Ketegangan di Selat Hormuz Meningkat: India Kecam Serangan, Iran Klaim Pelanggaran, dan Upaya De‑eskalasi Regional

India mengutuk keras serangan yang menimpa kapal berawak warga negaranya di Selat Hormuz pada Minggu pagi (12/7). Kapal GFS Galaxy yang berlayar di jalur strategis tersebut menewaskan satu warga India yang kini dinyatakan hilang, sementara sepuluh penumpang lainnya berhasil diselamatkan.

Kementerian Luar Negeri India menyatakan bahwa kedutaan di Oman memantau situasi secara intensif dan berkoordinasi dengan otoritas Oman dalam operasi pencarian dan penyelamatan. "Penargetan terhadap pelayaran komersial dan infrastruktur sipil di kawasan ini harus diakhiri, dan navigasi serta perdagangan yang bebas dan tanpa hambatan melalui jalur air internasional di kawasan ini, sesuai dengan hukum internasional, harus dipulihkan sesegera mungkin," ujar pernyataan tersebut, yang dilaporkan oleh Al Jazeera.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menembak dua kapal yang melintasi Selat Hormuz pada Sabtu (11/7) dan Minggu (12/7), menuduh mereka melanggar rute yang telah ditetapkan. Klaim ini memicu respons militer Amerika Serikat pada dini hari Minggu (12/7), yang kemudian dibalas Iran dengan serangan ke sejumlah fasilitas militer AS di negara‑negara Teluk.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, untuk menukar pandangan tentang situasi regional yang berkembang. Pakistan menekankan pentingnya de‑eskalasi dan menegaskan kembali komitmen terhadap MOU Islamabad yang ditandatangani pada Juni 2026, yang menekankan dialog dan diplomasi sebagai satu‑satunya jalan menuju perdamaian dan stabilitas jangka panjang.

Oman mengajukan proposal untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz melalui dua koridor terpisah: koridor selatan yang melewati perairan teritorial Oman, yang akan memungkinkan navigasi bebas seperti sebelum konflik, dan koridor utara yang melewati perairan teritorial Iran, yang memerlukan persetujuan Iran namun tanpa biaya tol. Kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi, namun diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi risiko konfrontasi di selat yang sempit namun vital bagi perdagangan global.

Analisis Pakar

Ketegangan di Selat Hormuz tidak dapat dipandang sekadar insiden maritim; ia mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas antara kekuatan regional dan global. Iran, yang selama ini menegaskan kedaulatan atas jalur laut strategis ini, menggunakan klaim pelanggaran rute sebagai pembenaran untuk menegaskan kontrolnya, sekaligus mengirim sinyal kuat kepada Amerika Serikat dan sekutunya bahwa setiap intervensi militer akan dihadapi dengan balasan yang signifikan. Sementara itu, respons AS yang cepat menunjukkan tekad Washington untuk melindungi kepentingan energi dan keamanan maritimnya, meski risiko eskalasi menjadi semakin tinggi.

India, sebagai salah satu konsumen energi terbesar di dunia, memiliki kepentingan strategis dalam memastikan kelancaran aliran minyak melalui Hormuz. Reaksi keras New Delhi bukan hanya soal perlindungan warganya, melainkan juga upaya menjaga stabilitas pasar energi global yang sangat sensitif terhadap gangguan di selat tersebut. Keterlibatan India dalam koordinasi dengan Oman menandakan pergeseran kebijakan luar negeri yang lebih proaktif dalam mengamankan jalur perdagangan penting.

Usulan Oman untuk membagi selat menjadi dua koridor dapat menjadi solusi pragmatis, namun implementasinya memerlukan kepercayaan yang masih minim antara pihak‑pihak yang terlibat. Tanpa mekanisme verifikasi yang kuat dan jaminan keamanan yang dapat diterima oleh semua pihak, proposal ini berisiko menjadi simbol diplomasi semata tanpa dampak nyata di lapangan. Selain itu, adanya persetujuan Iran untuk koridor utara menimbulkan pertanyaan tentang potensi penggunaan izin sebagai alat tekanan politik.

Ke depan, kemungkinan terjadinya de‑eskalasi sangat bergantung pada kemampuan diplomatik negara‑negara regional, khususnya Pakistan yang berperan sebagai mediator, serta keterlibatan organisasi internasional seperti PBB atau IMO (International Maritime Organization). Jika dialog dapat menghasilkan kesepakatan operasional yang mengikat, selat ini berpotensi kembali menjadi jalur perdagangan yang relatif aman. Namun, kegagalan mencapai konsensus dapat memperpanjang ketidakpastian, memicu fluktuasi harga minyak, dan meningkatkan risiko konfrontasi militer yang melibatkan kekuatan besar, dengan konsekuensi yang jauh melampaui wilayah Teluk.