yang terbatas, mereka memutuskan menunda operasi evakuasi sampai fajar. Evakuasi resmi dimulai pada pukul 05.50 WIT hari itu, melintasi jalur selatan‑utara sejauh 55 mil laut menuju Dobo.

Setelah empat jam perjalanan, pukul 09.30 WIT, semua penumpang berhasil kembali ke Pelabuhan Pasar Barat, Kota Dobo, dalam keadaan sehat dan diwahbikkan ke masing‑masing keluarga. Kejadian ini memperlihatkan kelemahan sistem transportasi laut di daerah terpencil serta menonjolkan kesiapan tim darurat dalam menangani situasi darurat.

Analisis Pakar

Kasus kapal kilat yang mengalami kerusakan mesin di perairan Kepulauan Aru bukan hanya sekadar masalah teknis; ia mengungkapkan jurang struktural dalam aturan dan pengawasan armada penumpang di perairan maritim Indonesia. Pertama, standar keselamatan kapal kecil masih jauh di bawah standar internasional, khususnya mengenai pemeriksaan rutin mesin dan kelayakan operasional. Kedua, respons cepat BPBD dan SAR menunjukkan adanya prosedur yang memadai, namun keterbatasan sarana — seperti kurangnya kapal penolong berkapasitas besar — masih menjadi rintangan utama.

Selanjutnya, kejadian ini memunculkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab operator kapal kilat. Apakah mereka telah melakukan pemeriksaan pra‑perjalanan? Apakah ada tekanan ekonomi yang memaksa mereka mengabaikan prosedur keselamatan? Tanpa transparansi dari pemilik kapal, masyarakat tetap berada dalam ketidakpastian, dan risiko kecelakaan serupa dapat berulang.

Dari sudut pandang kebijakan, pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat regulasi mengenai sertifikasi kapal penumpang, termasuk pelatihan wajib bagi awak kapal (ABK) dan audit berkala oleh otoritas maritim. Investasi pada infrastruktur SAR, seperti penambahan kapal penolong berkecepatan tinggi dan pelatihan lintas‑sektor, harus diprioritaskan mengingat geografis kepulauannya yang tersebar.

Jika tidak ada langkah konkret, insiden serupa akan terus mengancam nyawa warga yang mengandalkan transportasi laut sebagai satu‑satunya jalur mobilitas. Sebagai jurnalis investigasi, saya menuntut transparansi penuh dari pihak operator, serta akuntabilitas pemerintah dalam menegakkan standar keselamatan yang melindungi masyarakat, bukan sekadar menanggapi krisis setelahnya.